Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|27 Maret 2021

Jebakan Regulasi Luas Hutan di PP UU Cipta Kerja

Pemerintah menghapus luas minimal 30% hutan di sebuah DAS atau pulau untuk menarik investasi. Jebakan regulasi.

PERATURAN pemerintah (PP) Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan secara komprehensif memperbaiki aturan sebelumnya. Bahkan menjawab pasal kontroversial dalam UU Cipta Kerja yang menjadi induknya. 

Meskipun PP 23/2021 cukup lengkap dalam mewadahi penyelenggaraan kehutanan, ada misteri yang belum jelas, yakni soal dihapusnya luas hutan minimal 30% dalam UU Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya suatu saat menjelaskan penghapusan itu untuk menghilangkan pembatas bagi daerah yang luas hutannya kurang dari 30%. Sehingga mereka tetap bisa melakukan pembangunan. “Kalau di undang-undang diberi angka minimal, bisa mengandung arti membatasi sehingga tidak semua daerah bisa membangun bersama-sama,” kata dia.

Soal luas hutan di tiap daerah aliran sungai atau pulau diatur dalam pasal 41 PP 23/2021. Disebutkan di sana bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan berdasarkan pertimbangan biogeofisik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik DAS, dan keanekaragaman flora dan fauna pada luas DAS, pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang proporsional.

Artinya, seluruh kawasan wilayah Indonesia akan dibagi habis berdasarkan wilayah DAS/pulau/provinsi lalu KLHK menghitung satu persatu luas kecukupan hutan dan tutupan hutannya kasus demi kasus (case by case) dan ditetapkan melalui surat keputusan Menteri LHK. Pertanyaannya, rumus dan metodologi apa yang dipakai KLHK dalam menghitungnya?

Soalnya UU Cipta Kerja untuk memberi kemudahan dan menarik investasi. Seharusnya dengan telah terbitnya 45 PP dan empat Peraturan Presiden (Perpres) sebagai turunannya, UU Cipta kerja sudah harus dan dapat berlaku secara operasional. Dengan penetapan luas hutan oleh menteri, artinya masih menunggu keputusan itu.

Sebenarnya dalam suatu wilayah DAS, perhitungan kecukupan luas hutan dan tutupan hutan sebagai penjaga keseimbangan hidrologis hulu-hilir lebih mudah karena batas DAS adalah punggung bukit atau gunung. Kawasan lindung sebagai kawasan yang wajib dipertahankan dan dijaga tutupan hutannya dalam kawasan hutan (hutan konservasi dan hutan lindung) yang tidak bisa ditambah dan dikurangi juga bisa dihitung langsung karena datanya telah tersedia di KLHK.

Yang perlu dihitung adalah tutupan hutan dalam kawasan hutan produksi dan tutupan hutan di luar kawasan hutan sebagai tambahan dari tutupan hutan konservasi dan lindung . Itu pun, kalau luas kawasan lindung dalam kawasan hutan dianggap belum cukup luasnya sesuai dengan kriteria yang termuat dalam PP yang baru.

Apa yang terjadi jika dari perhitungan KLHK itu tutupan hutannya lebih dari cukup, bahkan lebih dari batas kecukupannya? Di Kalimantan Tengah luas hutannya 13 juta hektare atau 84,41% luas provinsi. Atau provinsi Papua Barat yang hutannya seluas 86,7% dari luas wilayah. Bisakah kelebihan hutan di luar kawasan hutan lindung dialih fungsikan untuk kepentingan  pembangunan non kehutanan?

Sebaliknya bagaimana dengan provinsi, seperti Jawa, yang hutannya di bawah 30%? Beberapa DAS bahkan kritis karena rusak berat. Hutan DAS Ciliwung tinggal 8,9%, DAS Solo 4%. Bagaimana pemerintah membuat strategi memulihkan dan meningkatkan luas hutan dan tutupan hutannya menjadi 20%. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hanya disiapkan sebatas pembuatan bibit dan penanamannya saja sampai umur tiga tahun.

Program RHL sebagai rutinitas biasa (bussines as usual) tanpa evaluasi konkret keberhasilan tanaman menjadi pohon dewasa yang memakan waktu 15-20 tahun. Seharusnya pola dan program RHL diubah menjadi program yang sifatnya mendesak, masal, masif dan luas dengan tolok ukur keberhasilan pohon yang hidup (business as unsual).

Kapan perhitungan kecukupan luas hutan dan tutupan hutan akan diselesaikan KLHK? Terutama untuk daerah yang membutuhkan lahan kawasan hutan cukup tinggi untuk pembangunan seperti di pulau Jawa dan Sumatera yang laju pembangunannya begitu tinggi sejak dibukanya akses jalan tol dari ujung utara dan selatan Sumatera dan ujung barat dan timur Jawa.

Indonesia memiliki 458 DAS. Dari jumlah tersebut, 60 DAS dalam kondisi kritis berat, 222 kritis dan 176 DAS lainnya berpotensi kritis akibat alih fungsi lahan yang membuat penyangga lingkungan tidak berfungsi optimal. Jumlah provinsi di Indonesia sebanyak  34 dan pulau dengan ukuran sedang hingga kecil sebanyak 13.466 selain lima pulau besar yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Mampukah KLHK menghitung  luas kecukupan hutan dan tutupan hutan di semua DAS dan pulau dalam waktu cepat? Jika perhitungannya telat, KHLK akan dicap sebagai kementerian yang menghambat pembangunan. Sebab, pembangunan akan mengikuti penetapan kawasan hutannya lebih dulu.

Regulasi yang sentralistik dalam UU Cipta Kerja akan menciptakan jebakan regulasi yang dibuat sendiri oleh pemerintah pusat. Seperti penghapusan luas hutan minimal 30% ini. Niatnya memudahkan investasi, jangan-jangan kelak malah menghambat investasi karena rasio hutan tetap harus ditetapkan lebih dulu untuk memastikan daya dukung lingkungan sebelum investasi berjalan.

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bagikan

Komentar

Artikel Lain