Laporan Utama | Oktober-Desember 2018

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Ada banyak ragam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Indra Exploitasia

Bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDONESIA menyandang predikat mega-diversity karena keanekaragaman dan keunikan hayati yang sangat tinggi, baik satwa maupun tumbuhan. Namun demikian, seiring dengan predikat anugerah itu, Indonesia juga tergolong ke dalam negara yang tingkat kepunahan satwa dan tumbuhan langkanya sangat tinggi. Indonesia termasuk ke dalam hot-spot atau prioritas konservasi. 

Konservasi keanekaragaman hayati adalah langkah-langkah pengelolaan keanekaragaman secara bijaksana. Ada tiga pilar penting dalam konservasi, yaitu pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan yang lestari (sustainable use) terhadap genetik, spesies, dan ekosistem. Bahasan dalam makalah ini lebih fokus pada konservasi spesies, terutama pada pemanfaatan jenis karena acap disalahpahami. 

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar melalui perijinan, termasuk genetik, diatur dalam Peraturan Pemerintah 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Pemanfaatan jenis terbatas pada penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk: (1) pengkajian, penelitian dan pengembangan; (2) penangkaran; (3) perburuan; (4) perdagangan; (5) peragaan; (6) pertukaran; (7) budidaya tanaman obat-obatan, dan (8) pemeliharaan untuk kesenangan. 

Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

Pengkajian, penelitian dan pengembangan dapat dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi atau yang tidak dilindungi. Penggunaan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi untuk kepentingan ini harus dengan izin dan wajib diberitahukan kepada pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari Protokol Nagoya dan UU No. 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul atas Pemanfaatannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Direktorat Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Ekosistem sedang menyusun Peraturan Menteri LHK tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan atas Pemanfaatannya. 

Penangkaran

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya. Penangkaran bertujuan 1) mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar (TSL) dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi di alam, dan 2) mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik bahwa pemanfaatan spesimen TSL yang dinyatakan berasal dari penangkaran adalah benar-benar berasal dari kegiatan penangkaran. 

Acuan normatif penangkaran adalah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar Jo Peraturan Menteri Kehutanan No. P 69/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL. Penangkaran untuk tujuan pemanfaatan jenis dilakukan melalui kegiatan: (1) pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol; dan (2)penetasan telur dan atau pembesaran anakan yang diambil dari alam. 

Hasil penangkaran satwa liar yang dilindungi yang dapat digunakan  untuk keperluan perdagangan adalah satwa liar generasi kedua dan generasi berikutnya. Generasi kedua dan generasi berikutnya dari hasil penangkaran jenis satwa liar yang dilindungi, dinyatakan sebagai jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Sampai saat ini tercatat ada 903 unit penangkaran yang terdaftar pada Ditjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di dalamnya ada 59 jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan 210 jenis TSL tilindungi yang telah dan sedang ditangkarkan. 

Perburuan Satwa Buru

Perburuan jenis satwa liar diizinkan untuk keperluan olah raga buru (sport hunting), perolehan trofi (hunting trophy), dan perburuan tradisional oleh masyarakat setempat. Kegiatan perburuan diatur dalam PP 13/1994, PP 8/1999 dan peraturan turunannya. Meski begitu, perburuan satwa buru tetap berdasarkan asas kelestarian manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat, dan keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, perburuan satwa buru merupakan salah satu instrumen pembinaan populasi satwa. 

Dalam perspektif hukum, perburuan diperbolehkan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan satwa liar dalam konteks pembinaan dan pengendalian populasi. Sebenarnya pengembangan pengusahaan kegiatan perburuan legal melalui pengusahaan taman buru dan kebun buru bisa memberikan kontribusi terhadap peta sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dan devisa negara. Sebagaimana yang telah dikembangkan oleh beberapa Negara seperti halnya Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan lainnya. Tidak sedikit bagi banyak orang yang hobi berburu dan mempunyai kemampuan finansial membelanjakan uangnya untuk tujuan berburu satwa. 

Perdagangan

Acuan normatif perdagangan tumbuhan dan satwa liar adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis yang tidak dilindungi. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari: hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam yang ditetapkan berdasarkan kuota tahunan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi. Kuota tahunan didasarkan atas prinsip kehati-hatian (precautinary principle) dengan mempertimbangkan aspek bioekologi spesies dan aspek perdagangan spesies serta pemanfaatan yang berkelanjutan (sustainable use). 

Tiap-tiap perdagangan tumbuhan dan satwa liar wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dokumen perdagangan untuk tujuan ekspor, re-ekspor, dan impor, sah apabila telah memenuhi: (1) memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan (SATS-DN dan SATS-LN); (2) izin ekspor, re-ekspor, atau impor; dan (3) rekomendasi otoritas keilmuan (Scientific Authority). Tumbuhan dan satwa liar yang diekspor, re-ekspor, atau impor wajib dilakukan tindak karantina. Ekspor, re-ekspor, atau impor jenis tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen termasuk dalam pengertian penyelundupan. 

Nilai ekspor tumbuhan dan satwa liar terus meningkat setiap tahun. Pada 2014, nilai ekspor  TSL sebesar Rp 743 juta, tahun 2015 sebesar Rp 5,3 triliun, tahun 2016 meningkat menjadi Rp 6,5 triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp 8,3 triliun. Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan jenis TSL tahun 2014 sebesar Rp 8,4 miliar, tahun 2015 sebesar Rp 8,6 miliar, dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 9,5 miliar, dan tahun 2017 sebesar Rp 24,7 miliar. 

Peragaan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah diatur mengenai peragaan. Acuan normatif lebih detail tentang peragaan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2012 tentang Revisi Permenhut No. P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi. Sedangkan untuk jenis yang tidak dilindungi diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. 

Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar bisa berupa koleksi hidup atau koleksi mati termasuk bagian-bagiannya serta hasil dari padanya. Peragaan jenis tumbuhan dan satwa liar bisa dilakukan oleh lembaga konservasi dan lembaga pendidikan formal atas dasar izin. Lembaga, badan, atau orang yang melakukan peragaan tumbuhan dan satwa liar bertanggung jawab atas kesehatan dan keamanan tumbuhan dan satwa liar yang diperagakan tersebut. 

Pertukaran

Soal pertukaran TSL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8/1999, yang diturunkan dalam Permenhut No. P.39/Menhut-II/2012 tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi dengan Lembaga Konservasi Luar Negeri, serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P.63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi. Intinya mengatur hal-hal di bawah ini. 

  • Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan populasi, memperkaya keanekaragaman jenis, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis yang bersangkutan.
  • Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya bisa dilakukan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang sudah dipelihara oleh lembaga konservasi.
  • Pertukaran jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi hanya bisa dilakukan oleh dan antar lembaga konservasi dan pemerintah.
  • Pertukaran hanya bisa dilakukan antara satwa dengan satwa, atau tumbuhan dengan tumbuhan.
  • Pertukaran dilakukan atas dasar keseimbangan nilai konservasi jenis tumbuhan dan satwa liar yang bersangkutan. Penilaian atas keseimbangan nilai konservasi dilakukan oleh tim penilai yang pembentukan dan tata kerjanya ditetapkan dengan keputusan Menteri. 

Pengembangan skema perolehan koleksi satwa liar bagi lembaga konservasi di luar negeri dilakukan melalui pengakomodasian dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.83/Menhut-II/2014 tentang Peminjaman Jenis Satwa Liar Dilindungi Untuk Tujuan Pengembangbiakan (Breeding Loan). Oleh karena itu, skema perolehan TSL bagi lembaga konservasi menjadi tiga, yaitu hadiah cendera mata dari pemerintah, pertukaran, dan breeding loan

Budidaya Tanaman Obat-obatan

Pemanfaatan jenis tumbuhan liar yang berasal dari habitat alam untuk keperluan budidaya tanaman obat-obatan dilakukan dengan tetap memelihara kelangsungan potensi, populasi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan liar. Pemanfaatan jenis tumbuhan liar untuk kepentingan budidaya dilakukan dengan izin. 

Pemeliharaan untuk Kesenangan

Setiap orang bisa memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan. Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya bisa dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi dengan penetapan batas maksimum jumlah tumbuhan dan satwa liar yang bisa dipelihara untuk kesenangan melalui izin. 

Tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan ini merupakan hasil penangkaran, perdagangan yang sah, atau dari habitat alam sesuai peraturan perundangan. Pemelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kesenangan, wajib: (1) memelihara kesehatan, kenyamanan, dan keamanan jenis tumbuhan atau satwa liar peliharaannya; dan (2) menyediakan tempat dan fasilitas yang memenuhi standar pemeliharaan jenis tumbuhan dan satwa liar. 

Setiap lima tahun pemerintah mengevaluasi kecakapan atau kemampuan seseorang atau lembaga atas kegiatannya memelihara satwa liar untuk kesenangan ini. Untuk keperluan ini, pemelihara wajib menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai saat ini pengaturan lanjutan pemeliharaan untuk kesenangan belum diundangkan. 

Kontributor:
Nunu Anugrah, Ikeu Sri Rejeki

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.