Kabar Baru | 28 April 2019

Norwegia Akan Bayar Pengurangan Emisi

Norwegia berjanji mendukung Indonesia hingga US$ 1 miliar dalam penurunan emisi sesuai hasil di lapangan.

Redaksi

Redaksi

Pemerintah Norwegia siap membayar kepada pemerintah Indonesia karena berhasil menurunkan 4,8 juta ton karbon dioksida (CO2) selama 2016-2017. Angka ini sudah diverifikasi sehingga Norwegia bersedia membayar penurunan emisi untuk pertama kalinya. “Saya senang Indonesia dan Norwegia telah menyetujui aturan pembayaran berbasis hasil,” kata Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Ola Elvestuen dalam keterangan tertulis pada 16 Februari 2019. 

Elvestuen memuji langkah pemerintah Indonesia dengan mereformasi regulasi penurunan emisi dan membuahkan hasil. Pemerintah Norwegia, kata dia, tak akan ragu membayar termin kedua jika tren deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan terus menurun seperti ditunjukkan dalam tiga tahun terakhir. Norwegia menghargai karbon Indonesia US$ 5 per ton.

Salah satu upaya radikal pemerintah menurunkan deforestasi adalah membuat moratorium izin baru untuk perkebunan kelapa sawit. Presiden Joko Widodo memilih meningkatkan produksi minyak sawit dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada ketimbang memberikan izin baru kepada perusahaan baru.

Pemerintah Indonesia dan Norwegia siap untuk masuk ke fase tiga dari kesepakatan 2010. Norwegia berjanji mendukung Indonesia hingga US$ 1 miliar dalam penurunan emisi sesuai hasil di lapangan. Dukungan itu terkait dengan target pemerintah Indonesia menurunkan emisi 29-41 persen pada 2030.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Kabar Baru

    Cinta Lingkungan di Masa Pandemi

    Pandemi bisa menjadi kesempatan lebih ramah lingkungan. Dimulai dari cara kita memproduksi dan mengolah sampah rumah tangga.

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.