Kabar Baru | 11 April 2019

Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Hutan dan Masyarakat

Salah satu ukuran hutan sosial yang berhasil adalah tak ada lagi konflik antara masyarakat dengan polisi hutan. Bersama menjaga rimba.

Redaksi

Redaksi

SEBUAH hutan sosial dinilai berhasil dan sukses jika ia memenuhi tiga tujuan utama: secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Ukuran ekonomi bisa dilihat dari kesejahteraan petani yang meningkat setelah melakukan praktik perhutanan sosial; secara sosial tak lagi ada konflik lahan, baik antar masyarakat maupun antar masyarakat dengan negara; dan secara ekologi adalah terpeliharanya hutan di atasnya. 

Perhutanan sosial adalah skema pemberian hak mengelola hutan negara kepada masyarakat, yang sejatinya sudah dimulai sejak pertengahan 1980-an, setelah Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 di Jakarta yang bertema "forest for people". Dalam skema perhutanan sosial hari ini, masyarakat diberikan hak mengelola lahan 2 hektare di tanah negara selama 35 tahun dan memberdayakannya untuk memenuhi tiga tujuan itu. Ada beberapa skema untuk mencapainya: skema hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan kemitraan kehutanan.

Untuk mengukuhkan pengelolaan tersebut, pemerintah memberikan sertifikat hak mengelola kepada tiap-tiap individu yang mengolah lahan di hutan negara itu. Sertifikat ini bisa membuka akses kepada permodalan, misalnya sebagai kolateral kepada bank, dan kepastian hukum masyarakat mengelola hutan untuk hidup mereka.

Buku ini mengupas tiga perspektif itu untuk mengukur dampak perhutanan sosial di Lampung dan Yogyakarta, terutama setelah dikukuhkan sebagai kebijakan utama sejak 2014. Para penelitinya berasal dari Universitas Lampung, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Para peneliti berhimpun di bawah koordinasi Profesor Mudrajad Kuncoro, Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.


Para peneliti mewawancarai petani hutan sosial di dua provinsi itu, menelaah hasil panen dan tanaman agroforestri mereka, lalu mengukur tutupan tajuk hutan untuk menilai dampak ekologi terhadap lingkungan. 

Hal paling menonjol dari hasil wawancara dengan para petani, baik di Lampung maupun Yogyakarta, adalah aspek keamanan mengelola lahan dibanding sebelum mereka mendapatkan sertifikat perhutanan sosial. Para petani mengatakan tak lagi cemas dikejar polisi hutan tiap kali mereka masuk rimba yang menjadi ekosistem hidup mereka sejak awal.

Dampak ikutan dari rasa aman mengolah lahan adalah para petani turut menjaga hutan. Mereka tidak lagi berburu hewan yang hidup liar di sana atau mencari kayu di tempat-tempat yang bukan hak mereka memasukinya. Dengan kata lain, perhutanan sosial telah membuat masyarakat dan polisi hutan harmonis dalam menjaga rimba.

Dari dua ilustrasi itu terlihat ada dua dampak perhutanan sosial yang telah berhasil dalam perspektif sosial dan lingkungan. Konflik antara petugas negara yang punya hak menindak para pengganggu hutan dengan masyarakat yang membutuhkan hutan untuk hidup mereka. Sebelum ada perhutanan sosial, jamak kita ketahui masyarakat dan petugas negara adalah “musuh diam-diam” yang saling mengintip kelengahan masing-masing. Masyarakat yang masuk hutan akan dianggap sebagai kriminil yang harus dihukum.

Buku ini kaya dengan data yang berguna untuk membuktikan dampak perhutanan sosial terhadap tiga aspek itu. Meskipun ada beberapa hutan sosial yang terlihat kurang signifikan dampak terhadap tiga ukuran tersebut karena ternyata praktik pengelolaannya kurang dari tiga tahun setelah para petaninya mendapat sertifikat kelola, tapi secara umum dampak pengelolaan hutan oleh masyarakat memberikan hasil yang lumayan.

 

Hutan sosial umumnya bukan tanaman semusim yang panen dua-tiga bulan setelah ditanam. Tanaman di hutan sosial umumnya tanaman menahun yang baru berdampak secara ekonomi bagi pendapatan keluarga setelah panen.

Selain mengukur tiga perspektif itu, penelitian ilmiah ini juga menyinggung peran pendamping yang ikut menentukan keberhasilan sebuah hutan sosial. Tak kalah penting adalah akses pasar dan permodalan. Dengan kata lain, ada rantai suplai yang tidak bisa diabaikan sebuah hutan sosial memenuhi aspek-aspek pengelolaan secara sosial, ekonomi, dan ekologi: sertifikat, petani, pendampingan, bank/permodalan, off taker/perantara produk, pasar.

Dari 5.000 perhutanan sosial yang sudah disahkan pemerintah, baru 1.000 lebih yang mendapatkan pedampingan secara kontinyu baik dari organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Mereka yang belum mendapat pendampingan perlu diteliti lebih jauh soal dampak pengelolaan secara mandiri sehingga keberadaan pendamping bisa dikalkulasi keberadaannya. Sebab fungsi pendamping tak akan berarti jika tidak ada keinginan kuat di kalangan petani sendiri mempraktikkan hak mereka di hutan negara.

Bagi yang tertarik, silakan unduh buku Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan dalam format pdf. Sampai bertemu dalam diskusi buku ini dengan para penelitinya, pengamat, dan pelaku hutan sosial pada Senin, 15 April 2019, di Gedung Rimbawan I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pukul 13.00 WIB

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.