Kabar Baru | 28 April 2019

Norwegia Akan Bayar Pengurangan Emisi

Norwegia berjanji mendukung Indonesia hingga US$ 1 miliar dalam penurunan emisi sesuai hasil di lapangan.

Redaksi

Redaksi

Pemerintah Norwegia siap membayar kepada pemerintah Indonesia karena berhasil menurunkan 4,8 juta ton karbon dioksida (CO2) selama 2016-2017. Angka ini sudah diverifikasi sehingga Norwegia bersedia membayar penurunan emisi untuk pertama kalinya. “Saya senang Indonesia dan Norwegia telah menyetujui aturan pembayaran berbasis hasil,” kata Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen dalam keterangan tertulis pada 16 Februari 2019. 

Elvestuen memuji langkah pemerintah Indonesia dengan mereformasi regulasi penurunan emisi dan membuahkan hasil. Pemerintah Norwegia, kata dia, tak akan ragu membayar termin kedua jika tren deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan terus menurun seperti ditunjukkan dalam tiga tahun terakhir. Norwegia menghargai karbon Indonesia US$ 5 per ton.

Salah satu upaya radikal pemerintah menurunkan deforestasi adalah membuat moratorium izin baru untuk perkebunan kelapa sawit. Presiden Joko Widodo memilih meningkatkan produksi minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada ketimbang memberikan izin baru kepada perusahaan baru.

Pemerintah Indonesia dan Norwegia siap untuk masuk ke fase tiga dari kesepakatan 2010. Norwegia berjanji mendukung Indonesia hingga US$ 1 miliar dalam penurunan emisi sesuai hasil di lapangan. Dukungan itu terkait dengan target pemerintah Indonesia menurunkan emisi 29-41 persen pada 2030.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.