Kabar Baru | 02 Agustus 2019

Apa Saja Isi Instruksi Gubernur Jakarta dalam Mengendalikan Polusi

Usia mobil dibatasi maksimum 10 tahun. Ganjil-genap diperluas karena 75 persen polusi Jakarta disumbang asap kendaraan bermotor..

Redaksi

Redaksi

AKHIRNYA, Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerbitkan instruksi untuk mengendalikan polusi Ibu Kota. Instruksi Gubernur Nomor 66/2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara ini bisa dibilang terobosan karena kongkret, realistis, dan terukur. Berikut ini isinya:

Pembatasan Usia Mobil

Mulai 2020 tidak ada lagi mobil pribadi maupun angkutan umum yang berusia di atas 10 tahun. Angkutan umum wajib diremajakan pada tahun tersebut. Gubernur Anies meminta para kepala dinas menyiapkan aturan soal tersebut tahun ini. Untuk menunjangnya uji emisi akan diperketat.

Perluasan Ganjil-Genap

Asap kendaaraan bermotor menyumbang 70-75% polusi udara Jakarta. Untuk mencegahnya melalui pembatasan mobil melalui aturan nomor kendaraan ganjil-genap akan diperluas yang mulai disosialisasi pekan depan dan berlaku 1 September 2019. Saat ini sistem ganjil-genap berlaku pada pukul 06.00-10.00 dan pukul 16.00-20.00 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Gatot Subroto, Sudirman, sebagian Jalan Jenderal S Parman dari ujung simpang Jalan Tomang Raya sampai Simpang KS Tubun, Jalan MT Haryono, Jalan HR Rasuna Said, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani.

Perbandingan emisi karbon sebelum dan sesudah aturan ganjil-genap nomor mobil di Jakarta (Sumber: BPTJ)

Menaikkan Tarif Parkir

Di jalur-jalur yang terlewati angkutan publik tarif parkir akan dinaikkan untuk mendorong penduduk beralih memakai angkutan umum.

Jalan Berbayar

Beberapa ruas jalan akan dikenakan tarif kemacetan (congestion pricing) pada akhir 2019.

BACA: Cara Cina Menurunkan Polusi Beijing

Memperlebar Trotoar

Untuk mendorong masyarakat beralih ke angkutan publik pemerintah akan mempercepat pembangunan dan perluasan trotoar sebagai akses ke angkutan umum di 25 ruas jalan protokol, arteri, dan jalan penghubung ke stasiun publik.

Penertiban Cerobong Pabrik

Dengan cara memperketat izin dan memperketat pengawasan pada industri yang menyemburkan asap.

Mengoptimalkan Penghijauan

Gubernur Anies meminta sekolah, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olah raga serta ruang publik lain menanam pohon yang memiliki daya serap tinggi terhadap polutan.

Pohon paling kuat menyerap emisi

Beralih ke Energi Terbarukan

Sekolah, gedung pemerintah, dan sarana publik lain diminta memasang soal panel dan mengalihkan sumber energi dari fosil ke energi terbarukan.

Jika berhasil melaksanakan semua instruksi ini polusi udara Jakarta bisa berkurang. Instruksi ini mirip dengan yang dilakukan pemerintah Beijing ketika menurunkan polusi sejak 1998. Setelah 20 tahun, polusi Ibu Kota Cina ini turun 38% jika diukur dari penurunan polutan PM2,5 dari 89.5 menjadi 38,5 mikrogram per meter kubik—masih lebih tinggi dari batas yang ditetapkan WHO sebesar 25 mikrogram per meter kubik.

Parameter polusi Beijing selama 1998-2017 (Sumber: PBB)

Beda Cina dengan Jakarta pada penegakan hukum, pemindahan industri berat, dan kampanye masif memakai publik figur untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya udara kotor. Hal lain, di Cina tak sekadar membatasi usia kendaraan, melainkan membatasi penjualannya. Mereka yang membeli mobil listrik mendapat subsidi berupa diskon harga.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Terpopuler

Artikel Terkait

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.