Kabar Baru | 21 Januari 2020

Perhutanan Sosial Akan Fokus ke Jawa

Per 31 Desember 2019 akses perhutanan sosial yang sudah terealisasi seluas 4.048.376,81 hektare, dengan jumlah surat keputusan 6.411 unit untuk 818.457 kepala keluarga.

Redaksi

Redaksi

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfokuskan pemberian akses perhutanan sosial di Pulau Jawa pada 2020. “Karena Jawa penduduknya padat dan hutannya perlu segera direstorasi,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto pada 21 Januari 2020.

Tekad itu juga menjadi rencana besar Direktorat Jenderal PSKL yang dituangkan dalam rapat penajaman program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada 20-22 Januari 2020. Sehingga, menurut Bambang, ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan direktoratnya untuk mewujudkan fokus tahun ini. “Skema yang akan dikembangkan di Jawa adalah IPHPS, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial,” kata dia.

Menurut Bambang, ada 326.000 IPHPS dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial di Jawa. Beberapa strategi untuk mencapainya adalah menempatkan penyuluh di lokasi calon IPHPS, pendampingan intensif selama tiga bulan sebelum izin diberikan dengan mengidentifikasi subjek dan objek hingga menjadi usulan IPHPS, membuat tim terpadu untuk memverifikasi usulan IPHPS sehingga izin bisa dipercepat, penyuluh menjadi pendamping setelah izin IPHPS diberikan dengan membuat rencana kerja usaha dan rencana bisnis.

Dalam rapat koordinasi itu, Bambang mengingatkan kembali tentang target perhutanan sosial dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebesar 12,7 juta hektare. Untuk memenuhi target tersebut KLHK telah menerbitkan PIAPS 13,6 juta hektare melalui revisi peta ke-4 melalui skema hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan [Kulin KK] dan IPHPS).

Per 31 Desember 2019 akses perhutanan sosial yang sudah terealisasi seluas 4.048.376,81 hektare, dengan jumlah surat keputusan 6.411 unit untuk 818.457 kepala keluarga. Menurut Bambang, problem utama pemberian akses kawasan hutan kepada masyarakat adalah terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sementara usulan baru terus naik. “Juga banyaknya konflik di areal perhutanan sosial,” katanya. “Kuncinya adalah inovasi dan kolaborasi.”

Sebab, kata Bambang, pada 2019 konflik yang terjadi di areal perhutanan sosial lebih banyak dipicu oleh pendamping dari luar. Sehingga, kata dia, pola kemitraan dengan masyarakat akan ditingkatkan dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan kawasan hutan. Pendampingan kepada petani menjadi krusial karena keberhasilan perhutanan sosial ditentukan justru setelah izin diberikan. “Karena perhutanan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mandiri dalam usahanya, dan produknya bisa bersaing,” kata Bambang.

@ForestDigest

Para penyuluh dan pendamping juga akan didorong untuk lebih aktif menciptakan peluang kolaborasi dengan banyak pihak untuk meningkatkan kapasitas kelompok petani, meningkatkan kualitas alat ekonomi produktif—misalnya, melalui dana sosial perusahaan. “Di lapangan peran penyuluh dan pendamping begitu penting sebagai motor penggerak kolaborasi itu,” kata Bambang.

Dalam pembukaan rapat kemarin, Bambang menekankan seluruh pihak yang terlibat dalam perhutanan sosial untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin, kata dia, mesti memiliki integritas, inovasi, dan berorientasi ketika bekerja, punya kemampuan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.

@ForestDigest

Perhutanan sosial menjadi program andalan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki hutan, meredakan konflik, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Program ini memiliki perspektif bahwa masyarakat jauh lebih lestari menjaga rimba. Dalam perkembangan hari ini, kata Bambang, perhutanan sosial juga cocok menurunkan emisi karbon yang menjadi target nasional 29% pada 2030 atau sebanyak 834 juta ton karbon setara CO2.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.