Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|07 November 2020

Peluang Usaha Kehutanan Setelah UU Cipta Kerja

Hutan terbuka yang telantar akibat ditinggalkan oleh industri kayu mesti dimanfaatkan agar tak menambah laju deforestasi dan degradasi lahan. UU Cipta Kerja membuka peluang tiga jenis usaha yang bermanfaat dalam mitigasi pemanasan global.

BONANZA kayu hutan alam sejak 1967 mendorong pemerintah Orde Baru mengeksploitasinya secara berlebihan. Selama tiga dekade, kayu menjadi sumber kedua pendapatan negara setelah minyak. Hingga 2000, seluas 64 juta hektare hutan alam Indonesia dikelola perusahaan dengan lebih dari 600 izin konsesi pemanfaatan kayu. 

Seiring menurunnya permintaan dunia terhadap kayu sejak 2000, banyak perusahaan berjatuhan. Hingga 2019, perusahaan yang beroperasi menyusut tinggal 255 unit dengan areal hutan produksi 18,7 juta hektare.

Peninggalan 345 unit manajemen perusahaan meninggalkan lahan hutan terbuka seluas 45,3 juta hektare. Sebagian bekas konsesi terbuka ini menjadi hutan tanaman atau restorasi, perkebunan, permukiman, areal transmigrasi, atau perhutanan sosial. 

Saat ini izin hutan tanaman industri (HTI) sebanyak 293 unit dengan luas areal 11,3 juta hektare, untuk pencadangan kegiatan perhutanan sosial 12,7 juta hektare, dan usaha restorasi 600.000 hektare. Alih fungsi hutan sejak 1985 hingga 2017 seluas 6,7 juta hektare.

Maka hutan terbuka bekas konsesi yang tak termanfaatkan seluas 14 juta hektare. Hendak menjadi apa hutan seluas itu?

Menjaga Momentum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja per 2 November 2020, menjadi momentum membuka kesempatan memanfaatkan kawasan hutan produksi seluas 14 juta hektare yang terbuka itu.

Melalui mekanisme perizinan berusaha atau izin hak pengelolaan sebagaimana yang tercantum dalam paragraf 4 tentang kehutanan UU Cipta Kerja pasal 27, 28 dan 29. Ada beberapa peluang berusaha atas hutan terbuka itu.

Pertama, hutan tanaman energi. Hingga awal 2020, ada 293 unit manajemen HTI yang mengelola 11,3 juta hektare. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, setidaknya 34 perusahaan anggotanya berminat mengembangkan hutan tanaman energi.

Sumber daya kehutanan, melalui Hutan Tanaman Energi (HTE), bisa meningkatkan penggunaan energi terbarukan berbasis biomassa, dalam bentuk pelet kayu, serpih kayu, atau serbuk gergajian. Apabila tiap perusahaan memanfaatkan lahan hutan seluas 200 ribu hektare saja, 6,8 juta hektare kawasan hutan produksi untuk HTE.

Masih banyak lagi produk-produk kayu dari hutan tanaman untuk jenis kayu pertukangan (furniture), bubur kayu (pulp), atau pemanfaatan lainnya. Cara ini, selain memanfaatkan hutan juga mencegah dampak buruk, juga menghindarkan pembukaan hutan alam baru untuk investasi.

Kedua, menambah izin usaha restorasi. Meski masih berbiaya tinggi, usaha restorasi kian menjanjikan karena tuntutan pasar terhadap hasil hutan bukan kayu, seperti perdagangan karbon, dalam upaya mitigasi pemanasan global.

Usaha restorasi juga sekaligus memulihkan hutan rusak akibat pengelolaan konsesi berbasis kayu yang tak lestari. Sebanyak 16 unit manajemen yang mengelola 600.000 hektare menjadi contoh bahwa usaha restorasi adalah masa depan pengelolaan hutan Indonesia.

Ketiga, perhutanan sosial. Ikon program reforma agraria pemerintahan Joko Widodo adalah perhutanan sosial. Sayangnya, progresnya lambat. Dari periode pertama pemerintahan presiden Joko Widodo (2014-2019) hanya mampu terealisasi seluas 4,2 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apabila target 12,7 juta hektare tercapai, akan mampu melibatkan 3 juta kepala keluarga atau 12 juta orang. Angka cukup signifikan dalam mengurangi kemiskinan mengingat pendapatan per kapita perhutanan sosial yang ada sekarang sebesar Rp 700.000 per bulan—dua kali lipat batas garis miskin versi BPS.

Dengan perhutanan sosial, tekanan manusia terhadap kawasan hutan negara juga berkurang. Apalagi, di tengah pandemi covid-19, perhutanan sosial bisa menjadi solusi menegah pengangguran. Izin untuk 4 juta hektare perhutanan sosial saja sudah bisa mengurangi jumlah orang miskin sebanyak 3 juta orang.

Sebagai otoritas yang punya kewenangan mengelola hutan produksi, KLHK bisa menangkap peluang ini. Memanfaatkan hutan produksi yang terbuka, selain mencegah perambahan illegal, mencegah deforestasi, juga menyerap tenaga kerja dan peluang usaha. Dan yang terpenting adalah menjadi bagian dari mitigasi pemanasan global, untuk mencapai angka penurunan emisi 29% Indonesia pada 2030.

Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bagikan

Komentar

Artikel Lain