Buku | Juli-September 2019

Ekosida dalam Hukum Positif Kita

Penghancuran ekosistem mulai ditimbang sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi. Kerja berat yang masih panjang.

Redaksi

Redaksi

MESKI sudah dimunculkan sejak 1968, di sekitar perang Vietnam, kata ecocide belum diserap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika mengikuti pembentukan “genocide” menjadi “genosida”—perpaduaan kata Yunani dan Latin (genos = ras, cide = pemusnahan)—mestinya ecocide sepadan dengan “ekosida”: pemusnahan sumber daya alam secara terstruktur, sistematis, dan masif. 

Ekosida dikenalkan Arthur W. Galston, seorang biologis dan botanis Amerika, dalam Konferensi Pertanggungjawaban terhadap Perang di Washington, D.C. Seminar itu menyoal cara tentara Amerika menggempur tentara Vietkong dengan menyebarkan 19.000 ton bahan kimia di hutan-hutan persembunyian Vietkong. Penyebaran kimia itu tak hanya membuat kehancuran tanaman, flora, dan fauna, tapi diperkirakan mengubah gen manusia.

Sejak itu, ekosida menjadi istilah populer di kalangan aktivis lingkungan untuk menyebut penghancuran lingkungan besar-besaran. Banyak konvensi dan seminar yang melahirkan statuta dan konvenan sejak 1970 yang mewajibkan pemakaian hukum positif untuk ekosida setara dengan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang bagi individu maupun lembaga yang merusak alam secara masif.

Sejarah tentang ekosida dan aturan-aturan yang menaunginya dibahas secara panjang lebar dalam buku yang diterbitkan Wahana Lingkungan Hidup pada Mei 2019 ini: Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi. Hampir setengah buku membahas sejarah secara kronologis usulan-usulan dan upaya-upaya warga negara menuntut tanggung jawab ekosida.

Judulnya amat menjanjikan tentang strategi “memutus impunitas korporasi”. Selama ini kita tahu belaka korporasi yang secara kasat mata merusak lingkungan lolos dari hukuman, alih-alih disamaratakan kedudukannya dengan para pelanggar hak asasi atau penjahat perang yang terpotret berjalan dengan tangan diborgol di pengadilan internasional The Hague.

Ada yang menjanjikan ketika pengadilan memutus bersalah dan mendenda perusahaan yang menjadi penyebab kebakaran hebat di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan pada 2015. Tapi itu pun masih sebatas hukum pidana dan denda. Pengadilan Jawa Barat bahkan membebaskan penanggung jawab perusahaan yang jelas-jelas terbukti membuang limbah pabrik secara langsung ke sungai Citarum yang membuat sungai ini dijuluki sebagai “sungai terkotor di kolong langit”.

Penyetaraan kejahatan kemanusiaan coba diusahakan dalam penanganan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia hendak memasukkan tragedi luapan sumur dari pengeboran minyak PT Lapindo Brantas itu ke dalam pelanggaran HAM. Usaha ini gagal karena hukum positif Indonesia belum memasukkan kejahatan lingkungan dalam ruang lingkup hukum pidana. Kejahatan pelanggaran hak asasi hanya diakui dua macam: kejahatan perang dan genosida.

Walhi memasukkan lumpur Lapindo sebagai studi kasus ekosida, selain kebakaran hutan dan lahan 2015 dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang di Riau pada 1990. Kebakaran hutan diduga bersumber dari api yang sengaja disulut untuk pembersihan lahan yang menghanguskan jutaan hektare hutan, merenggut mata pencarian, hingga menimbulkan penyakit saluran pernapasan. Begitu juga dengan PLTA Koto Panjang, yang menggusur puluhan ribu permukiman penduduk, membunuh habitat harimau dan gajah.

Walhi memasukkan tiga kasus itu punya bukti komplet dan jelas sebagai ekosida. Setelah itu, seharusnya, buku ini membahas soal strategi-strategi mewujudkannya. Ini perjuangan yang berat. Di Indonesia, proses legislasi selalu sebagai jalan panjang yang penuh onak dan duri. Walhi dan pembela lingkungan harus berhadapan dengan belantara DPR setelah meyakinkan mereka dan pemerintah bahwa ekosida layak masuk konstitusi kita.

Terbitnya buku ini sebagai langkah awal kejahatan lingkungan menjadi problem serius yang harus ditangani segera. Ekosida bisa mulai pelan-pelan dikenalkan kepada khalayak sehingga menjadi seakrab genosida. Memutus impunitas korporasi yang jahat dan mengabaikan kelestarian alam adalah kerja besar untuk menyelamatkan planet ini.

INFORMASI BUKU

Judul: Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi (klik untuk mengunduhnya)
Penulis: M. Ridha Saleh, dkk
Penerbit: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Mei 2019
Tebal: 144 halaman

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.