Laporan Utama | Oktober-Desember 2018

Strategi Mengurangi Konflik Harimau dan Manusia

Deforestasi adalah akar utama konflik manusia dengan harimau. Setidaknya sekitar 7,54 juta hektare lahan hutan primer di Sumatra hilang selama 1990-2010 atau sekitar 0,38 juta hektar per tahun.

M. Irfansyah Lubis

Conservation Evidence Coordinator Wildlife Conservation Society – Indonesia Program

KEBERADAAN harimau sangat memprihatinkan. Mamalia besar ini terancam akibat maraknya perburuan, perdagangan, dan berkurangnya mangsa. Selain itu, kehadiran harimau ketika berada di luar habitatnya sering dianggap sebagai ancaman oleh manusia yang bermukim di sekitar hutan. Tak jarang, harimau yang memangsa ternak, menyerang manusia, atau sekadar melintas menjadi sasaran perburuan yang diiringi dengan penyiksaan. 

Di awal 2018, seekor harimau mati dibunuh kemudian digantung dengan kondisi yang mengenaskan dan menjadi tontonan warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara, setelah masuk ke permukiman. Di Indragiri Hilir, Riau, seekor harimau dilaporkan menewaskan dua orang. Di kabupaten yang sama harimau bunting mati akibat terjerat di kebun milik penduduk. 

Deforestasi adalah akar utama konflik manusia dengan harimau. Margono et al., (2012) mencatat setidaknya sekitar 7,54 juta hektare lahan hutan primer di Sumatra hilang selama 1990-2010 atau sekitar 0,38 juta hektar per tahun. Riau menjadi provinsi yang mengalami tingkat deforestasi paling tinggi yakni mencapai 68% dari total deforestasi hutan primer yang terjadi di Sumatera. Saat ini, hanya di beberapa lanskap besar saja seperti di lanskap Ulu masen-Leuser dan Kerinci Seblat yang memiliki tingkat hunian harimau tertinggi (Wibisono et al., 2011).

20190104175748.jpg

Harimau menyukai habitat hutan hujan lembab dengan kanopi yang rapat dan jumlah tumbuhan bawah yang sedikit biasanya memiliki ketersediaan mangsa yang sedikit (Eisenberg, 1980). Hal ini juga yang menyebabkan densitas harimau rendah, berkisar antara 0,5-3,0 individu/100 km2

Harimau dewasa bisa menjelajah hingga 5-30 kilometer per hari dan membutuhkan pakan minimal 1 ekor mangsa seukuran rusa dewasa setiap pekan. Dengan kondisi hutan yang tercerai berai serta minimnya satwa mangsa, menyebabkan tingginya konflik manusia dan harimau. Studi Nyhus & Tilson (2004), mencatat harimau telah membunuh 146 orang dan mencederai 30 lainnya,  sekitar 870 ekor ternak diserang yang menyebabkan pemindahan 362 ekor harimau terlibat konflik dari alam liar. 

Konflik harimau dan manusia paling banyak terjadi Sumatera Barat (48 kasus), Riau (38), Aceh (34), Jambi (14), Lampung (6), Sumatera Utara (6). Mayoritas konflik terjadi di daerah dengan berbagai tipe penggunaan lahan yang berdekatan dengan hutan di mana manusia dan harimau hidup bersama. 

Pada 2001-2016, Forum Harimau Kita (FHK) mendokumentasikan setidaknya 1.065 kasus konflik manusia-harimau, termasuk serangan terhadap 184 orang dan 376 ekor ternak yang menyebabkan sekitar 130 harimau terbunuh atau dipindahkan dari habitatnya yang telah terusik (Kartika, 2017). Pada periode ini, konflik paling banyak terjadi di Aceh (230 kasus), disusul oleh Bengkulu (216), Jambi (203), Riau (148), Lampung (95), Sumatera Barat (82), Sumatera Utara (71), dan Sumatera Selatan (13). 

Dari dua periode tersebut, tercatat sekitar 492 ekor harimau harus mati atau dikeluarkan dari habitatnya akibat berkonflik dengan manusia. Jika hal ini terus berlanjut tanpa adanya penanggulangan yang optimal, tidak lama lagi harimau Sumatera yang  berkisar tinggal 700 akan punah mengikuti jejak saudaranya yang telah punah terlebih dahulu seperti harimau Bali (Panthera tigris balica) dan harimau Jawa (Panthera tigris sondaica).

 Sebagai lanskap dengan konflik tinggi, Lanskap Leuser layak mendapatkan perhatian khusus untuk mitigasi konflik manusia dengan harimau.  Sejak awal 2007, Wildlife Conservation Society (WCS) melalui program Wildlife Response Unit (WRU) melakukan mitigasi konflik harimau dan satwa kunci lainnya seperti gajah, orangutan, dan beruang yang sering berkonflik dengan masyarakat sekitar hutan. 

Melalui jaringan informan yang tersebar di berbagai daerah, informasi konflik diverifikasi oleh tim WRU bersama staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam, LSM dan masyarakat lokal di lokasi terjadinya konflik. Sesuai dengan tingkatan konflik yang terjadi, misalnya, untuk kasus harimau melintas, tim mitigasi hanya perlu melakukan pengusiran dengan menggunakan bunyi-bunyian keras seperti petasan atau dentuman. Bila perlu, beberapa kamera intai kemudian dipasang untuk memonitor keberadaan harimau di daerah tersebut. 

Selain itu, tim mitigasi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memitigasi konflik secara tepat, terutama untuk menghindari adanya pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, seperti pemburu harimau. Untuk menghindari pemangsaan terhadap ternak, tim mitigasi membantu masyarakat membangun kandang anti serangan harimau (Tiger Proof Enclosure/TPE) yang telah terbukti efektif menjaga ternak dari ancaman predator tersebut. 

Tim WRU juga berpatroli di desa sekaligus sosialisasi terkait mitigasi konflik. Beberapa desa yang terpilih kemudian dijadikan sebagai desa mandiri yang salah satu tujuannya membekali kemampuan dan sumber daya yang cukup memitigasi konflik dengan satwa liar secara mandiri. 

20190104175851.jpg

Dari data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi, WRU mencatat sekitar 182 kasus konflik terjadi pada periode 2008-2017, atau sekitar 18,3 kejadian per tahun. Kasus terbanyak terjadi pada 2010, 2012 dan 2017, dan terendah pada tahun 2013. Berdasarkan kategori konflik, tipe konflik yang terbanyak terjadi pada tipe harimau menyerang ternak (46,2%), harimau mendekati perkampungan/lahan pertanian (40.2%), harimau terjerat (7.1%), harimau terbunuh (4.9%) dan harimau menyerang manusia (1.6%). 

Di Lanskap Leuser, konflik harimau-manusia terjadi di 21 kabupaten yang terdiri dari 57 kecamatan, dan 105 desa. Kabupaten Aceh Selatan menjadi kabupaten dengan tingkat kejadian KMH tertinggi (45.4%), disusul oleh Gayo Lues (9.8%), Aceh Tenggara (8,2%), Langkat (7,7%), Subulussalam (6,0%) dan sisa 13 kabupaten dengan masing-masing kurang dari 5%. Konflik di Aceh Selatan terjadi di 36 desa, dengan frekuensi konflik tertinggi terjadi di Panton Luas (22,9%), diikuti oleh Jambo Papeun (16,9%), Jambo Apha (4,8%), dan Payonan Gadang (4,8%). 

Dari hasil analisis data-data lokasi KMH yang terjadi di Leuser periode 2008-2017 dengan menggunakan metode maximum entrophy (Phillips et al., 2004), bisa diketahui konflik harimau-manusia dipengaruhi beberapa faktor, seperti tipe penggunaan lahan, keberadaan satwa mangsa dan ternak. Dengan melihat akar masalah konflik harimau-manusia, berikut beberapa mitigasi yang bisa dilakukan untuk menguranginya: 

  1. Pembentukan tim mitigasi konflik yang bertujuan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut terhadap masyarakat, ternak, maupun harimau. Kehadiran tim mitigasi terbukti efektif membangun kepercayaan dan saluran komunikasi yang tepat dengan masyarakat, terutama untuk mencegah para pemburu oportunis yang memanfaatkan situasi kearah yang tidak baik.
  2. Mendukung program pemerintah daerah mensosialisasikan praktik peternakan yang bertanggungjawab. Adanya dana desa'yang bisa dialokasikan untuk membentuk tim mitigasi konflik atau dapat digunakan untuk mendukung pembangunan kandang anti serangan harimau (TPE).
  3. Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat lokal agar tidak memburu satwa liar seperti babi hutan atau rusa yang merupakan salah satu mangsa harimau. Penggunaan jerat untuk menghalau babi liar yang dianggap sebagai hama oleh petani sebaiknya dikurangi dan dicari jalan keluar yang lebih baik. Keberadaan jerat juga dapat dikendalikan dengan melakukan patroli pengamanan kawasan seperti “sapu jerat” yang lebih intensif khususnya daerah yang rawan konflik KMH atau daerah yang rawan aktivitas illegal manusia.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.