Laporan Utama | Oktober-Desember 2019

Segunung Utang Janji Jokowi

Meski sudah ada peraturan daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah, toh kelembagaan pusat masih merasa perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Akibatnya jelas: terhambatnya laju pengakuan hak masyarakat adat dan pemborosan.

R. Yando Zakaria

Antropolog, pendiri dan peneliti Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat

MASYARAKAT adat terhitung istimewa di mata pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Setidaknya menurut Nawacita. Enam janji politik terkait masyarakat adat tercantum dalam Bagian “Berdaulat dalam Bidang Politik”. Bagaimana implementasinya?

Janji akan menyesuaikan seluruh peraturan perundangan-perundangan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MK 35/2012, tidak jelas pelaksanaannya.

RUU Masyarakat Adat, meski sudah sampai pada tahap penyusunan daftar isian masalah, mangkrak di tangan eksekutif. Menjelang pemilihan presiden April 2019, ada surat edaran Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang meminta kementerian yang terlibat menunda pembahasannya hingga akhir pemilihan presiden. Sampai hari ini, belum ada tanda-tadan pembahasan dari pihak eksekutif ini bergulir kembali.

Janji membuat aturan pengelolaan tanah dan sumber daya alam, seperti Rancangan Undang-Undang Pertanahan, yang akan berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Mahkamah Konstitusi 35/2012, jauh panggang dari api.

Berakhir Tragis

Yang tragis adalah janji menerapkan Undang-Undang Desa 6/2014 cq. penetapan Desa Adat. Meski masuk dalam program quick win, di mana telah ditetapkan target penetapan 100 Desa Adat, sampai hari ini upaya itu tak kunjung terlaksana. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman pokok, baru muncul di awal tahun ketiga pemerintahan Jokowi-JK pada 2017. Walhasil, dana APBN untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Transmigrasi, tidak termanfaatkan secara optimal.

Beberapa inisiatif di tingkat kabupaten dan provinsi juga jadi terbengkalai. Perda Nagari di Sumatera Barat baru lahir tahun 2018, dan belum jelas tindak-lanjutnya di tingkat Kabupaten. Propinsi Bali menempuh jalan yang berbeda dari UU Desa, menabrak tekad yang pernah dikumandangkan gubernurnya yang mantan anggota Panitia Khusus UU Desa di parlemen.

Bahkan, dalam 2-3 tahun terakhir, tidak sekalipun Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Transmigrasi bicara tentang Desa Adat. Isu penetapan Desa Adat hanya bergulir di tingkat direktorat, sementara peran Kementerian Dalam Negeri setelah penetapan Permendagri tentang Penataan Desa pun seperti selesai begitu saja. Tidak terdengar koordinasi yang bermuara pada upaya percepatan mewujudkan program quick win itu.

Penetapan Hutan Adat

Dalam situasi seperti itu penetapan hutan adat menjadi terlihat istimewa. Tak terkecuali di mata Jokowi. Setidaknya, sudah tiga kali ia secara langsung menyerahkan Surat Penetapan Hutan Adat. Dua kali di Istana Negara (30 Desember 2017 dan 25 Oktober 2017), dan baru-baru ini (5 September 2019) di Kalimantan Barat.

Sampai bulan ini, hutan adat yang telah ditetapkan sebanyak 49 unit, dengan luas tak lebih dari 23.000 hektare. Padahal, akhir Mei lalu, pemerintah telah mengeluarkan Peta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 472.981 hektare. Sebulan kemudian pemerintah menetapkan kembali tambahan hutan adat seluas 101.138 hektere. Dengan demikian total hutan adat dan wilayah indikatif hutan adat fase II mencakup areal 574.119 hektare. Jumlah luasan hutan adat yang dicadangkan ini hanya sekitar 10% dari potensi yang tercatat di Badan Registrasi Wilayah Adat per April 2019.

Saat diluncurkan, pemerintah menyatakan bahwa ada 33.000 hektare yang siap masuk tahap verifikasi teknis. Sisanya masih memerlukan berbagai syarat adminstratif yang tidak mudah untuk dipenuhi. Butuh waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan program perhutanan sosial secara keseluruhan capaian program penetapan hutan adat sekitar 1% saja.

Dalam tulisannya di Kompas edisi 26 Agustus 2019 sebagai jawaban atas seruan AMAN saat memperingati 20 tahun Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Direktur Jenderal Pehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui capaian itu sangat kecil. Sebabnya adalah penetapan hutan adat hanya dapat dilakukan jika clear and clean.

Clear merujuk pada ada-tidaknya peraturan daerah yang disyarakat untuk pengakuan hutan adat itu. Syarat clean terpenuhi jika kawasan hutan adat yang dimohonkan penetapannya itu tidak terdapat perizinan dan/atau hak-hak lain di atasnya. Kedua syarat teknis ini mengandung sesat pikir yang akut.

Syarat pertama menunjukkan ketidakpahaman penyusunan kebijakan tentang subyek dan obyek hak adat, sedangkan syarat kedua menunjukkan betapa penyelenggara negara belum menerima politik pengakuan hak masyarakat adat, sebagaimana yang diamanatkan Putusan Mahkamah Konstitusi 35/2012, sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa agraria yang tak kunjung selesai.

Kaya Kebijakan, Miskin Perubahan

Berpedoman pada Putusan MK 35/2012, KLHK memberlakukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, yang kemudian ditidaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal sebagai pedoman pelaksanaannya. Belakangan, Permen LHK 32/2015 ini diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.

Di tingkat daerah, saat ini tidak kurang 200 produk hukum daerah yang telah dihasilkan menyangkut hutan adat. Memperoleh pengakuan hak-hak masyarakat adat memang tidak mudah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, pengakuan hak masyarakat adat itu bersyarat (dimulai oelh Undang-Undang Pokok-pokok Agraria 5/1960) dan bertahap (diperkenalkan oleh Undang-Undang Kehutanan 41/1999, lalu dikukuhkan oleh Putusan MK 35/2012).

Ironisnya, meski sudah ada peraturan daerah dan/atau surat keputusan kepala daerah, toh kelembagaan pusat masih merasa perlu untuk melakukan verifikasi ulang. Akibatnya jelas. Yakni terhambatnya laju pengakuan hak masyarakat adat dan terjadinya pemborosan.

Lima Hambatan

Kendala yang dihadapi banyak masyarakat adat untuk memenuhi syarat pengakuan dalam 5 tahun terakhir hendaknya jadi pelajaran bagi reformulasi kebijakan ke depan. Setidaknya ada 5 masalah yang menghambat laju pengakuan hak masyarakat adat itu.

Pertama, secara kuantitas sumber hukum yang perlu ditetapkan sebagai subyek hukum tidaklah terhingga jumlahnya. Ambil contoh pengakuan tanah ulayat di Sumatera Barat. Dalam konteks budaya Minangkabau misalnya, saat ini setidaknya terdapat 800 nagari, 3200 suku, dan 32000 kaum. Masing-masing adalah subyek hak atas tanah ulayatnya masing-masing.

Kedua soal kualitas. Berbeda dengan nagari yang telah mewujudkan diri sebagai organisasi sosial yang memiliki kecakapan-kecakapan politik dan hukum dalam menjalankan perannya sebagai sistem pemerintahan dan/atau pengurusan hidup bersama, kaum dan suku tidak lebih sebagai kelompok kekerabatan setingkat klan (clan), dengan jumlah anggota dan kecakapan hukum yang relatif terbatas. Dengan demikian, kemampuan masing-masing subyek hak itu untuk mengakses dan mengelola proses-proses politik untuk menghasilkan berbagai produk hukum daerah yang disyaratkan sangat berbeda satu sama lainya.

Ketiga masalah kapasitas, dalam arti akumulasi pengetahuan para pihak tentang susunan masyarakat adat dan obyek haknya yang relatif terbatas. Karena itu pula dapat dimaklumi jika, meski saat ini telah terdapat sekitar 200 peraturan daerah yang mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, pada umumnya produk hukum daerah itu belum dapat dilaksanakan di tingkat lapangan. Hal itu terjadi karena produk hukum daerah itu masih sekedar memuat defenisi-defenisi yang bersifat jenerik, dan belum mampu mengidentifikasi sebutan lokal tentang susunan masyarakat adat di daerah itu. Begitu pula, belum banyak yang memuat sebutan lokal tentang obyek-obyek hak masyarakat adat yang bersangkutan.

Keempat soal integritas, dalam arti keberpihakan pemerintah daerah dan pusat pada nasib masyarakat adat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa umumnya apartur daerah enggan memenuhi syarat yang dibutuhkan karena akan kehilangan kontrol atas sumberdaya yang akan diserahkan pada masyarakat adat itu. Keengganan pemerintah mengurus pengakuan hutan adat pada wilayah yang tidak clean di atas adalah bagian dari masalah integritas ini.

Kelima soal soliditas di tengah masyarakat adat sendiri. Ketidakpastian hak yang telah berlangsung puluhan tahun terakhir telah memaksa masyarakat mencari jalan keselamatannya sendiri. Keteraturan yang lama terganggu dan sulit untuk dikembalikan lagi dalam waktu yang singkat.

Perlu Perpu

Lemahnya daya ubah kebijakan yang mengatur pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat pada dasarnya terjadi karena gagalnya para perumus kebijakan memahami fakta-fakta empiris di lapangan tentang subyek dan obyek hak masyarakat adat itu itu sendiri. Termasuk bentuk hubungan hukum di antara keduanya.

Pengakuan hak-hak masyarakat adat itu harus dilakukan semudah mungkin. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah meniadakan proses penetapan subyek hak melalui sebuah peraturan daerah ataupun surat keputusan kepala daerah itu. Benar-tidaknya suatu masyarakat berikut klaim tanah (hutan) adatnya bisa dilakukan langsung pada tahap verifikasi teknis. Untuk keperluan ini pemerintah harus berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang merevisi bahkan mencabut Pasal 67 ayat (2).

Jika tidak segera diatasi, konflik tenurial seputar hutan adat (tanah/wilayah/ulayat masyarakat adat pada umumnya) akan terus berlanjut dan terus meruyak. Maka kehadiran peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang perlu hadir sesegera mungkin.

Tidak sulit menilai klaim suatu komunitas adat. Susunan masyarakat adat itu suatu yang riil dalam kehidupan sejari-hari. Tak satu pun entitas sosial yang dapat mengada-ada keberadaannya. Toh, dalam banyak masyarakat adat saat ini penguasaan tanah (termasuk hutan adat) berpusat kepada sistem kekerabatan, seperti marga raja bersama marga boru-nya dalam etnik Batak Toba; kaum dan suku dalam etnik Minangkabau; atau soa dalam etnik Maluku.

Mengingat janji politik Jokowi pada periode keduanya kian mengendur, masyarakat beratanya-tanya: akankah penyerahan Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat yang baru-baru ini diserahakan Jokowi di Kalimantan Barat itu akan menjadi kado terakhir Jokowi? Mari kita tunggu dengan harap-harap cemas.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.