Inforial | April-Juni 2019

Legalitas Perhutanan Sosial Gerbang Menuju Kemakmuran Rakyat

Akses legal perhutanan social memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan selama 35 tahun.

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (PermenLHK No.83/2016).

Pada era kabinet kerja 2015-2019, Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan.  Sebagai program strategis nasional Perhutanan Sosial bertujuan untuk berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan. Oleh karena itu pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Ada lima skema Perhutanan Sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat, dengan terminology akses legalnya yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin-KK), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), dan Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat. 

Akses legal perhutanan social memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengelola hutan selama 35 tahun. Kesinambungan program Perhutanan Sosial dari hulu sampai hilir sangat dibutuhkan untuk terbangunnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.  Perhutanan Sosial pun menjadi solusi dalam penyelsaian konflik dan kemiskinan.

Saat ini masih banyak persepsi yang keliru tentang Perhutanan Sosial yang menganggap bahwa Perhutanan Sosial merupakan program bagi-bagi lahan dan menjadi hak milik atau dapat disertifikatkan.  Kekeliruan ini terjadi karena pada waktu yang bersamaan, pemerintah pun menerbitkan kebijakan Reformasi Agraria, yaitu sebuah kebijakan dalam menata kepemilikan tanah kepada rakyat dalam bentuk sertifikat tanah milik.  Sementara Perhutanan Sosial memberikan akses legal kelola hutan selama 35 tahun tanpa mengubah status kepemilikan tanahnya sebagai Hutan Negara yang tidak boleh dijualbelikan/dipindahtangankan dan tidak bias diagunkan (kecuali tanamannya). Perhutanan Sosial masyarakat diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan selama 35 tahun dengan syarat lahan tersebut bukan merupakan hak milik, tidak dapat diagunkan, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dirubah fungsi dan tidk dapat diwariskan.

Pencapaian sertifikasi perhutanan sosial (Sumber: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK)

Sampai dengan tahun 2014 izin akses perhutanan sosial seluas 455.838,87 ha. Pada periode RPJMN 2015-2019 komitmen pemerintah melakukan percepatan dengan memastikan target alokasi Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar. Komitmen ini telah dipenuhi melalui pencadangan areal Perhutanan Sosial dalam bentuk Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Untuk pendistribusian izin akses kepada masyarakat dilaksanakan secara bertahap untuk menjaga proses pemberian izin akses Perhutanan Sosial aman dan tepat sasaran. Selama periode 2015-2019 terjadi peningkatan yang signifikan dalam pemberian izin akses kelola Perhutanan Sosial.  Dalam era kabinet ini  sampai  April 2019 izin akses kelola Perhutanan Sosial yang telah diberikan kepada masyarakat seluas 2.177.268,17 ha, sehingga total seluas 2.633.107,04 ha.

Percepatan tersebut dilakukan dengan beberapa terobosan yaitu :

  • Penyederhanaan regulasi dengan terbitnya PermenLHK No. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial yang telah memangkas alur pemohonan izin akses kelola Perhutanan Sosial menjadi lebih singkat. Dan terbitnya Peraturan Menteri LHK Np. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di areal Perum Perhutani.
  • Strategi “Coaching Clinic Kerja Bareng Jemput Bola” yang merupakan kegiatan pelayanan Direktorat Jenderal PSKL, TP2PS dan Pokja PPS Provinsi dalam memfasilitasi akses legal Perhutanan Sosial sampai tingkat tapak yang diawali dengan pembekalan kepada pendamping, verifikator dan tenaga GIS di setiap Provinsi, pencermatan data potensi Perhutanan Sosial dilanjutkan dengan melakukan fasilitasi usulan langsung di tingkat tapak dan Verifikasi Teknis.
  • Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan parapihak melalui pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) di setiap Provinsi yang terdiri dari Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, SKPD terkait, akademisi, KPH dan Lembaga Swadaya Masyarakat mitra Perhutanan Sosial.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D. dalam bukunya yang berjudul Dampak Perhutanan Sosial Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan di Jawa dan Bagian Selatan Sumatera, bahwa Program Perhutanan Sosial telah memberikan dampak positif bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Hasil kajian menunjukkan adanya perubahan prilaku yang leih baik dalam hal menjaga lingkungan seperti munculnya rasa memiliki terhadap wilayah perhutanan sosial sehingga meningkatnya kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan untuk keberlanjutan masa depan dan berkurangnya kriminalitas di areal perhutanan sosial. Dari aspek ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima izin akses perhutanan sosial dimana rata-rata pendapatan petani sekitar Rp. 28.340.724,- per tahun atau Rp. 2,36 juta per bulan atau Rp. 720.000,-/bulan/kapita, nilai ini jauh diatas garis kemiskinan yaitu Rp. 45.000,-/kapita. Dari hasil kajian ini kita dapat melihat bahwa masyarakat penerima izin akses perhutanan sosial mendapatkan kepastian hukum dalam beraktivitas dalam kawasan hutan.  Dengan adanya perijinan (legalitas) mereka menjadi  terbuka untuk mendapat dukungan berbagai sektor untuk mengembangkan kegiatan usahanya.  Legalitas Perhutanan Sosial membuka jalan bagi masyarakat desa sekitar hutan untuk menata penghidupan dan lingkungannya menuju kesejahteraan dan kemakmuran. 

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain