Tag 'KHDPK'
-
Kabar Baru|07 Agustus 2022
Kebijakan Kontroversial Mengelola Hutan Indonesia
Hari hutan Indonesia 7 Agustus 2022. Kebijakan kontroversial mengelola hutan.
-
Kabar Baru|21 Juli 2022
Ada KHDPK, Ada KHDTK. Apa Bedanya?
Dalam pengelolaan hutan Indonesia ada istilah KHDPK dan KHDTK. Apa bedanya?
-
Kabar Baru|19 Juli 2022
Pro-Kontra KHDPK
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus menuai pro dan kontra. Bagaimana memitigasinya?
-
Surat dari Darmaga|11 Juli 2022
Agar KHDPK Sukses Melindungi Hutan Jawa
Kelembagaan KHDPK perlu inovasi sosial, jika benar ingin jadi solusi pengelolaan hutan Jawa. Apa saja?
-
Kabar Baru|10 Juli 2022
Devolusi Pengelolaan Hutan Jawa
Kebijakan KHDPK adalah jenis devolusi pengelolaan hutan di Jawa. Perhutani bisa lebih lincah.
-
Surat dari Darmaga|04 Juli 2022
Distorsi Komunikasi Kebijakan Publik
Dalam sebuah kebijakan biasanya diiringi desas-desus. Perlu strategi komunikasi publik yang efektif.
-
Kabar Baru|07 Juni 2022
KHDPK: 2.500 Karyawan Perhutani Terdampak
Pengurangan area Perhutani seluas 1,1 juta hektare untuk KHDPK berdampak pada 2.500 karyawan. Apa solusinya?
-
Kabar Baru|01 Juni 2022
KHDPK dan Eksistensi Hutan Jawa
Jika turut pada putusan Mahkamah Konstitusi, KDHPK belum bisa jalan dalam dua tahun ke depan. Kenapa?
-
Kabar Baru|20 Mei 2022
Tak Ada PHK Perhutani Akibat Kebijakan KHDPK
KHDPK membuat model bisnis Perhutani mengelola hutan Jawa berubah. Bagaimana dengan karyawan?
-
Surat dari Darmaga|16 Mei 2022
KHDPK: Kebijakan untuk Reformasi Perhutani
Benarkah kebijakan KHDPK untuk mereformasi Perhutani? Ada beberapa syarat agar keinginan itu sesuai dengan tujuan.
-
Kabar Baru|10 Mei 2022
Konsekuensi Penghapusan Luas Hutan 30%
UU Cipta Kerja menghapus kewajiban luas hutan 30% per pulau, DAS, atau provinsi. Kian rumit oleh kebijakan KHDPK.
-
Kabar Baru|13 Mei 2022
Dampak Kebijakan KHDPK di Areal Perhutani
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengambil alih 1,1 juta hektare areal yang dikelola Perhutani menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|14 Februari 2022
Kebijakan KHDPK: Apa yang Perlu Menjadi Perhatian
KHDPK atau kawasan hutan dengan pengelolaan khusus akan diterapkan di Pulau Jawa yang mereduksi wilayah Perhutani. Lima hal yang harus menjadi perhatian.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Mengelola Hutan Jawa tanpa Perantara
Catatan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang kementeriannya memimpin revisi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perhutani. Arah baru pengelolaan hutan di Jawa.
-
Laporan Utama|Juli-September 2021
Tonggak Baru Perhutanan Sosial di Jawa
Skema baru perhutanan sosial di Jawa: dari bergandeng dengan Perhutani menjadi dengan pemerintah pusat. Posisi masyarakat perlu lebih kuat.