KRISIS iklim terjadi karena peradaban manusia memakai energi kotor dengan mengeksploitasi alam dan lingkungan hingga tak mampu lagi menyerap residu aktivitas manusia. Kita beralih dari budaya agraris ke mesin tiga abad lalu dan memulai kehancuran bumi dengan eksploitasi yang berlebihan.

Anak-anak muda umumnya paham dengan situasi ini. Dalam Survei Indikator Politik pada Oktober lalu, 82% responden menyatakan memahami bahaya krisis iklim. Di tingkat global, 40% anak muda bahkan cemas dengan masa depan hingga memutuskan tak akan memiliki anak.

Kecemasan masyarakat itu agaknya belum sejalan dengan kebijakan politik, penentu masa depan planet bumi. Meski ada tekad dari tiap pemerintahan menurunkan emisi, Indonesia masih berhasrat menumbuhkan ekonominya yang akan berimbas pada kualitas lingkungan hidup.

Dalam wawancara dengan Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyindir negara-negara maju yang meminta negara berkembang stop mengotori bumi. “Enggak bisa begitu, dong,” katanya. “Negara berkembang berhak membangun ekonomi dan masyarakat, tapi kami ingin juga berkontribusi tidak mengotori dunia seburuk negara maju di masa lalu.”

Menurut Rocky Gerung, pengamat sosial, pernyataan Sri Mulyani itu menyalahi etika lingkungan. Rocky mengartikan ucapan Sri Mulyani bahwa jika negara maju sudah merusak lingkungan, Indonesia juga boleh merusak lingkungan untuk menumbuhkan ekonomi. “Seharusnya kita punya sikap sendiri,” katanya dalam webinar “Buruk Elite, Rakyat Dibelah” pada 20 Desember 2021

Bagi Rocky, mantan pengajar etika lingkungan di Universitas Indonesia, prinsip lingkungan harus mendahului prinsip lain dalam pembangunan. Dalam cara Indonesia, menurut dia, prinsip itu ditinggalkan. Ia menunjuk UU Cipta Kerja yang memberi karpet merah pada investasi ekonomi ekstraktif yang merusak lingkungan dan membuka peluang pelanggaran hak asasi manusia.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menambahkan bahwa Indonesia harus mulai mengubah model investasinya agar selaras dengan mitigasi krisis iklim. Ia mengutip data New York Life Invesment tahun 2019 yang menyebutkan anak muda usia 25-39 tahun menginginkan investasi ramah lingkungan.

Sekitar 34% responden menyatakan mereka akan mengonsumsi produk ekonomi yang sejalan dalam mencegah krisis iklim. Sementara 24% mendukung investasi berkelanjutan. “Masa depan tanpa keberlanjutan adalah bencana” ujar Faisal.

Di Indonesia, arus keinginan publik itu tak tertangkap oleh kebijakan politik. Faisal menunjukkan indeks ESG atau lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance) Indonesia yang berada di posisi 123 dengan skor sebesar 60,77. Artinya, Indonesia dianggap punya risiko tinggi oleh investor. 

Dalam hal indeks kualitas lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat angkanya naik dari 66,55 pada 2019 menjadi 70,27 tahun lalu. Angka ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020 sebesar 68,71. Sementara indeks kualitas air 2020 meski naik 0,91 menjadi 53,53 belum memenuhi target RPJMN karena masih banyaknya pencemaran yang menurunkan kualitas air.

“Kalau pemerintahan masih tertutup, tidak transparan, dan tidak menghargai hak-hak sosial, Indonesia akan dikucilkan sehingga investor tidak ada yang mau masuk Indonesia,” katanya.

Ekonomi ekstraktif yang dipraktikkan di Indonesia sekian lama, dengan mengeruk sumber daya alam, terbukti tidak membuat masyarakat sejahtera dan ekonomi perkasa. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi menurun dari 8% menjadi 4,5% pada rentang 1976-2020. “Siapa yang menikmati pertumbuhan? Para oligark itu,” ujarnya.

Oligarki adalah sebutan bagi kelompok pengusaha yang menguasai politik dan ekonomi sehingga kebijakan negara cenderung menguntungkan bisnis mereka. Sistem politik Indonesia yang melahirkan klientelisme dengan biaya tinggi, menurut para ahli, memungkinkan oligarki tumbuh subur. 

Menurut Faisal, perilaku ekstraktif tidak memajukan industri karena pola ekonominya hanya mengambil lalu menjual, seperti ekspor batu bara itu. “Industri kita tidak meningkatkan nilai tambah,” kata Faisal. Sebaliknya, industri Indonesia mengalami gejala dini deindustrialisasi.

Jika model ekstraktif ini berlangsung terus, kata Faisal, Indonesia akan menjadi negara penghasil emisi terbesar kelima di dunia. Industri juga menjadi deindustrialisasi karena tak mengolahnya.

Salah satu caranya adalah mengganti energi fosil menjadi terbarukan. Dalam hitungan Faisal, biaya yang dikeluarkan memproduksi energi terbarukan akan semakin murah ketimbang biaya mengongkosi energi fosil. Sebab, energi fosil selalu melahirkan biaya eksternalitas yang lebih mahal ketimbang harga barang karena berbentuk kerusakan lingkungan. 

Karena itu jika energi fosil terus dipertahankan, harga barang Indonesia akan mahal dan tidak bisa bersaing di pasar global. Akibatnya, Indonesia akan terus menjadi negara berkembang dan investor luar takut menanamkan investasi hijau mereka di sini.

Rama Maulana

Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University