Bintang | Juli-September 2018

Susi Pudjiastuti: Larang Gelas Plastik

Susi mengatakan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen dan contoh kepada semua pihak mengenai kelestarian lingkungan.

Gagan Gandara

Rimbawan IPB

PULANG dari Fakfak di Papua Barat pada Maret lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menerapkan kebijakan mantap dengan melarang semua anak buahnya membawa botol minuman kemasan ke kantor. “Saya paddle di Fakfak beberapa mil, masih saja menemukan sampah plastik mi instan,” katanya, seperti dikutip Liputan6.Com edisi 28 Maret 2018. 

Agar larangannya jalan, Susi menerapkan denda Rp 500 ribu bagi pejabat KKP yang ketahuan membawa botol plastik. Bagi pegawai yang melaporkan pejabat pembawa botol plastik mendapat penghargaan 20 persen dari denda itu.

Susi mengatakan kebijakan ini sebagai bentuk komitmen dan contoh kepada semua pihak mengenai kelestarian lingkungan. Saat ini, sampah plastik menjadi momok yang tidak bisa dianggap enteng, karena mempengaruhi masa depan lingkungan.

Indonesia, kata Susi, kini menjadi salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Pengalamannya di Fakfak membuat ia menyimpulkan masyarakat Indonesia gemar makan mi instan yang tidak sehat. “Stop itu,” katanya. “Ini yang menyebabkan penduduk kita di wilayah kepulauan itu sering tidak sehat karena uang hasil jual ikan buat beli mi, tidak lagi makan ikan segar.”

Menteri asal Pangandaran yang jebolan SMP ini meminta semua pihak mengampanyekan pembatasan sampah plastik kepada anak-anak. Pengetahuan bahaya plastik sejak dini, kata dia, akan terbawa saat mereka dewasa. Bravo Bu Susi!

Sumber foto: Instagram Susi Pudjiastuti

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.