URUSAN lingkungan belum menjadi perhatian para wartawan di Indonesia, terutama di media online. Isu lingkungan umumnya ditulis oleh wartawan desk ekonomi sehingga liputannya memakai sudut pandang ekonomi. Riset Climate Tracker menunjukkan 67,1% berita tentang batu bara pada Januari 2019-Agustus 2020 ditulis secara positif dengan mendukungnya.
Climate Tracker meneliti 350 berita di tujuh media yang paling banyak dibaca secara online, yakni detik.com, kompas.com, tribunnews.com, sindonews.com, liputan6.com, okezone.com, dan kumparan.com. Berita yang diteliti adalah artikel tentang energi, baik energi fosil maupun energi terbarukan—bukan isu keseluruhan lingkungan yang lebih luas seperti manajemen hutan yang menjadi penyumbang emisi terbanyak.
Pada isu energi, tujuh media memberitakannya dalam berita lempang (hard news) dengan proporsi 88,8% untuk batu bara dan 83,4% untuk berita energi terbarukan. Hanya 1,1% berupa analisis dalam isu batu bara dan 2,5% untuk featureberita energi terbarukan. Analisis berita pun lebih banyak untuk isu ekonomi dan politik, bukan dampak lingkungan, apalagi merambah tema keadilan iklim.
Menurut Ari Wulandari, peneliti Climate Tracker yang mempresentasikan riset itu dalam workshop China Dialogue: Memotret Dampak Investasi Cina Terhadap Sosial dan Lingkungan di Indonesia, 29 Maret 2021, media online Indonesia masih memandang batu bara sebagai sektor yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi. Dampaknya secara sosial, kesehatan, dan lingkungan tak menjadi sorotan utama.
Meski wartawan menganggap energi terbarukan memiliki keuntungan ekonomi yang menarik, fokus media online Indonesia dalam memberitakannya dengan memandang energi baru ini sebagai tanggung jawab moral. Dengan perspektif ini batu bara maupun energi terbarukan tak dilihat sebagai tanggung jawab industri dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah isu krisis iklim.
Karena melulu melihat energi fosil dari segi ekonomi, pemahaman bahwa batu bara memiliki dampak buruk dan menjadi bisnis yang memasuki senja kala tak muncul sebagai isu utama ketika para wartawan memberitakannya. Ari Wulandari lalu melihat variasi isu dan narasumber kedua tema ini. Pada batu bara, kata dia, wartawan acap mengutip lebih dari dua narasumber, sementara energi terbarukan hanya satu dan itu pun tak bervariasi.
Roy Thaniago menambahkan satu poin bagus mengapa media online di Indonesia kurang memiliki perspektif lingkungan dalam memberitakan energi. Menurut peneliti Remotivi, pemantau media, wartawan media online tak cukup memiliki pemahaman tentang isu lingkungan. “Mereka gagal menempatkan sikap netral dan independensi,” kata dia.
Perspektif pembaca berita online Indonesia yang menganggap wartawan harus netral merasuki perspektif wartawan online. Padahal, Kode Etik Wartawan Indonesia tak mewajibkan sikap netral—sikap yang tak berpihak—namun menganjurkan wartawan bersikap independen. Independen adalah sikap wartawan yang tak mendapat intervensi dari mana pun. Akibat salah paham itu, “Wartawan online Indonesia tak memiliki agenda dalam memberitakan isu lingkungan.”
Pemahaman para wartawan media online itu juga tak lepas dari kebijakan redaksi maupun pemilik perusahaannya. Dari wawancara dengan beberapa pengelola media online, Roy menemukan benang merah bahwa isu lingkungan tak menjadi topik karena pemiliknya melarang memberitakannya. Misalnya, ada larangan memberitakan batu bara sebagai energi kotor. “Rupanya karena perusahaannya punya kerja sama dengan perusahaan batu bara,” kata dia.
Akibatnya, jarang ada media online yang secara suka rela menginvestigasi isu-isu energi kotor yang dampaknya buruk secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan secara mendalam. Para wartawan yang menulis isu ini adalah mereka yang memiliki kemauan sendiri menuliskannya karena menganggap penting. Sehingga kerja investigasi yang membutuhkan usaha dan biaya lebih tak mendapat dukungan dari medianya secara institusional.
Dengan kebijakan media seperti itu, kata Roy, media online di Indonesia lebih senang memberitakan pelbagai isu dari konfliknya karena mengandung aspek sensasional. Misalnya, berita tentang Pembangkit Listrik Tenaga Air Batangtoru di Sumatera Utara lebih banyak diberitakan seputar konflik aktivis Walhi yang menolak proyek itu dengan perusahaan dan masyarakat. Isu substansial tentang energi baru dan investasi Cina di proyek itu luput mendapat perhatian.
Kesimpulan Roy Thaniago sejalan dengan temuan Ari Wulandari. Dari wawancaranya dengan beberapa wartawan, Ari mendengar bahwa jurnalis mengaku kesulitan memahami isu energi atau lingkungan yang teknis dan kompleks. Karena itu mereka tak punya perhatian menuliskannya dalam feature yang menuntut pemahaman komprehensif, liputan lapangan, dan narasumber yang variatif.
Ketiadaan perspektif media dalam isu lingkungan dan kelestarian ini tentu saja mencemaskan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan 201 proyek strategis nasional yang umumnya infrastruktur dan energi kotor. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan insentif banyak kepada industri batu bara, dari royalti nol persen hingga tak lagi menggolongkan limbahnya ke dalam bahan berbahaya dan beracun (B3).
Sebaliknya industri energi baru dan terbarukan tak mendapat insentif sebanyak energi kotor. Ketimpangan afirmasi ini tergambar dari riset Climate Tracker bahwa media Indonesia tak punya perhatian dan agenda pro lingkungan bahkan mendukung kebijakan pemerintah yang ingin terus mendorong energi kotor yang membahayakan masa depan manusia dan planet ini.
Redaksi
