Kabar Baru | 10 Agustus 2019

3 Cara Mencegah Pemanasan Global Menurut PBB

Laporan PBB tentang pemanasan global yang dipicu pembukaan dan pemakaian lahan terbit 8 Agustus 2019. Ada banyak cara mencegah pemanasan global akibat perubahan iklim akibat penggunaan lahan untuk mencukupi kebutuhan manusia, tiga hal ini di antaranya.

Redaksi

Redaksi

RATUSAN ilmuwan dari 143 negara telah selesai menyusun laporan tentang pengaruh pemakaian lahan dan hutan terhadap pemanasan global. Dalam 300 halaman laporan yang diluncurkan pada 8 Agustus 2019 itu, para ilmuwan menyimpulkan bahwa 72% lahan di bumi ini terpakai untuk memenuhi kebutuhan 7,5 miliar manusia yang sekarang nongkrong di planet ini.

Dari luas  lahan terpakai itu, sebanyak 37% terpakai untuk pertanian, peternakan, penggembalaan. Sementara hutan yang dikonversi untuk memenuhi kehidupan manusia—dalam bisnis kayu maupun memacu pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari—sebanyak 20% plus 2% terpakai untuk konversi lahan perkebunan.

Pemakaian lahan  untuk pertanian, bisnis kehutanan, dan pemakaian lahan seperti perkebunan telah menyumbang 28% emisi gas rumah kaca seluruh dunia. “Di saat yang sama secara alami tanah menyerap sepertiga karbon dioksida yang dilepas bahan bakar fosil,” kata Jim Skea, Wakil Ketua IPCC, seperti dikutip web IPCC.

IPCC adalah Intergovernmental Panel on Climate Change, sebuah badan yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berisi para ilmuwan untuk merumuskan hasil-hasil dalam perundingan PBB dalam perubahan iklim tiap tahun. IPCC rutin membuat laporan mengenai perubahan iklim. Pada Mei lalu, mereka menyimpulkan 1 juta satwa liar terancam punah akibat pemanasan global dan aktivitas manusia.

Laporan kali ini, menurut Jim penyusunnya 58% berasal dari negara berkembang dengan 43% perempuan, menyoroti pemakaian lahan yang berdampak pada pemanasan global. Anggota PBB sudah bersepakat mencegah suhu bumi memanas melewati batas 1,50 Celsius dibanding suhu sebelum Revolusi Industri.

Menurut laporan sebelumnya, sejak Revolusi Industri 1850, suhu bumi telah naik 0,80 Celsius hingga 2017. Kenaikan suhu setinggi itu telah mencairkan es di kutub Utara dan Selatan yang membuat permukaan air laut naik 3 milimeter.

Laporan terbaru (klik untuk mengunduhnya) ini menghitung dampak pembukaan dan pemakaian lahan terhadap kenaikan suhu bumi akibat emisi yang dilepas oleh aktivitas manusia mencapai 11,2 Giga ton setara karbon dioksida per tahun dalam periode 2007-2016. Jumlah sebanyak itu setara 28-29% emisi karbon yang ada di planet ini.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya? Para ilmuwan mafhum bahwa pembukaan lahan terjadi akibat makin banyaknya populasi manusia di planet ini. Mereka membuka hutan, membuat lahan pertanian, sebagai cara bertahan hidup. Berikut ini beberapa cara yang disarankan para ilmuwan dalam mencegah pemanasan global akibat perubahan iklim dari banyak cara yang mereka rekomendasikan.

Krisis lahan akibat aktivitas manusia

Agroforestri

Ini cara lama yang sudah terbukti ampuh menjaga kestabilan ekologi di lahan pertanian. Kearifan lokal di banyak negara telah mempraktikkan menanam tanaman pertanian dengan mengombinasikannya dengan pohon berkayu. Di Indonesia, misalnya, ada repong damar di Lampung, talun di Priangan, dan banyak ragam agroforestri yang terbukti bisa menahan erosi lahan pertanian seraya memelihara hutan.

Sistem tumpang sari ini diadopsi dalam program perhutanan sosial yang menjadi program unggulan pemerintahan Joko Widodo di periode pertama. Kendati tak mencapai target memberikan skema perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare, program ini direkomendasikan PBB sebagai cara tradisional yang layak dikembangkan untuk menjaga hutan tetap lestari seraya mencukupi kebutuhan pangan penduduk bumi.

Di Indonesia, perhutanan sosial didefinisikan sebagai pemberian hak akses kepada masyarakat mengelola kawasan seluas 2 hektare per kepala keluarga selama 35 tahun dengan lima skema: hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, kemitraan kehutanan, dan hutan rakyat. Hingga Juni lalu, pemerintah telah memberikan 3,09 juta hektare melalui lima skema itu.

Restorasi

Indonesia memulai restorasi ekosistem sejak 2007. Meski masih centang-perenang dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya di lapangan, restorasi telah berjalan di 600 ribu hektare oleh 16 unit manajemen. Restorasi berupa pemulihan kawasan hutan yang rusak setelah pengelolaannya diberikan melalui HPH dan HTI yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Jika selama 30 tahun izin usaha hutan diberikan kepada perusahaan dengan menebang kayu, izin hutan produksi kini diberikan kepada perusahaan untuk menjaga dan menanami kembali hutan yang gundul, menjaganya dari kebakaran, perambahan, hingga pembalakan liar.

Izin HPH dan HTI, juga perambahan dan pembalakan liar, serta konversi ke perkebunan membuat 34 juta hektare tutupan hutan Indonesia hilang hingga 2016. Kini hutan Indonesia ditetapkan seluas 120 juta hektare dengan laju deforestasi masih 1,2 juta hektare per tahun atau dua kali luas lapangan sepak bola per menit.

Restorasi adalah jalan terbaik mengelola hutan secara lestari. Perusahaan yang mengelolanya bisa mendapatkan keuntungan dengan menjual karbon, ekowisata, atau memanen hasil hutan bukan kayu yang menjadi kekayaan dan keragaman alami hutan tropis Indonesia.

Manajemen produksi pertanian dan peternakan

Pengolahan makanan menjadi problem serius terhadap lingkungan, di luar soal pemakaian energi tak terbarukan setelah Revolusi Industri. Menurut laporan PBB itu, sebanyak 30% makanan di dunia menjadi sampah. Tanpa manajemen makanan di tiap negara, sektor pertanian akan terus meluas seraya menghasilkan produk mubazir karena menjadi sampah. Sampah akan memicu gas metana yang membuat emisi karbon dan pemanasan global.

Manajemen makanan akan berpengaruh besar terhadap manajemen suplai lain seperti peternakan. Peternakan telah memicu pembukaan lahan yang luas dan memicu pemanasan global akibat emisi yang dihasilkannya. Emisi yang dilepas dari sektor ini sebanyak 5 Giga ton setara CO2 per tahun, hampir menyamai emisi yang dihasilkan seluruh emisi Amerika Serikat pada 2017.

Di Indonesia, dari 64 juta ton sampah per tahun, 50 persen berupa sisa makanan. Padahal, makanan tersebut diolah dari pertanian dengan membuka lahan atau konversi kawasan hutan yang memicu pemanasan global.

Di luar soal manajemen makanan, Indonesia telah dan sedang melakukan dua hal pertama kendati prosesnya masih tersendat, perlu diawasi, dan dievaluasi secara terus-menerus agar implementasinya di lapangan sesuai tujuan mencegah bumi kian terpanggang: secara ekologi, secara ekonomi, maupun sosial.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.