Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|02 Februari 2021

Ironi Kekayaan Sumber Daya Alam

Indonesia kaya dengan keragaman hayati sumber daya alam. Berkah ini menjadi bencana karena pengelolaannya tak berwawasan lingkungan.

HINGGA 30 November 2020, penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam sebanyak Rp 88,77 triliun. Angka ini melampaui target APBN 2020 yang direvisi karena pandemi virus corona covid-19 sebesar 112,24%.

Kendati melampaui target yang sudah direvisi, nilainya turun 35,25% dibandingkan realisasi penerimaan negara sektor sumber daya alam pada periode sama tahun sebelumnya. Pandemi virus corona ikut memukul penerimaan negara bukan pajak dari sektor ini.

Penerimaan negara tersebut sebagian besar berasal dari industri-industri ekstraktif. Sebanyak Rp 66,14 triliun berasal dari sektor minyak dan gas. Menyusul berikutnya sektor kehutanan, panas bumi, dan perikanan. 

Dalam webinar Rimbaraya Indonesia bertajuk “Sumber Daya Alam: Pisau Bermata Dua” pada 20 Januari 2021, Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam telah menimbulkan ketimpangan. Ia mengutip data Bank Dunia 2015 yang menyebutkan bahwa hanya 1% orang Indonesia yang menguasai 50,3% kekayaan ekonomi nasional. 

Rasio ini menjadi timpang ketika dibandingkan dengan pembayar pajak. “Sepuluh pembayar pajak terbesar tidak datang dari 1%,” katanya. “Sepuluh pembayar pajak terbanyak didominasi oleh BUMN.”

Laode, mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, menyimpulkan bahwa izin-izin pemanfaatan sumber daya alam tak berbanding lurus dengan penerimaan negara. Izin-izin pemanfaatan sumber daya alam, kata dia, banyak yang tak sejalan dengan aturan akibat korupsi yang melahirkan bencana. 

Krisis ekologi akibat pengelolaan tak berkelanjutan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, seperti terlihat dalam banjir besar di Kalimantan Selatan, yang menjadi banjir terparah dalam 50 tahun terakhir.

Menurut Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) banjir Kalimantan Selatan terjadi akibat penyempitan kawasan hutan. Selama satu dekade terakhir, 2010–2020 hutan primer menyusut 13.000 hektare, hutan sekunder 116.000 hektare, dan semak belukar 47.000 hektare. Sementara perkebunan bertambah 219.000 hektare.

Data serial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan data tutupan hutan hingga 2019 tinggal 20,7—jauh di  bawah luas hutan minimal 30% seperti diwajibkan dalam UU Kehutanan. Penyusutan kawasan hutan berubah menjadi penggunaan non kehutanan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan.

Menurut Wahyu Perdana dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, sebuah LSM, pengelolaan lingkungan masih jadi dari aspek kelestarian. Kebutuhan konsumsi dan ekonomi masih jadi tumpuan sehingga pengelolaan ekonomi berwawasan lingkungan masih jauh dari harapan.

Pangkal soal kerusakan dan kelestarian tak menjadi basis pengelolaan lingkungan adalah bias pandangan antroposentrisme yang bertolak bahwa manusia menjadi pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Tutupan hutan Kalimantan Selatan

Karena itu, Adrianus Eryan dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), LSM, kebijakan politik perlu mengubah paradigma pemanfaatan sumber daya alam. Pembangunan tak hanya menitikberatkan pada ekonomi tapi juga pada dampak yang akan merugikan dalam jangka panjang. 

Tanpa wawasan lingkungan, para pembicara sepakat, kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah akan berubah dari berkah menjadi bencana. Tanpa wawasan lingkungan, kemajuan ekonomi menjadi rentan karena kesejahteraan dibayangi bencana, kemakmuran dihantui pandemi, yang ongkosnya jauh lebih mahal ketimbang angka-angka pertumbuhan ekonomi.

Bekerja di Fakultas Kehutanan IPB

Bagikan

Komentar

Artikel Lain