Laporan Utama | November-Januari 2017

Pesona Perhutanan Sosial

Penggiat perhutanan sosial menggelar Festival Rakyat Perhutanan Sosial Nusantara (PeSonNa) pada 6-8 September 2016. Dari pameran yang menampilkan pelbagai contoh praktik perhutanan sosial dari seluruh Indonesia itu terlihat bahwa hutan memberikan manfaat yang besar jika dikelola bersama masyarakat. Pemerintah tengah bersiap menelurkan aturan baru sebagai basis pengelolaan 12,7 juta hektare hutan oleh masyarakat.

Fitri Andriani

Rimbawan IPB

SLOGAN “hutan untuk rakyat” berusia hampir 40 tahun, sejak dicetuskan dalam Kongres Kehutanan Sedunia di Jakarta pada 1978. Selama masa itu, slogan ini telah diplesetkan menjadi “bagi-bagi lahan untuk dimiliki orang banyak”. Maka perambahan menjadi isu utama dalam pengelolaan hutan yang lestari.

Masyarakat dianggap sebagai “hama” yang merusak hutan. Padahal, mereka sudah ada di sana, hidup dari sana, jauh sebelum slogan itu dibuat dan dicetuskan. Di sisi lain, pemerintah mengizinkan perusahaan dalam skala besar merambah hutan atas nama tujuan yang sama, yakni mengelola dan memanfaatkannya.

Kini kebijakan itu terbukti meleset. Hutan rusak dan konflik sosial, juga bencana muncul di mana-mana. “Karena itu slogan hutan untuk rakyat yang sebenarnya diniatkan baik itu tak dipakai lagi sekarang,” kata Kepala Subdirektorat Penyiapan Hutan Desa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Erna Rosdiana bulan September lalu.

Paradigma yang mengemuka kini adalah “manajemen hutan” dengan menjadikan masyarakat di sekitarnya sebagai mitra mengelola rimba. Perhutanan sosial pun, dengan macam ragam kegiatan masyaraat memanfaatkan hutan yang sudah ada sejak zaman purba, menjadi basis kebijakan memperbaiki pandangan umum tentang “hutan untuk rakyat” itu.

20180906131226.jpg

Festival Rakyat Perhutanan Sosial Nusantara di Manggala Wanabhakti pada 6-8 September 2016 membuktikannya. Ada ratusan petani hutan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang membawa cerita sukses memelihara hutan di sekitar desa mereka seraya mendapatkan manfaat ekonomi dari sana. Mereka membuka ratusan gerai dengan hasil-hasil perhutanan sosial yang mereka kembangkan.

Ada 300 petani yang membuka gerai. Panitia mencatat 3.000 pengunjung datang ke Manggala dalam tiga hari fetival itu. Acaranya macam-macam. Selain pameran, pentas kesenian, juga sarasehan tentang perhutanan sosial yang dibagi ke dalam sembilan topik diskusi. Selain petani, pembicara datang dari pelbagai lembaga: organisasi swadaya, pendamping, peneliti, jurnalis, birokrat, yang bercerita soal sejarah perhutanan sosial hingga potensi-potensi yang belum tergali.

Seperti cerita Parjan dari Kulonprogo, Jawa Tengah. Laki-laki 62 tahun tamatan SMP ini anggota kelompok yang mengelola hutan kemasyarakatan seluas 29 hektare di perbukitan Menoreh. Ada tujuh kelompok pengelola hutan di sana sehingga total luas hutan yang mereka kelola 196 hektare. Dua kelompok mengelola hutan produksi dan lima kelompok di hutan lindung.

Kelompok Parjan memulai pengelolaan hutan ini pada 2000. Ia bercerita, sebelum tahun itu, masyarakat di sekitar Menoreh masuk hutan lindung untuk mengambil kayu tanpa mengindahkan kelestariannya. Walhasil, hutan rusak.

Aktivis lembaga swadaya masyarakat dan Dinas Kehutanan pelan-pelan memberi pengertian tentang mengelola hutan lestari. Mereka meminta petani membentuk kelompok untuk mengelola hutan. Parjan masuk kelompok pengelola hutan lindung. Karena dilarang memanfaatkan hasil hutan di sana, mereka coba-coba mengembangkan pariwisata.

Namanya Wisata Alam Kalibiru, menempati petak 39/30 sekitar 40 kilometer dari Yogyakarta atau 10 kilometer dari Wates, ibu kota Kulonprogo. Berada di ketinggian 450 meter dari permukaan laut, Kalibiru mendapat konsesi 35 tahun dari pemerintah mengelola hutan itu terhitung 14 Februari 2008.

Selain menawarkan wisata petualangan dengan tiga jenis trek panjang, sedang, dan pendek melewati sungai, permukiman penduduk, hutan, hingga tembus ke Waduk Sermo, Kalibiru juga menyediakan penginapan bagi keluarga dan fasilitas permainan luar ruang (outbond). “Sebulan pemasukan dari wisata Rp 300 juta hingga Rp 400 juta,” kata Parjan.

Selain wisata, mereka juga mengembangkan peternakan, pertanian, dan budidaya temulawak, jahe, empon-empon yang panen 800 kilogram hingga 1 ton per tahun. Parjan menjualnya ke industri gula atau temulawak. Modal untuk itu semua disumbang pemerintah. “Jumlah pekerja dengan gaji tetap ada 70 orang,” katanya.

Dengan potensi perhutanan sosial seperti itu, Presiden Joko Widodo menjadikannya program khusus Nawacita dalam “menggerakan sektor strategis dalam rencana pembangunan lima tahun, 2015-2019”. Karena itu dalam nomenklatur baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perhutanan sosial “naik kelas” dari sekadar direktorat yang tergabung dalam Badan Pelaksana Daerah Aliran Sungai menjadi direktorat jenderal sendiri, yakni Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Ketika melantik pejabat eselon satu di kementeriannya, setelah penggabungan dua kementerian digodok selama enam bulan sejak Jokowi dilantik pada Oktober 2014, Menteri Siti Nurbaya Bakar secara khusus menyebut perhutanan sosial dalam pidatonya, selain soal planologi. “Khusus kepada Pak Hadi Daryanto, titip betul, ini benar-benar hal yang cukup berat dan membutuhkan hasil kongkrit di lapangan hingga kita terhindar dari hanya pencitraan,” katanya menyebut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, seperti dikutip situs Mongabay pada 29 Mei 2015.

Siti mengutip data yang masuk selama tiga bulan pertama ia menjabat Menteri. Dari 224 pengaduan masyarakat yang masuk ke posko di kementeriannya, 80 persen berisi aduan soal konflik dan alokasi lahan untuk masyarakat. Menurut Siti, perhutanan sosial adalah tumpuan dan harapan masyarakat di sekitar hutan di masa datang.

Pemerintahan Jokowi mengalokasikan 12,7 juta hektare lahan untuk dikelola masyarakat dalam lima tahun. Jumlah ini melonjak sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang tak tak lebih dari 2,5 juta hektare, itu pun yang tercapai hanya 500 ribu hektare dalam 15 tahun. “Teman-teman sampai bilang, ‘wah, ini waktunya bayar utang ke rakyat yang selama ini tak mendapat alokasi cukup untuk perhutanan sosial’,” kata Hadi Daryanto.

Menurut Hadi, slogan “hutan untuk rakyat” yang diartikan bagi-bagi lahan hutan tak dipakai lagi. Perhutanan sosial kini menitikberatkan pada manajemen hutan bersama masyarakat. Ada lima jenis perhutanan sosial: hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. “HKm paling disukai, karena bisa di dua hutan yaitu hutan produksi dan hutan lindung,” kata Hadi.

Bagi pemerintah, kata Hadi, pengelolaan hutan oleh masyarakat juga menguntungkan karena bisa menjadi bufferzone bagi hutan lindung. Faktanya, dari lima jenis itu, hutan desa paling banyak karena mencakup hutan adat dan desa-desa tumbuh di kawasan hutan sebelum pemerintah membuat aturannya. Dari 70 ribu desa di Indonesia, 30 ribu berada di pinggir hutan bahkan di dalam kawasan hutan.

Hal mencolok dalam kebijakan perhutanan sosial dulu dan sekarang, kata Hadi, adalah soal luas hutan yang disediakan. Masif dan seriusnya Presiden Jokowi melihat sektor ini membuat pemerintah merasa perlu mendengar masukan. “Forum Pesona ini untuk berbagi pengalaman dan memperkuat jaringan,” kata dia.

Perubahan paradigma perhutanan sosial juga tak lepas dari berubahnya cara pandang terhadap hutan. Ada lima hasil hutan yang bisa dimanfaatkan manusia: kayu, nonkayu (getah, rotan, biji), jasa lingkungan (ekowisata), jasa tata air (rawa dan danau), jasa penyimpanan karbon, biodiversitas, jasa penyerap kebisingan. “Yang terakhir ini belum ada pasarnya,” kata Hadi.

Menurut Hadi, potensi perhutanan sosial sangat luas. Saat ini hutan produksi mencapai 13 juta hektare yang belum dibagi izinnya. Hutan berizin seperti Perhutani malah sudah lama punya pola kemitraan bersama masyarakat. Konservasi kini tak hanya dimaknai sebagai menjadikan hutan tetap perawan, namun perlindungan ekosistem yang dilakukan oleh masyarakat.

Erna Rosdiana menambahkan, kebijakan baru dalam perhutanan sosial kini lebih menekankan pada perizinan yang disederhanakan. Dalam sepuluh tahun terakhir, pemerintah banyak berkutat menyusun legalitas sektor ini. “Peraturan menteri sudah siap ditandatangani,” kata dia.

Izin memanfaatkan hutan dalam lima skema perhutanan sosial masih ada di satu pintu yakni Menteri Kehutanan. Kewenangan ini akan didelegasikan kepada gubernur yang punya komitmen soal ini. Pendaftaran bisa melalui online lewat kelompok kerja percepatan perhutanan sosial di tiap provinsi.

Setelah izin yang dipermudah itu, Erna berharap lembaga swadaya dan donor internasional yang telah menjadi penopang perhutanan sosial tetap langgeng, mendelegasikan pengalaman itu ke pihak lain sehingga kian banyak yang terlibat dalam sektor ini. “Setelah semua bergerak, kami akan memetakan hutan negara untuk perhutanan sosial,” kata Erna.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nurhidayati menyambut baik rencana-rencana pemerintah ini. Menurut dia, perhutanan sosial adalah jawaban atas ketimpangan akses masyarakat dan perusahaan terhadap hutan. “Ini salah satu langkah maju menuju proses pengelolaan sumberdaya alam yang lebih partisipatif,” kata dia.

Sejarah membuktikan, kata Nurhidayati, kearifan lokal masyarakat justru yang menjaga hutan tetap lestari, dibanding hutan dikelola perusahaan yang berorientasi bisnis. Praktik perhutanan sosial sudah berjalan lama dilakukan oleh masyarakat dengan teknik alami. “Pemerintah yang harus belajar ke sana,” kata dia.

20180906130919.jpg

Nurhidayati mengatakan payung hukum perhutanan sosial perlu segera dibuat agar legalitasnya kokoh sehingga masyarakat kian mantap berpartisipasi dalam sektor ini. Sebab, kata dia, perhutanan sosial menuntut pengelola yang jelas karena tujuan akhirnya adalah menjaga ekosistem hutan dari ekploitasi berlebihan

Meski cara pandang pemerintah terhadap perhutanan sosial telah maju, Guru Besar Fakultas Kehutanan Didik Suharjito melihat kebijakan itu masih sentralistik. Izin, penentuan areal, dan aturan-aturan masih ditentukan pemerintah pusat. “Orang pusat itu tidak tahu detail persoalan di lapangan, kondisi hutannya macam apa, masyarakat yang menduduki itu siapa dan prilakunya bagaimana, serta konfliknya macam apa,” katanya.

Soalnya, Kementerian Kehutanan punya program pembangunan hutan berbasis kesatuan pengelolaan hutan yang menjadi unit kerja di tingkat tapak. Menurut Didik, implementasi 12,7 juta hektare sosial forestri akan lebih mudah jika ditugaskan ke tiap KPH. “Supaya tak ada lagi istilah ‘orang pusat datang ke daerah bawa rantang, setelah habis isinya, baru pulang’,” katanya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.