Kabar Baru | 10 Juli 2019

Rimbawan dan Masa Depan Sektor Kehutanan

Para rimbawan dan nonrimbawan harus berkolaborasi untuk mengelola kehutanan yang lestari. Sikap eksklusif dan merasa adikuasa bukan zamannya lagi.

Fitri Andriani

Rimbawan IPB

SEKTOR kehutanan harus terintegrasi dengan sektor nonkehutanan serta masyarakat untuk menjamin masa depannya. Menurut Profesor Dudung Darusman, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, kolaborasi ini tak lagi bisa ditawar karena perkembangan zaman menuntutnya demikian. Dudung menyampaikan pandangannya dalam acara “Refleksi dan Pemikiran Masa Depan Kehutanan Indonesia” yang dihela Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB di IPB International Convention Center, 6 Juli 2019. 

Sebelum sampai pada kesimpulan itu, Dudung bercerita tentang sejarah sektor kehutanan yang adikuasa di masa lalu, masa Orde Baru, era setelah revolusi kemerdekaan. “Sejarah sektor kehutanan di negeri kita ini dinamis dan turun-naik, serta hubungan dan posisinya dengan sektor lain,” katanya.

Para rimbawan pendahulu, kata Dudung, selalu melihat kepentingan politik dalam membangun kehutanan. Sementara sektor nonkehutanan punya dinamika sendiri, yang seharusnya diperhitungkan oleh para pengelola hutan karena ilmu kehutanan pada akhirnya punya tujuan menciptakan pengelolaan yang lestari.

Pada 1960-1980, kata Dudung, sektor kehutanan punya posisi sangat kuat secara politik. Sebaliknya, sektor nonkehutanan dan masyarakat punya posisi lemah. Hutan menjadi andalan pendapatan negara, menjadi sumber membiayai pembangunan. Dalam keadaan seperti ini sektor nonkehutanan sangat butuh hutan, dan dengan begitu sektor kehutanan bersikap adikuasa.

Tahun 1989 sampai 2000, terutama setelah Reformasi 1998, situasinya terbalik: sektor nonkehutanan semakin kuat, paling tidak secara politik. Menurut Dudung, pada era ini sektor kehutanan sudah tidak adikuasa lagi. Sektor kehutanan tak lagi menjadi prioritas seiring sektor lain yang mulai menjadi andalan.

Tahun 2000-2010 kehutanan semakin melemah sedangkan nonkehutanan cenderung kuat. “Sekarang kita masuk masa-masa atau fase terakhir, yaitu 2010-2011,” katanya. “Saya melihat kehutanan sudah tidak dibutuhkan. Dengan kondisi seperti itu, sikap para pelaku sektor kehutanan adalah membuka diri untuk melakukan kerjasama partnership plus compliance.”

Profesor Dudung Darusman, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

Meskipun hubungan-hubungan logis seperti itu, menurut Dudung, sikap para rimbawan terlihat masih menganggap diri adikuasa. “Kita masih ingin terus mengatakan ‘Inilah kehutanan dan saya punya kewenangan kepada hutan’,” katanya.

Akibatnya, kini, kata Dudung, mulai terasa sektor kehutanan menjadi terpinggirkan. Ada dua hal yang menjadi cirinya, pertama, tentang pertanahan kehutanan yang berada di luar sistem pertanahan nasional dan kedua, keuangan, khususnya pada reboisasi yang pada waktu itu cukup besar dan berada di luar sistem keuangan nasional. Kini dua hal itu mengempis.

Maka ketika kini sektor kehutanan melemah, para rimbawan punya padangan bahwa sektor ini mengisolasi mereka. Sikap defensif ini, kata Dudung, telah menyebabkan tidak adanya para pelaku sektor non kehutanan yang merasa senasib dan seperjuangan dengan para pelaku sektor kehutanan.

Apa yang kemudian terjadi? Kekalahan demi kekalahan. “APBN menjadi sulit dan kecil,” katanya. “Para rimbawan menjadi pelaku pinggiran bahkan dipinggirkan. Satu ciri paling menyakitkan adalah Menteri Kehutanan bukan dari kehutanan.”

Jika para rimbawan meneruskan business as usual dengan sikap-sikap yang terus ingin menjadi adikuasa, kata Dudung, yang terjadi semacam bola salju kehancuran hutan Indonesia. Apabila hutan Indonesia hancur, kata dia, bangsa Indonesia akan hancur. “Saya yakin negara adikuasa abad 21 adalah negara yang hutan alamnya masih utuh bukan negara yang senjata nuklirnya paling kuat,” kata Dudung.

Kutipan Profesor Dudung Darusman (2019).

Maka Dudung bersaran saatnya kehutanan dan sektor nonkehutanan berintegrasi. Dampaknya memang akan terasa dalam jangka pendek dengan terjadi kegaduhan. Namun demikian, kata Dudung, dalam jangka panjang para rimbawan akan mendapat ketenangan karena pembangunan kehutanan dipikirkan bersama. “Pertaruhannya adalah apakah kita akan menunda integrasi ini atau berani melakukannya sejak sekarang?” kata dia.

Keyakinan Dudung itu ditopang oleh fakta bawah sejak dulu, bukan hanya orang kehutanan, para rimbawan saja, yang ingin hutan tetap lestari. Dudung mengkritik cara pandang para rimbawan yang bersikap eksklusif mengelola sektor ini sehingga “calon teman” itu menjauh dan bekerja sendiri-sendiri menjaga hutan.

Tahun 1990-an, kata Dudung, banyak lembaga swadaya masyarakat seperti Greenpeace dan Walhi, menyorongkan diri menjadi teman. Namun, Kementerian Kehutanan, kata dia, tidak mengapresiasinya, malah cenderung berteman dengan pengusaha. “Seandainya waktu itu Kementerian memainkan kekuatan mereka, sektor kehutanan kita akan jauh lebih maju,” kata Dudung.

Kini LSM semakin banyak. Dunia internasional mendukung dan berpihak kepada hutan dan lingkungan. Dudung meminta para rimbawan menerima uluran tangan mereka karena situasi politik sekarang juga kembali berpihak kepada sektor kehutanan. “Kesempatan ini sebaiknya tak lagi disia-siakan: misi kita adalah berkolaborasi dengan sektor nonkehutanan sebab kita semua pada akhirnya ingin hutan Indonesia lestari,” katanya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.