Kabar Baru | 01 September 2019

Milenial dalam Perhutanan Sosial

Pemerintah menggandeng pemerintah kabupaten untuk mempercepat realiasi perhutanan sosial. Menggaet milenial jadi pendamping petani hutan.

Robi Deslia Waldi

Bekerja di Fakultas Kehutanan IPB

PERHUTANAN sosial selama ini identik dengan orang tua. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa mereka yang terlibat dalam program ini adalah para petani sekitar hutan yang rata-rata usianya 57 tahun. Istilah-istilah dalam perhutanan sosial juga rigid dan birokratis.

Sadar dengan masalah itu, KLHK menggandeng milenial untuk memahami perhutanan sosial—program pemerintah yang memberikan akses kepada petani yang menggarap lahan di kawasan hutan. Kementerian menggandeng anak-anak muda untuk membantu mendesain produk hingga memasarkan produk petani hutan. “Sehingga nanti ada keberlanjutan karena bisnis hutan ini adalah bisnis jangka panjang,” kata Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial KLHK Erna Rosdiana pada 25 Agustus 2019.

Erna berbicara setelah meluncurkan “Rumah Koordinasi Kreasi Perhutanan Sosial 4.0” di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurut Erna, Bulukumba dipilih sebagai proyek percontohan pelibatan milenial karena kabupaten ini relatif memiliki program perhutanan sosial yang bagus. “Selain itu pemerintah daerah kabupatennya sangat mendukung,” kata Erna.

Peluncuran di Hotel Agri itu dihadiri Bupati Andi Sukri Sappewali dan Wakilnya, Tomy Satria Yulianto. Pelawak Deddy Gumelar alias Miing Bagito yang membawakan acara bahkan mengatakan baru kali itu ia melihat bupati dan wakilnya duduk berdampingan dalam sebuah acara. “Artinya, keduanya menilai perhutanan sosial sebagai program penting dalam pembangunan Bulukumba,” katanya.

Erna menambahkan dukungan Bupati dan Wakilnya itu tecermin dari cepatnya proses perizinan empat hutan sosial Bulukumba yang mendapatkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup. “Hanya 13 hari syarat-syarat sudah cukup dan SK diberikan,” kata Erna.

Selama ini izin perhutanan sosial tak pernah lebih cepat dari dua bulan. Padahal dalam aturannya, izin harus keluar setelah berkas lengkap selama 22 hari. Menurut Erna, ganjalan utama mandeknya pemberian izin adalah minimnya dukungan dari pemerintah daerah lokasi perhutanan sosial yang diajukan kelompok petani.

Strategi menggandeng gubernur rupanya kurang bertaji di lapangan. KLHK sudah menjalin nota kesepahaman dengan 28 gubernur dengan membentuk kelompok kerja untuk mempercepat realisasi pemberian izin hutan sosial ini. Namun, tangan gubernur terlalu jauh ke tingkat tapak sehingga kesepahaman itu kurang efektif. Apalagi, bupati dipilih secara langsung yang otonom  dari pemerintah provinsi.

Pemerintah Bulukumba, menurut Erna, antusias ketika diajak berkolaborasi. Hasilnya adalah izin yang cepat. Apalagi, kata dia, program perhutanan sosial lebih penting setelah pemberian izin karena perlu ada pendampingan petani setelah mereka mendapat SK. “Ada penelitian dari Universitas Hasanuddin bahwa 62% perhutanan sosial tidak jalan setelah izinnya terbit,” kata dia.

Pemerintah Bulukumba melangkah lebih jauh. Mereka menggandeng milenial setempat mendampingi para petani yang sudah mendapat izin meningkatkan nilai tambah produk yang mereka hasilkan. Karena itu, dalam dua hari rangkaian peluncuran, KLHK mendatangkan para guru dan pelatih untuk mengajari anak-anak muda itu dalam hal pemasaran, strategi bisnis, kehumasan, desain produk, hingga cara membuat konten media sosial yang efektif.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto mengatakan akan mengevaluasi proyek percontohan Bulukumba “kerja bareng jemput bola” ini dalam enam bulan ke depan sebelum meluaskan strategi ini ke daerah lain. “Jika bagus akan sebarkan ke kabupaten lain,” kata dia.

Pemerintah menargetkan realisasi perhutanan sosial 12,7 juta hektare atau 10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia. Hingga Agustus realisasinya baru 3,2 juta hektare. Perhutanan sosial menjadi program andalan pemerintahan Joko Widodo untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Perhutanan sosial digenjot karena selama ini praktik pengelolaan hutan oleh masyarakat jauh lebih lestari ketimbang hutan diberikan kepada korporasi seperti era Orde Baru.

Ada lima skema perhutanan sosial: hutan desa, hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Tujuan program ini adalah memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, meredam konflik sosial antar negara dan masyarakat, hingga tercapainya keseimbangan ekologi hutan di tiap kawasan hutan sosial.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Kabar Baru

    Cinta Lingkungan di Masa Pandemi

    Pandemi bisa menjadi kesempatan lebih ramah lingkungan. Dimulai dari cara kita memproduksi dan mengolah sampah rumah tangga.

  • Surat

    Forest Digest Berusia 4 Tahun

    Forest Digest ingin mencoba hadir menjernihkan duduk soal agar kita punya perspektif yang sama dalam memperlakukan lingkungan dan merawat planet ini agar tetap nyaman kita ditinggali. Untuk bumi yang lestari.

  • Laporan Utama

    Cuitan Seribu Burung Kolibri

    Lebih dari satu tahun mereka turun ke jalan menuntut perubahan sistem mengelola sumber daya alam. Terinspirasi oleh Greta Thunberg dari Swedia, mereka menyerukan dunia lebih peduli pada nasib bumi. Tidak hanya rajin berdemonstrasi, para remaja ini juga melobi para pengambil keputusan di pemerintahan dan parlemen. Mereka tidak gentar meskipun sering dicaci dan menjadi sasaran kekerasan fisik maupun virtual. Mengapa anak-anak muda yang hidup di negara rendah polusi lebih cemas dengan masa depan bumi akibat pemanasan global? Laporan dari jantung markas gerakan mereka di Belgia, Swiss, dan Swedia.

  • Kabar Baru

    Bogor Akan Buka Wisata Hutan Kota Setelah Kebun Raya

    Satu lokasi sedang disiapkan di hutan penelitian Darmaga yang terdapat situ Gede dan perkantoran CIFOR. Potensial menjadi hutan penelitian dan wisata pendidikan karena strukturnya masih lengkap.

  • Surat dari Darmaga

    Cara Menumbuhkan Inovasi di Birokrasi

    Birokrasi kita lambat dalam membuat inovasi karena terjebak pada hal-hal teknis yang dikepung banyak aturan. Perlu terobosan yang kreatif.

  • Surat dari Darmaga

    Satu Menu Ekoturisme

    Membandingkan pengelolaan Taman Nasional Banff di Kanada dengan Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera. Banyak persamaan, tak sedikit perbedaan.

  • Surat dari Darmaga

    Secangkir Kopi Ekoturisme

    Seperti secangkir kopi yang enak, menggarap ekoturisme butuh proses yang panjang. Dari bahan berkualitas baik hingga barista dan manajer kafe yang cekatan.

  • Kabar Baru

    Perempuan Adat yang Terdesak

    Alih fungsi lahan adat membuat perempuan adat kehilangan pekerjaan berbasis lahan. Akibat kurang perlindungan.

  • Kabar Baru

    Cetak Sawah di Rawa Gambut. Untuk Apa?

    Menanam tanaman pangan di rawa gambut selain tak cocok juga berbahaya bagi lingkungan. Perlu ditimbang ulang.

  • Sudut Pandang

    Problem Sawah di Rawa Gambut

    Memaksakan menanam padi di rawa gambut, selain riskan gagal, pemerintah juga terus-menerus terkena bias beras dalam ketahanan pangan.