Kabar Baru | 05 Desember 2019

Dari Tepi Hutan Mencatat Hutan Sosial

Buku yang mengulas perhutanan sosial dari komandan kebijakannya. Disajikan secara naratif dari perspektif personal.

Redaksi

Redaksi

PERHUTANAN sosial adalah isu lama tapi baru populer lima tahun belakangan. Ia sesungguhnya tema Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta tahun 1978 dengan nama “forest for people”, hutan untuk rakyat. Tapi orientasi pembangunan ekonomi Orde Baru membuat tema ini tak diterapkan secara mulus. Masyarakat yang mengelola kawasan hutan dianggap perambah karena izin diberikan sepenuhnya kepada korporasi.

Hasilnya adalah deforestasi dan degradasi kawasan hutan yang menjadi problem pelik hari ini. Pemerintah kemudian menengok kembali tema itu dan menjadikannya kebijakan nasional dengan menempatkan perhutanan sosial menjadi direktorat jenderal sendiri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2014. Targetnya lumayan besar, 12,7 juta hektare selama lima tahun dengan satu keyakinan bahwa masyarakat lebih arif dalam memperlakukan hutan di sekitar mereka.

Sebab, praktik hutan sosial sesungguhnya sudah lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia secara turun temurun. Keberadaan mereka hingga hari ini menjadi bukti bahwa masyarakat jauh lebih lestari dalam mengelola hutan karena rimba adalah ekosistem yang menjadi hidup dan menyatu dengan kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari.

Karena menyangkut manusia maka sebuah hutan sosial sesungguhnya memiliki cerita yang memiliki semua anasir pengisahan. Penulis buku ini, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, agaknya sadar bahwa sebuah hutan sosial memiliki aktor yang bergerak membentuk kisah-kisah unik dengan segala kearifan lokal yang ada di dalamnya.

Maka meski penceritanya seorang pejabat yang menangani dan menjadi komandan kebijakan ini, yang tampil dalam buku ini adalah para petani hutan yang mempraktikkan pengelolaan rimba secara berkelanjutan, para pendamping, penyuluh, hingga offtaker yang terlibat di dalamnya. Penulisnya hanya menjadi semacam pengamat dari praktik perhutanan sosial yang ia kawal kebijakan dan realisasinya di lapangan.

Secara empirik dan kebijakan, delegasi izin mengelola hutan kepada masyarakat memiliki tujuan meningkatkan ekonomi, meredakan konflik, dan meningkatkan tutupan hutan secara ekologis. Buku ini tak mengurai secara rigid tiga tujuan ini satu per satu. Tapi kisah-kisah yang dipilih dalam buku ini secara otomatis mencerminkan tiga tujuan tersebut yang dibungkus dengan cerita petani dengan bahasa yang mudah dicerna dan dekat dengan percakapan kita.

Masih belum banyak buku yang menceritakan praktik kebijakan negara di tingkat tapak yang disajikan dengan cara berkisah seperti ini. Karena itu buku ini menjadi semacam oase: kebijakan negara pun bisa dituliskan secara asyik, enak dibaca, dan mudah dipahami.

Agaknya, ini buku kedua tentang perhutanan sosial yang disajikan secara berkisah seperti ini, setelah Lima Hutan Satu Cerita yang ditulis wartawan Tosca Santoso dan terbit awal 2019. Bedanya, yang ditulis Bambang Supriyanto ini sebanyak 11 cerita perhutanan sosial, baik yang sudah mendapatkan izin maupun belum tapi sudah mempraktikkan cara-cara mengelola hutan memakai salah satu skema hutan sosial sejak lama. Tentu saja, 11 cerita ini masih kurang karena kini sedikitnya ada 5.000 hutan sosial yang sudah mendapatkan izin kendati baru 1 persen yang benar-benar mandiri hingga bisa memasarkan produknya ke luar daerah petani.

Bambang melengkapi 11 cerita perhutanan sosial itu dengan cerita ia menempuh ujian menjadi pejabat eselon I di KLHK. Agaknya bab ini dibuat sebagai latar belakang karena dalam ujian tersebut Bambang menyajikan konsep pengelolaan perhutanan sosial, terutama inovasi kebijakan mempercepat realisasi pemberian izin kepada petani sekitar hutan. Bagi para pejabat, ini cerita penting karena bisa menjadi rujukan bagaimana menempuh ujian eselon I dengan kewajiban menulis makalah dan menghadapi pertanyaan dari para penguji dalam waktu yang relatif sempit.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto dalam acara peluncuran buku yang ditulisnya, Catatan dari Tepi Hutan, di Gedung Manggala Wana Bakti Jakarta pada 28 November 2019.

Seperti kata Imam Prasodjo yang membahas buku ini saat peluncuran pada 28 November 2019, di hari kedua Festival Perhutanan Sosial Nasional di Manggala Wana Bakti, buku ini kurang mengulas “konflik” dalam pengelolaan hutan sosial. Sosiolog Universitas Indonesia itu menilai Bambang masih terlalu sopan sehingga tak mengulas soal proses pemberian izin hutan sosial yang ribet dan birokratis. “Buku ini enak dibaca karena disajikan secara naratif seperti novel,” kata Imam. “Tapi novel yang datar.”

Mendapat tantangan itu, Bambang berjanji ia akan membuat edisi revisi buku itu, juga edisi kedua karena masih banyak hutan sosial yang inspiratif dan layak mendapat tempat dalam sebuah buku agar dokumentasinya bisa baca generasi mendatang.

Dalam pidato sambutannya, Bambang menyitir ungkapan penulis besar Amerika, Sylvia Plath, yang menyebut bahwa tiap keping cerita hidup layak dituliskan. Mereka yang tak menuliskannya acap kali karena takut menuangkannya. Sebab, dengan mengutip Pramoedya Ananta Toer, Bambang mengatakan bahwa “menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.