Kabar Baru| 21 Januari 2020

Perhutanan Sosial Akan Fokus ke Jawa

Per 31 Desember 2019 akses perhutanan sosial yang sudah terealisasi seluas 4.048.376,81 hektare, dengan jumlah surat keputusan 6.411 unit untuk 818.457 kepala keluarga.

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memfokuskan pemberian akses perhutanan sosial di Pulau Jawa pada 2020. “Karena Jawa penduduknya padat dan hutannya perlu segera direstorasi,” kata Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto pada 21 Januari 2020.

Tekad itu juga menjadi rencana besar Direktorat Jenderal PSKL yang dituangkan dalam rapat penajaman program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada 20-22 Januari 2020. Sehingga, menurut Bambang, ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan direktoratnya untuk mewujudkan fokus tahun ini. “Skema yang akan dikembangkan di Jawa adalah IPHPS, Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial,” kata dia.

Menurut Bambang, ada 326.000 IPHPS dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial di Jawa. Beberapa strategi untuk mencapainya adalah menempatkan penyuluh di lokasi calon IPHPS, pendampingan intensif selama tiga bulan sebelum izin diberikan dengan mengidentifikasi subjek dan objek hingga menjadi usulan IPHPS, membuat tim terpadu untuk memverifikasi usulan IPHPS sehingga izin bisa dipercepat, penyuluh menjadi pendamping setelah izin IPHPS diberikan dengan membuat rencana kerja usaha dan rencana bisnis.

Dalam rapat koordinasi itu, Bambang mengingatkan kembali tentang target perhutanan sosial dalam Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sebesar 12,7 juta hektare. Untuk memenuhi target tersebut KLHK telah menerbitkan PIAPS 13,6 juta hektare melalui revisi peta ke-4 melalui skema hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan kemitraan kehutanan (Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan [Kulin KK] dan IPHPS).

Per 31 Desember 2019 akses perhutanan sosial yang sudah terealisasi seluas 4.048.376,81 hektare, dengan jumlah surat keputusan 6.411 unit untuk 818.457 kepala keluarga. Menurut Bambang, problem utama pemberian akses kawasan hutan kepada masyarakat adalah terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sementara usulan baru terus naik. “Juga banyaknya konflik di areal perhutanan sosial,” katanya. “Kuncinya adalah inovasi dan kolaborasi.”

Sebab, kata Bambang, pada 2019 konflik yang terjadi di areal perhutanan sosial lebih banyak dipicu oleh pendamping dari luar. Sehingga, kata dia, pola kemitraan dengan masyarakat akan ditingkatkan dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan kawasan hutan. Pendampingan kepada petani menjadi krusial karena keberhasilan perhutanan sosial ditentukan justru setelah izin diberikan. “Karena perhutanan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mandiri dalam usahanya, dan produknya bisa bersaing,” kata Bambang.

Para penyuluh dan pendamping juga akan didorong untuk lebih aktif menciptakan peluang kolaborasi dengan banyak pihak untuk meningkatkan kapasitas kelompok petani, meningkatkan kualitas alat ekonomi produktif—misalnya, melalui dana sosial perusahaan. “Di lapangan peran penyuluh dan pendamping begitu penting sebagai motor penggerak kolaborasi itu,” kata Bambang.

Dalam pembukaan rapat kemarin, Bambang menekankan seluruh pihak yang terlibat dalam perhutanan sosial untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin, kata dia, mesti memiliki integritas, inovasi, dan berorientasi ketika bekerja, punya kemampuan memperbaiki kinerja secara berkelanjutan.

Perhutanan sosial menjadi program andalan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki hutan, meredakan konflik, sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Program ini memiliki perspektif bahwa masyarakat jauh lebih lestari menjaga rimba. Dalam perkembangan hari ini, kata Bambang, perhutanan sosial juga cocok menurunkan emisi karbon yang menjadi target nasional 29% pada 2030 atau sebanyak 834 juta ton karbon setara CO₂.

Topik :