Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|10 Maret 2021

Kesetaraan Gender Menurunkan Emisi Karbon

Di negara yang jumlah anggota parlemennya lebih banyak perempuan, produksi emisi per kapita relatif rendah. Kesetaraan gender mampu menurunkan emisi karbon.

HUBUNGAN antara kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi, naiknya ekonomi hijau, bahkan meningkatnya kesehatan masyarakat telah menjadi studi yang menggairahkan. Hanya saja jarang ada studi yang menghubungkan kesetaraan gender dengan angka-angka definitif dalam menopang hal-hal besar itu. Misalnya, apakah menurunnya patriarki dan naiknya kesetaraan gender mampu menurunkan emisi karbon? 

Studi Christina Egras dan Richard York membuktikan soal itu. Ahli sosiologi Univeritas Oregon, Amerika Serikat, itu menganalisis rasio perempuan di parlemen, kabinet, dan jabatan-jabatan publik yang penting dan menghubungkannya dengan produksi emisi per kapita di negara mereka.

Hasilnya, ada korelasi positif antara keduanya, dalam arti semakin banyak jumlah perempuan dalam jabatan dan pemimpin publik, produksi emisi per kapita menjadi rendah.

Lembaga Lingkungan PBB, di Hari Perempuan Sedunia 8 Maret 2021, mengutip hasil penelitian keduanya dengan menyebutkan bahwa tiap kenaikan jumlah perempuan di parlemen 10%, produksi emisi per kapita di sebuah negara turun 0,24%.

Sebuah penelitian kualitatif coba menjelaskan hubungan keduanya. Selain perempuan lebih peduli pada lingkungan, mereka cenderung memahami akibat buruk emisi terhadap krisis iklim. Selain itu, persepsi perempuan terhadap barang cenderung lebih mementingkan kegunaan ketimbang prestise.

Sehingga perempuan cenderung memilih barang yang lebih berguna meski harganya tinggi. Dengan memilih barang berdasarkan manfaat, pemakaian barang juga menjadi lama sehingga mempengaruhi siklus sampah, yakni mengurangi pelepasan gas metana ke udara bahkan menekan siklus produksi tekstil yang boros energi dan sumber daya alam.

Persepsi ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan ketika mereka berperan sebagai pembuat hukum. Kebijakan yang ditelurkan oleh negara-negara yang jumlah perempuannya lebih tinggi cenderung ramah lingkungan.

Masalahnya, secara global keterwakilan perempuan masih kecil. Dari studi Inter-Parliament Union 1995-2020 terlihat bahwa secara global keterwakilan perempuan di parlemen hanya 24,9% pada 2020. Meski naik dibanding 1995 yang hanya 11,3%, rasio ini masih belum mencukupi untuk membentuk persepsi dan mempengaruhi kebijakan rendah karbon.

Selain itu, negara-negara industri yang jumlah emisi per kapitanya besar tak memiliki rasio perempuan di parlemen lebih tinggi dibanding negara-negara miskin. Sepuluh besar negara yang memiliki rasio perempuan di parlemen lebih dari 40% didominasi negara kecil dan miskin yang konsumsi emisinya jauh lebih rendah dibanding negara berkembang atau maju.

Akibatnya, secara rata-rata, meski jumlah perempuan di parlemen naik dari tahun ke tahun, produksi emisi per kapita secara global juga ikut naik. Kenaikan jumlah perempuan di jabatan publik yang lambat tak sebanding dengan produksi emisi yang melesat.

Perbandingan jumlah perempuan di parlemen dengan produksi emisi per kapita secara global (atas) dan produksi emisi di 10 negara paling banyak memiliki perempuan di parlemen

Informasi soal dampak krisis iklim juga berputar di negara maju. Masalahnya, di negara maju perempuan tak punya peran lebih dalam membuat keputusan karena rasionya masih sedikit. Akibatnya, jumlah emisi global terus melaju dari hari ke hari.

Kini rata-rata produksi emisi mencapai 51 miliar ton setahun. Studi Carbon Brief tahun lalu menemukan bahwa perempuan jauh lebih rentan terdampak krisis iklim dibanding laki-laki. Perempuan miskin jauh lebih rentan dibanding perempuan di negara kaya. Sehingga perempuan miskin di negara miskin akan terkena dampak paling besar akibat krisis iklim.

Krisis iklim merupakan perubahan musim akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Gas rumah kaca timbul akibat pembakaran energi untuk menumbuhkan ekonomi, gas dari sampah, atau penggundulan hutan. Produsen emisi terbesar adalah negara maju semacam Amerika Serikat dan Cina.

Kedua negara ini praktis dikendalikan laki-laki. Jumlah perempuan di parlemen Amerika Serikat hanya 23,4% pada 2020. China juga hanya 24,9%. Meskipun dalam pemilihan umum 2020, untuk pertama kalinya Amerika memiliki wakil presiden perempuan.

Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris berjanji kembali ke Perjanjian Paris, yakni mengarahkan program ekonomi untuk mencapai target kontribusi nasional yang ditetapkan dalam produksi emisi. Joe Biden berjanji akan membuat program rendah karbon untuk membantu dunia menekan suhu tak melebihi 20 Celsius dibanding masa praindustri pada 2100.

Maka jika dunia serius hendak menurunkan emisi karbon, salah satu caranya adalah menaruh perhatian lebih kepada kesetaraan gender. Dengan cara mendorong partisipasi perempuan dalam politik agar mereka masuk ke dalam jabatan-jabatan publik yang menentukan kebijakan negara.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.


Redaksi

Bagikan

Komentar

Artikel Lain