Kabar Baru | 21 September 2019

Tiga Bulan Lagi KPK Jadi Komisi Pengkhotbah Kejujuran

Dari pengalaman saya terlibat dalam perumusan kebijakan sumber daya alam, keberadaan KPK bisa menumbuhkan semangat anti korupsi di kalangan birokrasi. Presiden perlu menerbitkan Perppu.

Hariadi Kartodihardjo

Guru Besar Kebijakan Kehutanan Fakultas Kehutanan IPB

DALAM perjalanan dari Dharmasraya ke Bukittinggi di Sumatera Barat semalam, saya terjebak dalam obrol-obrolan tentang langkah Presiden Joko Widodo yang bersekutu dengan DPR melemahkan KPK. Di mobil itu ada ahli hukum dan aktivis anti korupsi. Setelah beragam argumen kami sampai pada kesimpulan: tak ada alasan kuat kewenangan KPK yang pokok dilucuti sedemikian rupa dalam undang-undang yang baru disahkan itu.

Kita tahu KPK adalah lembaga yang punya integritas paling tinggi di mata masyarakat. Pelbagai survei telah menyebutkan itu. Rakyat Indonesia menaruh harapan pada lembaga ini bisa memberantas penyakit paling akut negeri ini. Karena itu, keberadaannya coba terus digergaji secara bertubi-tubi. Para politikus di DPR sudah membuat argumen yang menyorot kekurangan-kekurangan KPK. Di dalam mobil itu kami saling berbantah dan berakhir dengan gagal-paham mencerna semua argumen para politikus itu.

Hari-hari ini, gagal paham itu bukan hanya pada Undang-Undang KPK. DPR tengah menggodok sejumlah aturan yang mahapenting: pertanahan, budidaya pertanian, mineral dan batu bara, maupun perkoperasian. Alih-alih membuat undang-undang untuk memecahkan masalah-masalah fundamental, semua rancangan itu berpotensi menghadirkan masalah-masalah baru yang lebih besar. Dengan cara yang sama, seperti kisruh UU KPK, DPR dan pemerintah menyebut semua undang-undang itu diklaim demi kesejahteraan rakyat dan hal-hal lainnya yang sangat menjanjikan. Padahal, jika kita rinci pasal-per-pasal, tujuan untuk kesejahteraan itu jauh panggang dari api.

Ambil contoh soal penguatan KPK. Dalam undang-undang baru justru makin terbuka kesempatan proses pengadilan bagi para koruptor yang sedang berjalan akan terhenti sehingga  potensi korupsi yang sedang terjadi dengan mudahnya membesar. Rancangan Undang-Undang Pertanahan justru mengandung pasal-pasal pemutihan lahan dan ketidakpastian interpretasi yang terlihat sengaja dipasang sebagai cara negosiasi atau meluaskan diskresi ketika dipakai dalam tataran praktis.

Begitu juga dengan dalih KPK akan didorong dalam hal pencegahan korupsi daripada penindakannya seperti sekarang. Alasan ini tetap tak masuk akal.

Setelah terlibat sembilan tahun turut serta mendorong perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, saya merasa semuanya bisa berjalan justru dengan peran KPK menindak dugaan korupsi. Saya melihat, tak hanya soal teknis dan prosedural, dengan kewenangannya yang besar itu KPK mampu mengurai konflik kepentingan di balik korupsi sumber daya alam. Keberadaan KPK bahkan menumbuhkan semangat anti korupsi di kalangan birokrasi.

Saya tak bisa membayangkan peran yang sama bisa dilakukan lembaga-lembaga pemerintah. Kekuatan struktural korupsi umumnya terjadi secara kriminogenik karena sudah tertanam di dalam regulasi ataupun prosedur kerja administrasi, berupa kebiasaan-kebiasaan melakukan hal-hal korup, membuka kesempatan korupsi melalui penggunaan peran negara (state capture corruption), maupun tekanan orang berpengaruh dari luar lembaga yang bahkan ikut menentukan karier birokrat.

Persoalan struktural akut akibat state capture corruption terjadi secara turun-temurun sehingga korupsi menjadi sesuai aturan. Korupsi perizinan, misalnya, terjadi karena kebiasaan itu telah tertanam sejak hari pertama seseorang menjadi staf birokrasi, sehingga semua perbuatannya dianggap normal. Saya bisa menyimpulkan seperti ini setelah meneliti proses terjadinya korupsi di dalam organisasi pemerintah pada 2017-2018.

Hasilnya sejalan dengan isi buku "Crime and Corruption in Organizations: Why it occurs and what to do about it" oleh Ronald J Burke, dkk (ed) (2011). Di sana disebutkan bahwa para pelaku kriminal dan korupsi di suatu lembaga cenderung mendapat pembenaran, sehingga menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Celakanya lagi, kewajaran itu akibat proses "sosialisasi", sehingga korupsi menjadi tindakan bersama.

Saya melihat lebih jauh: semangat antikorupsi di birokrasi melalui pendampingan KPK bukan karena adanya insentif kebijakan melainkan karena proses fasilitasi pencegahan korupsi lebih akibat integritas dan independensi KPK. Insentif kebijakan yang dimaksud, misalnya, kewenangan alokasi anggaran seperti dimiliki DPR yang bisa membuat suatu unit kerja atau lembaga (terpaksa) mengikuti perintah tertentu karena ia harus mendapatkan anggaran untuk mewujudkan kepentingannya. KPK tidak punya kewenangan seperti itu.

Bisa dibayangkan apa jadinya bila KPK kehilangan daya dobrak penindakan korupsi dan para birokrat yang kini sedang berjibaku mencegah korupsi kehilangan simbol patriot yang sudah terbukti mampu menangkap koruptor-koruptor di sekitarnya. Mungkin saja KPK akan berubah hanya sebagai pengkhotbah kejujuran tanpa mampu menjadi figur pendobrak konflik kepentingan dan penyebar semangat anti-korupsi.

Harus ditegaskan di sini bahwa keberhasilan pencegahan korupsi sangat tergantung pada efektivitas penindakannya. Sebab begitu dalamnya masalah struktural yang tertanam di dalam birokrasi kita, sehingga pencegahan korupsi bukan terjadi akibat perubahan teks kebijakan atau adanya tabel rencana aksi, tetapi jika ada tekanan dan paksaan.

Lebih jauh lagi, dari pengalaman saya terlibat dalam advokasi pencegahan, korupsi struktural itu terjadi karena ilmu pengetahuan tidak dipakai untuk mendukung perubahan menuju perbaikan, tapi mendukung kepentingan untuk merusak sistem kerja. Perlu diketahui bahwa akibat korupsi struktural, sendi-sendi keluhuran budi sebagai modal sosial kita akan hancur.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi masyarakat antikorupsi dan gerakan antikorupsi untuk melakukan uji materi atas Undang-Undang KPK yang baru ini ke Mahkamah Konstitusi. Atau, cara yang lebih ringkas adalah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang KPK yang mengembalikan independensi dan kewenangan lembaga ini seperti semua. Tentu saja imbauan ini bisa terjadi jika Presiden memang berniat menjadi pemimpin gerakan anti-korupsi.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Risiko Hibah Norwegia dalam Mencegah Pemanasan Global

    Pemerintah Norwegia mengucurkan hibah Rp 813 miliar. Indonesia makin terikat pada target program menurunkan emisi dalam mitigasi pemanasan global.

  • Kabar Baru

    Benarkah Menanam Pohon Tak Mencegah Pemanasan Global?

    Ada studi terbaru yang menyebutkan menanam pohon tak banyak berguna mencegah pemanasan global. Apa itu pengertian pemanasan global?

  • Surat dari Darmaga

    Masa Depan Pembangunan Papua

    Jika aktor-aktor pembangunan Papua tidak berubah dalam melihatnya sebagai ekoregion, wilayah ini akan jalan di tempat. Masa depan pembangunan Papua tak akan ke mana-mana, sementara kredibilitas negara akan semakin melorot.

  • Surat dari Darmaga

    New Normal: Saatnya Ramah Lingkungan

    Era new normal atau normal baru setelah pandemi virus corona, seharusnya mendorong kita lebih peduli lingkungan. Virus muncul karena alam tak seimbang.