Kabar Baru | 12 Juni 2019

Jebakan-jebakan Forest Amnesty

Gagasan forest amnesty berisiko mencampuradukkan antara persoalan pengakuan hak kelola masyarakat yang tergantung pada hutan dengan pelanggaran oleh korporasi.

Henri Subagiyo

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law

KETIKA alam berbicara kepada kita dengan caranya, masih saja sebagian kita berbicara soal bagaimana memaklumi ketelanjuran atas kesalahan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya hutan. Alasan pemenuhan kebutuhan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan negara berupa pajak maupun non pajak mencuat sebagai salah satu latar belakang yang kuat.

Forest amnesty, seperti gagasan Pungky Widiaryanto di Forest Digest edisi 11 ini, dinyatakan untuk pertambangan, perkebunan dan fasilitas umum/fasilitas sosial yang selama ini telah telanjur masuk ke dalam kawasan hutan.

Ada beberapa tanggapan sementara saya soal gagasan forest amnesty tersebut:

  • Forest amnesty dianalogkan dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Pertanyaannya apakah hutan bisa disamakan dengan pajak? Gagasan ini sangat kental memandang hutan hanya sebagai komoditas daripada sistem penyangga kehidupan. Hutan dipandang tak lebih sebagai cash flow bagi negara daripada value bagi lingkungan dan keselamatan warganya. Eksternalitas lingkungan tidak dipertimbangkan secara mendalam. Lalu siapa yang akan bertanggungjawab atas keselamatan warga termasuk potensial terdampak dari perilaku tersebut? Tidakkah cukup berbagai bencana yang selama ini terjadi sebagai pelajaran? Ingat risiko dari perilaku tersebut bukan hanya dihadapi oleh pelaku sendiri tetapi juga warga yang berada jauh dari lokasi akibat dampak lingkungan yang dihadapi.
  • Berbagai ketelanjuran tersebut memiliki tipologi yang berbeda-beda dan tentu membutuhkan penanganan serta pendekatan yang berbeda. Tidak bisa digeneralisasi. Bagaimana mungkin ketelanjuran yang diakibatkan oleh konflik kebijakan kita samakan penanganannya dengan ketelanjuran yang diakibatkan oleh kesengajaan merampok hutan dan tak sedikit karena perilaku koruptif dari perizinan? Bagaimana mungkin ketelanjuran dalam konteks lanskap yang berbeda posisi satu dengan yang lain beserta risikonya tersebut disamakan? Sungguh secara hukum dan etik tidak bisa kita terima dengan akal sehat.
  • Gagasan forest amnesty berisiko mencampuradukkan antara persoalan pengakuan hak kelola masyarakat yang tergantung pada hutan dengan pelanggaran oleh korporasi. Alih-alih memperkuat berbagai program untuk pengakuan hak kelola dan konflik tenurial bagi masyarakat yang selama ini dianggap memiliki kelemahan oleh penggagas, forest amnesty justru berpeluang bagi terjadinya pemutihan secara terselubung terhadap perilaku ilegal yang terjadi oleh korporasi. Seharusnya pemerintah lebih berkonsentrasi menutup kelemahan-kelemahan dalam hal pengakuan hak kelola dan konflik tenurial bagi masyarakat, terlebih konflik tenurial tersebut tidak sedikit yang dimensinya masyarakat vs. korporasi.
  • Jika atas nama kepastian hukum, seharusnya pemerintah mampu menahan diri mengeluarkan tindakan administratif seperti perizinan di atas areal hutan di mana kebijakan masih tumpang tindih sebelum mengharmonikannya terlebih dahulu. Tentu hal ini juga memerlukan pengawasan dan penegakan hukum, termasuk bagi oknum pemerintah sendiri yang berkontribusi atas pelanggaran tersebut.
  • Terakhir, jika negara dianggap tak lagi mampu membenahi kekurangan-kekurangan yang telah disampaikan sebagai latar belakang gagasan tersebut, lalu apa makna negara hadir menjalankan mandat konstitusi bagi warga dan lingkungan hidupnya?

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Citarum Belum Harum

    Banyak program memperbaiki sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat, yang dijuluki sungai terkotor di kolong langit. Tiap gubernur punya program sendiri dengan anggaran tak sedikit. Ada Citarum Bergetar, Citarum Lestari, Citarum Bestari. Semuanya gagal. Kini muncul Citarum Harum. Kali ini perbaikan lebih masif dan bergaung karena kebijakannya langsung di tangan presiden. Tahun pertama Citarum Harum perbaikan sungai yang berakhir di Muara Gembong Bekasi ini belum terlalu signifikan, tapi menjanjikan. Perlu pola pikir menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

  • Laporan Utama

    Perang Melawan Kerusakan Citarum

    Perbaikan Citarum dari hulu ke hilir. Butuh komitmen kuat.

  • Laporan Utama

    Menengok Mastaka Citarum

    Situ Cisanti, kilometer 0 sungai Citarum, kini bersih dari sampah dan eceng gondok. Tujuh mata air mengalir deras.

  • Laporan Utama

    Nyi Santi dari Bumi Pohaci

    Irma Hutabarat menekuni vetiver untuk menyelamatkan sungai yang porak poranda. Citarum membuatnya jatuh cinta.

  • Laporan Utama

    Citarum, oh, Citarum

    Citarum dalam angka.

  • Laporan Utama

    Merusak Lingkungan Belum Jadi Pidana

    Wawancara dengan Taruna Jaya, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Laporan Utama

    Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

    Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial untuk Perbaikan Hulu Sungai

    Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari sehingga program ini dapat mendukung pemulihan kondisi DAS Citarum melalui pelaksanaan perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Provinsi Jawa Barat.

  • Laporan Utama

    Sungai Itu Seperti Tubuh Kita

    Jika wilayah DAS terbagi ke dalam wilayah hulu (atas), tengah dan hilir (bawah), maka tubuh manusia pun terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.

  • Laporan Utama

    Solusi untuk Citarum

    Slogan mempertahankan Citarum bebas limbah dan kotoran wajib dilaksanakan mulai dari setiap RT, RW, desa dan kecamatan yang berinteraksi dengan Citarum. Bentuk forum Kiai Peduli Citarum.