Untuk bumi yang lestari

Laporan Utama|Oktober-Desember 2019

Segunung Utang Janji Jokowi

Meski sudah ada peraturan daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah, toh kelembagaan pusat masih merasa perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Akibatnya jelas: terhambatnya laju pengakuan hak masyarakat adat dan pemborosan.

MASYARAKAT adat terhitung istimewa di mata pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Setidaknya menurut Nawacita. Enam janji politik terkait masyarakat adat tercantum dalam Bagian “Berdaulat dalam Bidang Politik”. Bagaimana implementasinya?

Janji akan menyesuaikan seluruh peraturan perundangan-perundangan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan....

Klik Login jika Anda pernah membeli artikel ini.
Dukung kami dengan menjadi Pelanggan melalui tombol Daftar dan Deposit.
 
 
 

Antropolog, pendiri dan peneliti Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat

Bagikan

Komentar

Artikel Lain