Kabar Baru | 28 April 2019

Kontroversi Kebakaran Hutan dan Lahan

Meski naik, luas kebakaran hutan tahun lalu jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun 2016, seluas 438.363 hektare.

Redaksi

Redaksi

Calon Presiden Joko Widodo membuat pernyataan dalam debat kedua pada 17 Februari 2019 dengan mengatakan, selama tiga tahun ke belakang tak ada lagi kebakaran hutan, lahan, dan kebakaran gambut. “Dan itu kerja keras kita semua,” kata Jokowi di Hotel Sultan dalam debat bertema pangan, energi, dan lingkungan itu. 

Pernyataan itu memunculkan polemik karena faktanya, kebakaran masih terjadi. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan dalam empat tahun terakhir kebakaran masih terjadi. Data Januari-Agustus 2018 saja ada 194.757 hektare hutan Indonesia yang terbakar. Angka ini naik dibanding data tahun sebelumnya seluas 165.528 hektare.

Meski naik, luas kebakaran hutan tahun lalu jauh lebih kecil jika dibandingkan tahun 2016, seluas 438.363 hektare. Angka ini pun jauh menurun dibanding luas hutan yang terbakar setahun sebelumnya seluas 2.611.411 hektare.

Belakangan, Jokowi merevisi ucapannya dengan mengatakan bahwa pemerintah telah mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan hingga turun lebih dari 85 persen. “Salah satunya karena penegakkan hukum yang tegas," ujar di Pandeglang, Banten, seperti dikutip Tempo.co.

Melalui akun Twitter, KLHK mengklarifikasi bahwa pernyataan Jokowi itu mengacu kepada pengertian bencana kebakaran hutan, seperti pada 2015. Direktur Penanggulangan Kebakaran Hutan KLHK, Raffles Pandjaitan, menegaskan bahwa kebakaran yang dimaksud Jokowi adalah kebakaran yang mengganggu penerbangan, aktivitas penduduk, hingga protes negara tetangga karena asap. “Dunia internasional mengapresiasi upaya pemerintah ini,” kata Raffles seperti dikutip Kompas.com, 18 Februari 2019.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.