Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Dari Problem ke Terobosan

Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

Muayat Ali Muhshi

Praktisi perhutanan sosial

PERHUTANAN Sosial telah mencapai tonggak-tonggak (milestone) kebijakan sejak pertama kali disampaikan Jack Westoby, seorang ekonom kehutanan Organisasi Pangan Sedunia (FAO) pada taun 1968 dan dibahas dalam Kongres Kehutanan Dunia tahun 1978 di Jakarta.

Tonggak pertama adalah kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pengelola hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/1998 junto SK Menteri Kehutanan  865/1999 tentang Hutan Kemasyarakatan. Tonggak penting kedua adalah Peraturan Pemerintah 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan yang menjadi landasan hukum hak/izin definitif 35 tahun perhutanan sosial.

Sampai 2014, capaian luas perhutanan sosial masih sangat rendah, hanya 67.737 hektare hutan desa, 94.372 hektare hutan kemasyarakatan, dan 146,324 hektare hutan tanaman rakyat (Data diolah dari Laporan Satgas IX, KLHK dalam publikasi FKKM & RRI, 2015).  

Tonggak penting berikutnya adalah kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dengan menetapkan target 12,7 juta hektare perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan membentuk Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), pejabat Eselon I di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang menjadi penanggung jawab perhutanan sosial dan pencapaian target tersebut.

Untuk mencapai target tersebut Kementerian LHK membuat terobosan kebijakan dengan menerbitkan P.32/2015 jo P.21/12019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak; P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial dan P.39/2017 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial dan P.84/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Selain itu dalam rangka mengamankan ruang hidup masyarakat dan memastikan tersedianya kawasan hutan negara bagi rakyat, Menteri LHK menerbitkan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial yang diperbaharui setiap enam bulan. Membentuk Pokja PPS provinsi untuk membantu UPT Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL) yang hanya ada 5 (lima) di Medan, Banjarbaru, Bali, Makassar, dan Ambon dalam melayani masyarakat sekitar hutan di seluruh Indonesia.

Seperangkat terobosan kebijakan tersebut beserta aturan operasionalnya belum cukup mengejar capaian target perhutanan sosial. Sampai akhir 2017 perhutanan sosial baru seluas 534.519,90 hektare. Cara kerja fasilitasi legalitas perhutanan sosial  kemudian diubah dengan menggunakan strategi “Kerja Bareng Jemput Bola” (Jareng Jebol) dan memberikan dana operasional untuk Pokja PPS Provinsi serta membentuk Tim Penggerak Percepatan Perhutanan Sosial (TP2PS) di tingkat nasional.

Dengan strategi baru tersebut berhasil mempercepat capaian perhutanan sosial menjadi 240% seluas 1.261.613,65 hektare, 1.147 unit, yang melibatkan 267.613 keluarga pada akhir tahun 2018 (Ditjen. PSKL, 2018). Masalahnya, percepatan capaian luas perhutanan sosial tidak diikuti dengan percepatan fasilitasi pasca izin pengembangan usaha dan pemasaran.

Capaian luas perhutanan sosial sampai 13 Agustus 2019 seluas 3.249.281,48 hektare, 5.801 unit izin, sekitar 710.216 keluarga. Sementara capaian fasilitasi pengembangan usaha 143 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Gold) dan 33 KUPS (Platinum) (Ditjen. PSKL, 2019). Capaian fasilitasi legalitas perhutanan sosial dengan indikator luasan merupakan output, sementara capain fasilitasi pengembangan usaha merupakan outcome dan impact.

Peningkatan pendapatan masyarakat, keberhasilan usaha dan kemandirian masyarakat merupakan resultante dari output yang dihasilkan pemerintah, masyarakat dan para pihak. Sehingga tidak bisa dihasilkan sendiri oleh Direktorat Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan  Adat/Ditjen. PSKL/Kementerian LHK tapi perlu dukungan dari kementerian/lembaga yang lain, hingga pemerintah daerah.

Meskipun demikian terdapat juga cerita sukses perhutanan sosial seperti HKm Kalibiru, Yogyakarta; HKm Aik Berik, NTB; HKm Sumber Jaya, Lampung; HKm Lubuk Kertang, Sumatera Utara; Hutan Desa Bentang Pesisir, Kalimantan Barat; Hutan Desa Jorong Simancuan, Sumatera Barat; Hutan Adat Segumon, Kalimantan Barat, Hutan Adat Marena, Sulawesi Selatan; dan Kemitraan Kehutanan Lembaga Desa Wono Lestari, Jawa Timur (Koran Tempo, 28 Desember 2018). Paguyuban Tani Sunda Hejo di Kaki Mandalawangi, Garut (Koran Tempo, 7 September, 2019).

Bukti-bukti cerita sukses perhutanan sosial tersebut menunjukkan pentingnya peranan champion dan keberhasilannya bukan prestasi satu pihak saja, namun merupakan hasil sinergi berbagai pihak. 

Proses fasilitasi praizin perhutanan sosial yang dilakukan selama ini sudah melibatkan masyarakat sipil. Namun secara umum proses fasilitasi pra dan pasca izin perhutanan sosial masih terpusat dan hanya menjadi target Direktorat Jenderal PSKL. Di samping itu masih ada persepsi yang berbeda mengenai konflik di dalam fasilitasi pra dan pasca izin perhutanan sosial.

Penandaan batas izin perhutanan sosial menjadi tanggung jawab pemegang izin, namun tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan masih terjadi perbedaan pendapat siapa yang bertanggung jawab memfasilitasinya. Tata batas yang tidak jelas di lapangan sering membuat terjadinya konflik  dan masyarakat ditangkap. Terdapat kasus proses verifikasi yang tidak pruden   membuat izin perhutanan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran dan terjadi juga kasus  gugatan  terhadap SK perhutanan sosial yang sudah diterbitkan.

Direktorat Jenderal PSKL melakukan uji coba cara baru fasilitasi perhutanan sosial di Kabupatan Bulukumba dan Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Cara baru ini diberikan label “Perhutanan Sosial 4.0” yang disebut Jarengjebol Hutsos 4.0 untuk memastikan proses fasilitasi perhutanan sosial sampai terbitnya izin selama 22 hari. Fasilitasi perhutanan sosial dimulai dengan diskusi bersama Ditjen PSKL dengan Kementerian/Lembaga lain untuk menyamakan persepsi.

Selanjutnya pendekatan dan komunikasi persuasif dilakukan dengan gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah provinsi, KPH, bupati, dan OPD kabupaten. Komunikasi persuasif ini bertujuan menawarkan perhutanan sosial sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mengentaskan kemiskinan, serta mencapai visi dan kemajuan daerah. Tergeraknya pemerintah daerah kabupaten, bupati, OPD kabupaten, KPH, dan generasi muda milenial membentuk simpul layanan perhutanan sosial, memfasilitasi usulan perhutanan sosial, memberikan layanan dasar bagi masyarakat dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dalam rangka meningkat  kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan fasilitasi  Jarengjebol Hutsos 4.0 dengan tahapan:  audiensi dengan gubernur; pertemuan Pokja PPS provinsi; audiensi dengan bupati/walikota; pertemuan dengan OPD kabupaten; Coaching Clinic; Fasilitasi permohonan lapangan; Membangun Kokreasi Perhutanan Sosial 4.0; Launching Rumah Kokreasi Perhutanan Sosial 4.0 (Perdirjen PSKL No.P.7/2019 tentang Pedoman Tata Cara Fasilitasi Percepatan Perhutanan Sosial).

Perhutanan Sosial 4,0 ini mensyaratkan agar para pejabat pemegang otoritas, birokrasi dan para pihak mulai dari tingkat pusat kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, KPH dan pemerintah daerah kabupaten serta kelompok milenial mempunyai hati dan pikiran yang integrasi (Darusman,2019), tidak hanya mengejar output dan target sendiri tapi bagaimana   bersinergi agar serangkaian ouput para pihak tersebut bisa menghasilkan outcome dan dampak  peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Cita-cita mulia perhutanan sosial adalah memberikan kontibusi terhadap perekonomian daerah dan jika 48 juta masyarakat miskin sekitar hutan terfasilitasinya legalitas perhutanan sosial seluas  12,7 juta hektare dan terfasilitasinya pengembangan usaha dan pemasarannya sehingga secara agregat bisa berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Untuk percepatan mencapai cita-cita tersebut saya merekomendasikan kebijakan dan langkah-langkah sebagai berikut:

  • Membentuk badan yang langsung bertanggung jawab terhadap presiden dan bertugas memfasilitasi penyelesaian konflik serta Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Badan ini yang bertanggung jawab mendorong dan memfasilitasi implementasi cara kerja Perhutanan Sosial 4.0;
  • Membentuk dan atau mengkonsolidasikan BUMN yang memfasilitasi pengembangan usaha dan perekonomian petani-petani RAPS;
  • Menginisiasi asosiasi usaha perhutanan sosial yang menghimpun para petani perhutanan sosial di tingkat provinsi/region/komoditi. Terbentuknya asosiasi usaha perhutanan sosial akan mengurangi biaya fasilitasi perhutanan sosial.

Sementara integrasi program kementerian/embaga dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan para pihak akan membuat fasilitasi perhutanan sosial menjadi lebih efektif.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.