Laporan Utama | April-Juni 2018

Kepentingan Ekonomi dan Restorasi Harus Sejalan

Wawancara dengan Haris Gunawan, Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut.

Firli Azhar Dikdayatama

Manusia Video

BADAN Restorasi Gambut punya tugas berat memulihkan 2 juta hektare lahan gambut yang tersebar di seluruh area Indonesia. Lembaga yang langsung di bawah Presiden ini terbentuk setelah 2,6 juta hektare hutan-hutan Indonesia dilalap api dalam kebakaran hebat pada 2015.

Butuh dua tahun bagi pemerintah untuk memadamkan titik api yang menyebar itu. Pada 2017, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup mencatat 93 persen titik api berhasil ditumpas. Integrasi penanganan, hingga membentuk desa siaga api, dipuji banyak negara sebagai kerja efektif memadamkan api, si jago merah yang membuat malu Indonesia karena mengirimkan asap ke negeri tetangga.

Setelah api padam, tugas pemerintah tak kalah berat. Terutama di lahan gambut karena hutan serasah itu menjadi rusak dan tak mungkin dibudidayakan lagi. Badan Restorasi Gambut pun dibentuk. Tapi urusan tak semata restorasi. Banyak lahan gambut masuk areal konsesi hutan tanaman industri.

Untuk memperjelas duduk soal dan fungsi BRG, Firli Azhar Dikdayatama dari Forest Digest mewawancarai Deputi IV Haris Gunawan pada April lalu.

Dengan dibentuknya BRG apakah kebijakan gambut akan condong ke ekologi?
Kita jangan terjebak pada dikotomi antara kepentingan ekonomi dan konservasi. Kita harus membawa paradigma ekonomi dan konservasi harus sejalan, meskipun realitasnya sulit. Konservasi itu, ya, ekonomi, ekonomi itu, ya, konservasi. Jangan sampai generasi milenial punya warisan membedakan kedua hal itu.

Kebijakannya mengarah kepada keduanya?
Regulasi terbaru tentang lahan gambut ini revisi PP 71/2014 menjadi PP 57/2016. Seperti saya katak tadi, perspektif BRG gambut harus dilindungi dalam arti gambut harus dikelola, dilindungi, dimanfaatkan. Kami sudah menggunakan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut. Turunannya ada zonasi, untuk fungsi lindung dan zonasi fungsi pemanfaatan. Apa yang kami kerjakan di dua zonasi itu tujuan besarnya pengelolaan gambut. Di Indonesia, pengelolaan itu punya risiko, yaitu kebakaran. Sehingga kita harus menghindari risiko itu. Pendekatan kedua adalah fungsi hidrologi, baik di zona lindung maupun di zona budidaya.

Apa beda keduanya?
Dalam fungsi lindung otomatis kita mengembalikan gambut seperti kondisi semula, baik struktur dan komposisi dari keanekaragaman hayatinya, pohonnya, maupun kondisi hidrologinya. Jika ada yang rusak kita perbaiki manajemen tata airnya. Di PP 57 diatur tinggi muka air dari permukaan itu 0,4 meter. BRG bekerja dalam konteks kesatuan hidrologis gambut itu. Dalam hal budidaya, BRG akan bekerja di ruang kelola masyarakat, yang di ruang kelola konsesi itu nanti KLHK yang lebih banyak melakukan fasilitasi maupun koordinasi untuk perusahaan ataupun dunia usaha.

Sejauh mana kewenangan BRG?
BRG bekerja dalam framing peta 13,9 juta hektare lahan gambut. Separuhnya itu sudah rusak, separuhnya yang sudah termanfaatkan. Dari 6 juta hektare, sekitar 2,4 itu menjadi prioritas restorasi. Ini mandat BRG.

Mengapa lahan gambut harus dikonservasi?
Ada tiga karakter gambut: sebagai penyimpan air, penyimpan karbon, dan sebagai ekosistem keragaman hayati. Bayangkan jika karbon dari bahan organik itu terlepas ke udara, ia akan menjadi penyebab pemanasan global. Karena dunia berteriak agar kita mengelola gambut dengan berkelanjutan. Karena tiga hal itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus memperbaiki manfaat ekonomi dan manfaat konservasi gambut.

Mengapa kesadaran itu baru ada sekarang?
Kita sudah mempelajarinya selama 14 tahun kebakaran hutan. Itu kerugiannya bisa Rp 200 triliun. Memang sempat ada salah paham terhadap gambut. Ekosistem ini sangat rapuh sehingga terganggu sedikit tiga hal itu terpengaruh.

Bagaimana mengelola kepentingan masyarakat di sekitar gambut yang sangat tergantung hidupnya pada lahan ini?
Negara harus adil dengan mempertimbangkan karakteristik atau watak dari ekosistem gambut ini. Harusnya dikunci dulu tiga fungsi itu. Jika bertahun-tahun masyarakat memanfaatkan gambut tapi baru kebakaran hebat tahun 2015, artinya mereka arif memanfaatkannya.

Menguncinya memakai apa?
Regulasi. Jadi nanti ada penataan fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Apa kebijakan BRG untuk mereka?
Ada program R3: revitalisasi kehidupan, revitalisasi mata pencarian, revitalisasi produk. Masyarakat bisa mendapatkan manfaat ekonomi tetapi tidak tergantung bersama lahannya. Jadi ada peternakan, ada perikanan, kerajinan hilirnya, produk-produk hilirnya diperbaiki, pemasarannya, seperti itu, dan kita sudah sepakat ya untuk kalo kita memaksakan diri, gambut itu sebenarnya tidak dipaksa-paksa, karena dia bukan material yang bisa tumbuh di situasi yang produktivitasnya tinggi.

Apa budidaya yang cocok dengan jalan restorasi?
Kita tidak bisa langsung mengubah masyarakat. Semua komoditas bisa ditanam di gambut, tapi apakah imbang dengan kerugian lingkungan dan manfaat ekonominya dan biayanya yang kita keluarkan. Misalnya menanam sagu. Itu bisa berkembang tanpa mengeringkan gambutnya, tanpa harus dipupuk.

Itu yang disebut paludikultur?
Betul. Paludikultur itu bisa mempercepat restorasi gambut. Karena salah satu poin restorasi gambut itu menyiasati poin hidrologi. Tapi paludklutur itu lebih berkembang di negara-negara empat musim. Di kita contoh suksesnya tanam sagu itu, purun, kerbau rawa, ikan, pohon-pohon hutan, mulai dari gelam, kemudian jelutung, banyak sekali. Kita itu sudah sukses, cuma tak  banyak yang menulis dan mempromosikan. Nenek moyang kita sudah berpengetahuan seperti itu.

Nah, dengan segala fungsi gambut itu di mana posisi BRG dalam kebijakan pemerintah?
Dalam Perpres BRG dimandatkan untuk mempercepat pemulihan ekosistem gambut. BRG memfasilitasi karena pelaksana di kawasan lindung dan fungsi lindung itu UPT Kehutanan di bawah KLHK. Kami memfasilitasi dengan panduan, teknis, pembiayaannya. Tentunya masih banyak lagi yang perlu disinergiskan dengan lembaga dan para pihak dalam menyukseskan restorasi gambut, dengan pemerintah daerah, pihak swasta, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain