Kabar Baru | 12 Juni 2019

Jebakan-jebakan Forest Amnesty

Gagasan forest amnesty berisiko mencampuradukkan antara persoalan pengakuan hak kelola masyarakat yang tergantung pada hutan dengan pelanggaran oleh korporasi.

Henri Subagiyo

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law

KETIKA alam berbicara kepada kita dengan caranya, masih saja sebagian kita berbicara soal bagaimana memaklumi ketelanjuran atas kesalahan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hutan. Alasan pemenuhan kebutuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara berupa pajak maupun non pajak mencuat sebagai salah satu latar belakang yang kuat.

Forest amnesty, seperti gagasan Pungky Widiaryanto di Forest Digest edisi 11 ini, dinyatakan untuk pertambangan, perkebunan dan fasilitas umum/fasilitas sosial yang selama ini telah telanjur masuk ke dalam kawasan hutan.

Ada beberapa tanggapan sementara saya soal gagasan forest amnesty tersebut:

  • Forest amnesty dianalogkan dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Pertanyaannya apakah hutan bisa disamakan dengan pajak? Gagasan ini sangat kental memandang hutan hanya sebagai komoditas daripada sistem penyangga kehidupan. Hutan dipandang tak lebih sebagai cash flow bagi negara daripada value bagi lingkungan dan keselamatan warganya. Eksternalitas lingkungan tidak dipertimbangkan secara mendalam. Lalu siapa yang akan bertanggungjawab atas keselamatan warga termasuk potensial terdampak dari perilaku tersebut? Tidakkah cukup berbagai bencana yang selama ini terjadi sebagai pelajaran? Ingat risiko dari perilaku tersebut bukan hanya dihadapi oleh pelaku sendiri tetapi juga warga yang berada jauh dari lokasi akibat dampak lingkungan yang dihadapi.
  • Berbagai ketelanjuran tersebut memiliki tipologi yang berbeda-beda dan tentu membutuhkan penanganan serta pendekatan yang berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Bagaimana mungkin ketelanjuran yang diakibatkan oleh konflik kebijakan kita samakan penanganannya dengan ketelanjuran yang diakibatkan oleh kesengajaan merampok hutan dan tak sedikit karena perilaku koruptif dari perizinan? Bagaimana mungkin ketelanjuran dalam konteks lanskap yang berbeda posisi satu dengan yang lain beserta risikonya tersebut disamakan? Sungguh secara hukum dan etik tidak bisa kita terima dengan akal sehat.
  • Gagasan forest amnesty berisiko mencampuradukkan antara persoalan pengakuan hak kelola masyarakat yang tergantung pada hutan dengan pelanggaran oleh korporasi. Alih-alih memperkuat berbagai program untuk pengakuan hak kelola dan konflik tenurial bagi masyarakat yang selama ini dianggap memiliki kelemahan oleh penggagas, forest amnesty justru berpeluang bagi terjadinya pemutihan secara terselubung terhadap perilaku ilegal yang terjadi oleh korporasi. Seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi menutup kelemahan-kelemahan dalam hal pengakuan hak kelola dan konflik tenurial bagi masyarakat, terlebih konflik tenurial tersebut tidak sedikit yang dimensinya masyarakat vs. korporasi.
  • Jika atas nama kepastian hukum, seharusnya pemerintah mampu menahan diri mengeluarkan tindakan administratif seperti perizinan di atas areal hutan di mana kebijakan masih tumpang tindih sebelum mengharmonikannya terlebih dahulu. Tentu hal ini juga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk bagi oknum pemerintah sendiri yang berkontribusi atas pelanggaran tersebut.
  • Terakhir, jika negara dianggap tak lagi mampu membenahi kekurangan-kekurangan yang telah disampaikan sebagai latar belakang gagasan tersebut, lalu apa makna negara hadir menjalankan mandat konstitusi bagi warga dan lingkungan hidupnya?

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.