Laporan Utama | Oktober-Desember 2018

Nasib Burung dalam Tangkar

Pegiat konservasi dan pehobi burung kicau berdebat soal perlindungan lima jenis burung. Nilai bisnisnya sangat besar.

Libriana Arshanti

Anggota Dewan Redaksi, bekerja sebagai konsultan kehutanan dan lingkungan.

BARU kali ini soal burung membuat heboh seluruh Indonesia. Para pehobi dan pebisnis burung kicau menolak Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Mereka menganggap peraturan yang terbit pada 28 Juni 2018 itu akan menghambat hobi memelihara burung kicau. 

Soalnya, tidak saja memelihara satwa dilindungi sebagai perbuatan terlarang tapi juga ada sanksi pidana lima tahun penjara dan denda Rp 100 juta seperti diatur dalam Undang-Undang Konservasi Nomor 5/1990. Penjelasan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno yang menyebut peraturan itu tak berlaku surut tak membuat pehobi burung berhenti protes. 

Di beberapa daerah mereka mendatangi Badan Konservasi Sumber Daya Alam memprotes aturan itu. Media sosial juga riuh dengan pelbagai keberatan dan alasan. Pernyataan Wiratno yang menyebut sanksi pidana kepada pemelihara burung sebagai “hoaks” juga tetap tak mempan. Ia mengimbau agar pemilik burung kicau melaporkan piaraannya ke balai konservasi setempat. “Kami buka posko di tiap provinsi, silakan laporkan, gratis,” katanya. 

Menurut Wiratno, aturan tersebut memiliki waktu transisi sebelum berlaku definitif. Waktu transisi itu akan diisi dengan pendataan burung untuk mengestimasi populasi tiap jenis. Dalam konsideran “menimbang” disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau tak dilindungi akan berkembang secara dinamis mengikuti data. 

Ada tiga jenis burung yang sebelumnya tak dilindungi menjadi berstatus dilindungi seperti diatur dalam P.20/2018 itu. Burung-burung itu adalah kucica hutan atau murai batu (Kittacincla malabarica), jalak suren (Gracupica jalla), dan cucak rawa (Pycnonotus zeylanicus) dari 921 tanaman dan satwa yang harus dilindungi. Tiga jenis burung yang harus dilindungi ini merupakan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia karena jumlahnya di alam kian menipis.

20190104191903.jpg

Sebaliknya, bagi kalangan konservasionis, P.20 itu ibarat angin segar dan harapan baru melindungi satwa-satwa yang hampir punah. Menurut mereka, kebijakan Menteri Siti Nurbaya itu sudah benar karena akan melindungi burung yang sudah sulit ditemukan di alam. Para pegiat perlindungan satwa membuat petisi agar Menteri Siti tak perlu mencabut aturan yang bagus itu. 

Dalam petisi di Change.org yang digagas Kelompok Kerja Konservasi, kumpulan lembaga swadaya dan individu yang bergiat dalam perlindungan satwa, sudah mendapat 40.000 pendukung hingga akhir November lalu. Dalam petisi itu mereka menyajikan bukti-bukti bahwa tiga jenis burung tersebut memang layak dilindungi karena hampir punah. 

Penelitian LIPI pada 2009-2014 menunjukkan bahwa kucica hutan hanya ditemukan di dua titik di Sumatera dan satu di Kalimantan. Burung ini tak lagi ditemukan di Jawa. LIPI bahkan memastikan tak menemukan lagi cucak rowo di kepulauan Indonesia. Para peneliti menyimpulkan bahwa jenis burung yang ditemukan dan diberi nama pada 1789 ini sudah punah. 

Laporan yang diterima Burungnesia selama 2016-2018, sebuah aplikasi yang menghimpun para sukarelawan konservasionis burung, hanya menemukan jalak suren di tiga lokasi sebanyak 14 ekor, dari 2.309 lokasi pengamatan. Menurut Swiss Winasis, pendiri Burungnesia, para pebisnis burung kicau merasa terganggu dengan aturan itu karena khawatir bisnis mereka tergerus. “Memang bisnis tiga jenis burung itu hanya sebagian kecil saja dari bisnis burung kicau,” kata dia. 

Dugaan bisnis besar perdagangan burung di balik penolakan terhadap P.20 itu beralasan. Menurut Presiden Joko Widodo, seperti dikutip Tempo.co saat menghadiri Festival dan Pameran Burung Berkicau di Kebun Raya Bogor pada Maret lalu, nilai uang di sekitar bisnis burung kicau mencapai Rp 1,7 triliun setahun. “Dihitung dari bisnis penangkaran, sangkar, pakan, obat-obatan,” kata dia.

20190104191931.jpg

Di Festival itu saja ada 3.000 burung yang dipamerkan. Dengan ancaman sanksi pidana bagi pemelihara dan penangkar tiga jenis burung itu, para pebisnis cemas tak ada lagi pasar yang besar. Bagi sebagian orang Indonesia, memelihara burung punya nilai sakral dan tradisi, bahkan kepercayaan kepada hal-hal gaib tentang keberuntungan dan nasib baik. 

Maka, tradisi dan kesakralan itu kini menjadi bernilai ketika bertemu dengan rumus dagang. Jokowi, presiden yang lahir di Solo, Jawa Tengah, berani menawar seekor burung murai batu dalam festival itu Rp 600 juta. Di zaman media sosial dan Internet, para YouTuber juga bisa mengais untung dari iklan karena video burung mereka ditonton jutaan orang. 

Toh, suara para konservasionis yang lebih cemas rusaknya ekosistem akibat tak ada lagi burung sebagai bagian dari rantai ekologi tak digubris Kementerian Lingkungan Hidup. Mereka lebih mendengar protes para pehobi burung yang keras berdemo dengan merevisi P.20. Tanpa rekomendasi LIPI, seperti dugaan Pokja Konservasi, pada 30 Agustus 2018 Kementerian Lingkungan Hidup menerbitkan P.92/2018

Aturan baru ini bahkan tak hanya mengeluarkan tiga jenis burung dilindungi yang ditolak pehobi, tapi lima jenis sekaligus. Dua jenis burung tambahan yang tak lagi dilindungi adalah anis-bentet kecil (Colluricicla megarhyncha) dan Anis-bentet Sangihe (Collurincincla sangiherensis). “Tidak ada bukti dalam tiga bulan populasi lima jenis burung ini meningkat,” kata Darmawan Liswanto, anggota Pokja Konservasi dan pendiri Yayasan Titian Lestari. 

Menurut Darmawan, P.92 itu cacat karena tak ada rekomendasi otoritas lembaga ilmu seperti LIPI yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. “P92 ini bikin kacau usaha perlindungan karena ukurannya tak jelas,” kata dia. 

Kepada Forest Digest, Wiratno mengatakan bahwa pertimbangan menerbitkan P.92 tidak hanya atas masukkan dari LIPI, melainkan dari banyak lembaga, seperti peneliti luar negeri, lembaga konservasi, bahkan dari masyarakat. “Kami ambil data dari banyak sumber karena data LIPI masih lemah,” katanya. “LIPI tidak bisa menyampaikan adanya daerah penyebaran endemik, tapi hanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, itu pun hanya persentase.” 

20190104191955.jpg

Ketua Umum Pelestari Burung Indonesia Bagya Rahmadi mengatakan bahwa tiga burung yang termasuk dilindungi dalam P.20 tidak terancam punah karena ditangkarkan oleh para pehobi burung kicau. Burung-burung tersebut biasa diikutkan dalam pelbagai lomba burung kicau. “Para penangkar adalah pahlawan konservasi karena bisa melestarikan tiga burung yang dinyatakan hampir punah oleh LIPI,” katanya kepada Kompas.com

Ia meyakinkan bahwa burung-burung yang diikutkan dalam lomba merupakan hasil penangkaran karena para peserta yang ikut lomba wajib mencantumkan gelang di kaki burung. Gelang tersebut menunjukkan bahwa burung yang ikut lomba bukan hasil tangkapan dari alam, dibeli dari pengepul, melainkan ditangkarkan sendiri. 

Swiss Winasis menunjukkan riset Nijman pada 2017 yang menyebutkan bahwa ada 1,2 juta burung ditangkap dari alam untuk dijual-belikan di Jawa dan Bali. Angka ini naik dua kali lipat jika membandingkan dengan riset Japson dan Ladle tahun 2005 yang menghitung ada 600.000-760.000 burung ditangkap di alam per tahun. 

Pokja Konservasi bahkan menunjukkan fakta baru soal tangkapan Balai Besar Karantina Pertanian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur pada 27 Agustus hingga 28 September 2018. Para petugas menggagalkan penyelundupan 109 ekor kucica hutan, 278 ekor cucak hijau, dan 26 ekor cucak jenggot. Artinya, menurut Pokja, penangkapan dari alam dan perdagangan liar burung kicau masih terjadi. 

Kontributor:
Mawar Hanifianti, Razi Aulia, FirliDikdayatama, FairuzSholikah

PERBARUAN:
Peraturan Nomor 92 telah diperbarui menjadi P.106/2018 pada Desember 2018. Unduh di sini.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Insaf yang Hampir Terlambat

    Pengelolaan hutan yang mengandalkan sepenuhnya pada komoditas kayu, setelah Indonesia merdeka, menghasilkan deforestasi dan degradasi lahan yang akut dan membuat planet bumi kian memanas. Pertumbuhan penduduk dan tuntutan kebutuhan ekonomi menambah derita hutan tropis Indonesia. Setelah 34 juta hektare tutupan hutan hilang, setelah 49% habitat endemis lenyap, kini ada upaya memulihkan hutan kembali lewat restorasi ekosistem: paradigma yang tak lagi melihat hutan semata tegakan pohon. Restorasi seperti cuci dosa masa lalu, cuci piring kotor sebelum kenyang, insaf yang hampir terlambat. Setelah satu dekade, restorasi masih merangkak dengan pelbagai problem. Aturan-aturan main belum siap, regulasi masih tumpang tindih, organ-organ birokrasi di tingkat tapak belum sepenuhnya berjalan.

  • Laporan Utama

    Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade

    Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.

  • Laporan Utama

    Hablumminalam di Kalimantan

    Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.

  • Laporan Utama

    Keanekaragaman Hayati di Hutan Restorasi

    Restorasi menjadi usaha memulihkan keanekaragaman hayati kawasan hutan produksi yang rusak. Terbukti secara empirik.

  • Laporan Utama

    Tenggiling di Ekosistem Riau

    Ekosistem Riau memiliki sumber daya mencengangkan. Belum banyak penelitian mengenai keanekaragaman hayati, khususnya di ekosistem hutan gambut ini.

  • Wawancara

    Restorasi Ekosistem adalah Masa Depan Kehutanan

    Wawancara dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sedang menjabat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang mengurus restorasi ekosistem. Menurut dia, restorasi adalah masa depan kehutanan dalam mengelola lingkungan.

  • Laporan Utama

    Inovasi dan Penguatan Kebijakan Restorasi Ekosistem

    Dalam kondisi kapasitas pemerintah pusat dan daerah belum cukup menjalankan pengelolaan hutan secara nasional, pelaku restorasi ekosistem hutan diharapkan bisa mengisi lemahnya kapasitas pengelolaan tersebut.

  • Laporan Utama

    Restorasi Ekosistem Sampai di Mana?

    Kebijakan restorasi saat ini sudah mendekati filosofi dan menjadi pedoman pemerintah dan pemegang izin dalam implementasi di lapangan.

  • Laporan Utama

    Pemulihan Jasa Ekosistem

    Studi di hutan pegunungan Jawa Barat telah menyingkap fakta ilmiah begitu pentingnya ekosistem hutan dalam mempertahankan, meningkatkan dan memulihkan kesehatan manusia.

  • Kolom

    Pegunungan Cycloop Menunggu Restorasi

    Status cagar alam tak membuat Cycloop terlindungi. Perladangan berpindah, pertanian, dan naiknya jumlah penduduk membuat Cycloop menjadi rusak dalam sepuluh tahun terakhir.