Kabar Baru | 15 Juli 2019

Pengaruh Aturan Ganjil-Genap Terhadap Udara Jakarta

Ada usul aturan ganjil-genap nomor kendaraan di Jakarta diperpanjang sehari penuh. Menurunkan emisi karbon.

Redaksi

Redaksi

KEPALA Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono menyurati Gubernur Jakarta Anies Baswedan agar menerapkan aturan nomor kendaraan ganjil-genap di sejumlah ruas jalan Ibu Kota selama sehari penuh, antara pukul 6 hingga 10 malam. Menurut Bambang, aturan ganjil-genap efektif mengurai kemacetan.

Dengan 18 juta kendaraan bermotor sehari yang memenuhi jalan, Jakarta macet sepanjang hari. Soalnya, dengan total panjang jalan 7.000 kilometer, ruas jalan di ibu kota tak cukup menampung jumlah kendaraan. Jika rata-rata panjang kendaraan 2 meter, maka Jakarta butuh jalan sepanjang 36.000 kilometer.

Populasi jumlah kendaraan yang tak terkontrol adalah pemicu kemacetan di Jakarta. Sejak 2016, jumlah kendaraan bermotor rata-rata tumbuh 5 persen. Sementara panjang jalan hanya beringsut 0,1 persen setahun. Tak imbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dan panjang jalan membuat Jakarta menjadi kota nomor 7 termacet di dunia tahun 2018.

Bahan bakar yang dibutuhkan untuk semua jenis kendaraan yang melintas di Jakarta mencapai 33.821 kilo liter per hari. Bahan bakar ini terbuang menjadi emisi karbon sebanyak 10.752 ton sehari—butuh 137.846 pohon trembesi untuk menyerapnya. Data BPTJ menyebutkan bahwa angka emisi ini berkurang ketika diberlakukan ganjil-genap pada saat ASEAN Games 2018 menjadi tinggal 8.713 ton sehari.

Artinya, emisi berkurang karena jumlah kendaraan berkurang akibat aturan ganjil-genap selama 12 jam. Emisi karbon naik kembali ketika aturan ganjil-genap diberlakukan hanya pada pukul 6-9 pagi dan 16-21. Atas pertimbangan tersebut, BPTJ meminta Gubernur Anies merevisi aturan ini menjadi sepanjang hari.

Tanpa rekayasa lalu lintas, Jakarta akan terperangkap pada karbon yang semakin meningkat. Pertumbuhan emisi karbon di Indonesia setidaknya 1,9% per tahun. Jika tak dimulai dari sekarang, pengurangan emisi dan penangkalnya, kualitas manusia Indonesia akan menurun.

Untuk bisa menanam trembesi sebanyak itu setidaknya butuh lahan 3.000 hektare. Patokannya adalah tajuk trembesi (atau ki hujan) yang rata-rata 15 meter. Sehingga 1 hektare hanya menampung 44 pohon. Namun, 3.000 hektare jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan luas Ibu Kota yang mencapai 66.110 hektare. Luas lahan trembesi itu hanya 4% lahan Jakarta--bandingkan dengan kewajiban tiap kota memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas totalnya.

Perbandingan kecepatan kendaraan sebelum dan sesudah aturan ganjil-genap nomor polisi mobil di Jakarta (Sumber: BPTJ)

Cara ini bisa mengurangi polusi udara Jakarta yang sudah dalam tahap gawat karena sangat tidak sehat. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, indeks 280 kualitas udara Jakarta paling banyak disumbang oleh pembakaran emisi kendaraan bermotor. Akibatnya, tak ada waktu joging yang baik di udara terbuka ibu kota.

Kualitas udara di sebuah kota punya adil menentukan tingkat kesehatan masyarakatnya. Tak hanya secara fisik tapi juga mental. Banyak penelitian yang telah membuktikan tingkat kejahatan berkorelasi positif dengan udara kotor. Udara kotor bahkan menaikkan 7 persen tingkat kejahatan jalanan.

Perbandingan emisi karbon sebelum dan sesudah aturan ganjil-genap nomor mobil di Jakarta (Sumber: BPTJ)

Universitas Nasional Singapura bahkan mendapatkan data bahwa produktivitas penduduk kota Shanghai, Cinai, berkurang 1 persen tiap kenaikan 10 mikrogram partikel bebas yang kurang dari 2,5 mikrogram per meter kubik udara. Di California, polusi udara bahkan mereduksi produktivitas pekerja hingga 6 persen.

Apalagi, ruang terbuka hijau Jakarta belum memenuhi kewajiban 30 persen dari 66 ribu hektare kawasannya. Saat ini baru 14,7 persen, itu pun hampir separuhnya disumbang oleh perusahaan swasta. Kekurangan ruang hijau, tingginya polusi udara, membuat Jakarta menjadi kota paling polutif di Asia Tenggara.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.