Kabar Baru | 23 Agustus 2019

Komunitas Rimbawan Usul Lingkungan Hidup di Atas Sektor Kehutanan

Para rimbawan minta Presiden Jokowi memisahkan lagi sektor kehutanan dan lingkungan hidup. Indonesia satu-satunya negara yang menyatukan keduanya.

Drajad Kurniadi

Rimbawan pemerhati ilmu kebijakan hutan

PARA rimbawan yang tergabung dalam Komunitas Rimbawan Nusantara membuat usul agar urusan lingkungan hidup dipisahkan dari kehutanan dengan menjadikannya satu lembaga sendiri setingkat Kementerian Koordinator. Sektor kehutanan, yang kini menyatu dengan lingkungan hidup, kembali dipisahkan dan berada di bawah kementerian tersebut.

Ada empat orang utusan Komunitas Rimbawan yang menyampaikan usul tersebut kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Kamis, 22 Agustus 2019. Mereka adalah Bambang Soepijanto dari Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO), Deddy Ruchyadi dari Yayasan Sarana Wana Jaya, Poedji Kurniawan dari Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia dan Dodi Supriadi dari Persaturan Peminat dan Ahli Kehutanan, serta Agung Nugraha dari Keluarga Alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Pertemuan dengan Sekretaris Kabinet itu dengan membawa surat rekomendasi hasil diskusi pada halal bihalal 2 Juli 2019 tentang pembangunan masa depan kehutanan Indonesia. Dari diskusi saran-saran dan pokok pikiran dirangkum lalu dibahas ulang pada 31 Juli 2019 di Gedung Manggala Wanabakti untuk dijadikan rekomendasi kebijakan bagi presiden terpilih Joko Widodo—alumnus Fakultas Kehutanan UGM.

Poin-poin rekomendasi:

1. Sektor kehutanan yang mengelola tapak kurang-lebih 64% luas daratan Indonesia dan sebagai penjamin kualitas lingkungan hidup dan sistem penyangga kehidupan dan perubahan iklim, serta pendorong peningkatan kinerja sektor-sektor strategis lainnya (seperti sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, pariwisata dan penyediaan jasa-jasa lingkungan), merupakan sektor unggulan yang mampu menyejahterakan rakyat banyak serta dapat menjadi jangkar bagi pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang, di antaranya melalui upaya:

a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi berbasis ketahanan air, pangan serta energi baru dan terbarukan nasional melalui program intensifikasi pembangunan hutan cadangan pangan, hutan tanaman energi serta Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNP-DAS) di seluruh Indonesia.

b. Mewujudkan potensi pemanfaatan sumber daya hutan produksi yang dikelola secara profesional, efisien, berdaya saing tinggi dan lestari dengan nilai kontribusi dari US$ 12,7 miliar pada tahun 2018 menjadi sebesar US$ 42,9 miliar pada tahun 2025.

c. Melanjutkan percepatan realisasi program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta ha dan Reforma Agraria berbasis Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,2 juta ha secara tepat sasaran dan tepat tujuan disertai dukungan fasilitas permodalan dan pendampingan akses pasar.

d. Mendongkrak kinerja pariwisata melalui kegiatan ekowisata (ecotourism) di mana potensi terbesarnya terletak pada hutan tropis yang meliputi 74 tipe vegetasi, 54 Taman Nasional, potensi keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, serta kekayaan sosial budaya masyarakat adat dan masyarakat lokal bagi pengembangan salah satu pusat ekowisata terbesar dunia.

e. Meningkatkan peran sektor kehutanan bagi pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan budaya desa-desa pedalaman di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang berjumlah 23.349 desa (27,82%) guna meningkatkan konektivitas yang akan mampu menopang pengembangan wilayah dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan iklim.

f. Perwujudan seluruh peluang dan potensi konkret sebagaimana butir a s/d butir e di atas, melalui perubahan sistem dan proses perizinan investasi dan seluruh usaha terkait menjadi jauh lebih sederhana, cepat, dan murah dalam payung reformasi birokrasi.

2. Mengingat begitu strategis dan pentingnya peran sektor kehutanan, maka kelembagaan kehutanan ke depan harus mandiri dan kuat sebagai kementerian, dengan mengedepankan pembaharuan tata kelola kehutanan (good forestry governance) secara menyeluruh dan reformasi birokrasi secara total disertai kepemimpinan yang kuat oleh rimbawan profesional yang memenuhi kualifikasi karakter: (1) risk-taker, (2) berjiwa petarung, (3) berpikir “out of the box”, (4) Anti status quo, (5) kolaboratif, dan (6) fokus dan kompeten merealisasikan target-target riil, konkret, dan terukur.

3. Lembaga Lingkungan Hidup (LH) yang merupakan lembaga lintas sektor yang memiliki fungsi kontrol bagi terjaminnya kelestarian sumber daya alam, kelangsungan fungsi lingkungan dan keberlanjutan ekosistem bagi semua sektor, ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dan independen, sehingga terpisah dari lembaga yang bersifat sektoral. Lebih tepat kiranya apabila ditempatkan sebagai salah satu fungsi pada Kementerian Koordinator yang membidangi urusan maritim, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan nomenklatur “Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup”.

Dalam pertemuan dengan Pramono Anung, Bambang Soepijanto menambahkan soal hasil pertemuan mereka dengan Komisi II DPR ihwal pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Bagi sebagian rimbawan Rancangan itu mencemaskan karena bisa mengubah lanskap kawasan hutan menjadi peruntukan lain jika dianggap tak produktif. “Konsep single land system administration yang digagas Presiden Joko Widodo adalah sebuah gagasan besar yang membutuhkan dukungan semua pihak melalui mekanisme pembahasan yang intensif, terbuka, partisipatif, dan multipihak,” kata dia.

Komunitas Rimbawan Nusantara

Menjawab rekomendasi itu, Pramono Anung berjanji segera meneruskan surat Komunitas Rimbawan itu kepada Presiden Joko Widodo. Dari catatan para peserta pertemuan, Pramono mengakui bahwa sektor kehutanan yang menyatu dengan lingkungan hidup masih jadi pembahasan di kabinet. Bahkan menurut Pramono, Indonesia satu-satunya negara yang menyatukan institusi lingkungan hidup dengan kehutanan, yang dimulai dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014.

Menurut Pramono, sinergi kehutanan dan lingkungan hidup masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya karena kehutanan memiliki fungsi ekonomi, sementara lingkungan hidup bersifat kontrol. Sering kali, kata dia, manfaat ekonomi hutan baru akan diaktualisasikan namun langsung berhadapan dengan fungsi lingkungan hidup. “Harus ditemukan format yang tepat,” kata Pramono.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.