Kabar Baru | 29 Januari 2020

Sampai Jumpa Lagi, WWF

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan WWF Indonesia untuk semua proyek konservasi. Nilainya Rp 350 miliar setahun.

Redaksi

Redaksi

BIJAK dan rendah hati. Kuntoro Mangkusubroto menunjukkan kelasnya sebagai begawan kebijakan publik.

Dengan gestur tenang dan kalimat terukur, Ketua Dewan Pembina Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia itu menyatakan sikap lembaganya atas pemutusan kerja sama proyek-proyek konservasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Kami terkejut dan bertanya-tanya,” katanya di depan sejumlah wartawan di Hotel Fairmont Jakarta, 28 Januari 2020. “Kami minta maaf dan siap melaksanakan keputusan KLHK.”

Surat pemutusan kerja sama itu terbit pada 4 Oktober 2019 yang diterima WWF tiga hari kemudian, satu bundel dengan surat peringatan 28 Maret 2019, dan difinalisasi dengan surat 10 Januari 2020. Menurut Kuntoro, WWF coba dan berusaha mengontak KLHK untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh soal alasan pemutusan itu. “Tapi tak ada tanggapan dan respons dari Kementerian,” kata Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh setelah tsunami 2014 ini.

Walhasil, hingga jumpa pers 28 Januari 2020, WWF tak mendapatkan penjelasan resmi dan definitif alasan pemutusan kerja sama tersebut. “Sebagai orang Timur kami meminta maaf jika selama kerja sama sejak 1998 itu ada kesalahan-kesalahan,” katanya. Kuntoro tak berminat menempuh jalur lain untuk mempertanyakan pemutusan itu. Namun, jika KLHK berubah pikiran dan berniat menjalin kerja sama kembali, katanya, WWF siap memperbarui poin-poin kerja sama.

BACA: KLHK-WWF Putus: Awan Mendung Konservasi

Setidaknya ada 30 proyek konservasi WWF yang berada di wilayah kawasan hutan negara, yang tak berlanjut akibat pemutusan ini. Jumlah itu kira-kira 19% dari keseluruhan proyek konservasi WWF di seluruh Indonesia. Pelaksana Tugas CEO WWF Lukas Adhyakso mengatakan lembaganya kini masih mendata semua aset dari semua proyek itu untuk diserahkan kepada KLHK. “Termasuk personil yang terlibat,” katanya.

Menurut Lukas, ada banyak orang yang terlibat dalam proyek-proyek itu: peneliti, ahli flora dan fauna, staf WWF, hingga bagian umum. WWF sedang mendata semua personel itu untuk kelak dialihkan ke proyek lain, ditawarkan kepada lembaga lain yang sedang punya proyek serupa, atau terpaksa dihentikan kontraknya karena tak mendapatkan saluran di lembaga atau proyek WWF lain.

Kuntoro Mangkusubroto (kedua dari kiri), Ketua Dewan Pelaksana Yayasan WWF Indonesia Alex Rusli, dan Plt CEO WWF Indonesia Lukas Adhyakso dalam jumpa wartawan soal pemutusan hubungan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Fairmont Jakarta, 28 Januari 2020.

Di WWF.or.id ada penjelasan bahwa lembaga ini sudah berkiprah dalam kegiatan konservasi di Indonesia sejak 1962. Ketika itu WWF masih jadi bagian dari WWF Internasional, yang didirikan oleh para ahli flora dan fauna setahun sebelum masuk ke Indonesia dan berpusat di Swiss.

Kegiatan pertama WWF di Indonesia adalah penelitian di Taman Nasional Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak Jawa yang nyaris punah. Bekerja sama dengan staf Departemen Kehutanan, badak yang tersisa 20 individu, dengan perlindungan, jumlahnya naik dan stabil 40-50 individu pada 1980.

WWF Indonesia resmi berstatus yayasan dan independen dari WWF Internasional pada 1996. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, Pia Alisjahbana, dan almarhum Harun al Rasyid adalah beberapa tokoh yang mendorong WWF menjadi entitas sendiri. Dalam operasinya kini, WWF menghabiskan Rp 350 miliar setahun untuk 130 proyek konservasi di seluruh Indonesia yang bermitra dengan pelbagai kementerian dan lembaga negara.

Menurut Kuntoro, sumber pembiayaan WWF berasal dari donasi perusahaan, perorangan, dan lembaga donor. Karena itu ketika isu pemutusan kerja sama dengan KLHK mencuat, para donor mempertanyakan keputusan tersebut. “Juga ratusan WWF dari tiap negara,” katanya. “Penjelasan kepada Anda ini bagian dari jawaban kami kepada mereka yang bertanya.”

Dalam surat bertanggal 13 Januari 2020, KLHK menjelaskan empat alasan mengakhiri kerja sama dengan WWF. Dalam poin kedua di jelaskan:

Keputusan mengakhiri kerja sama sebagaimana dimaksud amar Kesatu didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain sebagai berikut:

  1. pelaksanaan kerja sama bidang konservasi dan kehutanan dengan dasar perjanjian kerja sama telah diperluas ruang lingkupnya oleh Yayasan WWF Indonesia.
  2. kegiatan Yayasan WWF Indonesia dalam bidang perubahan iklim, penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, serta pengelolaan sampah di lapangan, tidak memiliki dasar hukum kerja sama yang sah.
  3. adanya pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran kerja lapangan serta melakukan klaim sepihak yang tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan pada tingkat sangat serius oleh Yayasan WWF Indonesia.
  4. adanya pelanggaran terhadap substansi perjanjian kerja sama, di antaranya melalui serangkaian kampanye media sosial dan publikasi laporan yang tidak sesuai fakta, yang dilakukan manajemen Yayasan WWF Indonesia.

Meski menyatakan pemutusan kerja sama ini “sepihak dan terpukul”, Kuntoro dan WWF tak berminat menempuh jalur hukum. “Keputusan akan kami laksanakan karena, dalam bahasa Indonesia agak sombong, ‘we are reputable institution’. Jadi kami minta maaf dan terima kasih,” kata Kuntoro.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.