Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|02 September 2021

Perhutanan Sosial Perlu Multiilmu

Sebagai manajemen hutan lestari, perhutanan sosial memerlukan beragam ilmu dan pengetahuan. Untuk mencapai tujuan ekonomi perlu market access player.

PROGRAM perhutanan sosial kini jadi cara baru mengelola hutan, yakni melibatkan masyarakat mengelola hutan negara. Dengan target 12,7 juta hektare, pemerintah hendak membuka keadilan mengelola sumber daya alam, tak hanya kepada korporasi seperti cerita masa lalu.

Dari 4,4 juta hektare yang sudah diberikan izin mengelola kepada masyarakat sekitar hutan, pelajaran yang bisa dipetik adalah perlunya multilmu dalam mengelola hutan. Hutan tak semata ekosistem pohon dan tumbuhan sehingga agar memenuhi tujuan sosial, ekonomi, dan ekologi, perlu banyak pengetahuan untuk mewujudkannya. 

Bagi pemerintah, petugas tak hanya perlu menguasai ilmu kehutanan dan lingkungan, juga resolusi konflik, bisnis mikro, akses pasar, komunikasi publik, hingga pengetahuan teknis tentang pemetaan wilayah.

Anuraga Jayanegara, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB, memberikan gambaran bagaimana perhutanan sosial juga memerlukan ilmu peternakan. Dalam praktiknya, salah satu manfaat hutan adalah pemenuhan pakan ternak. Maka silvopastura akan memberikan hasil berlipat tak hanya komoditas hutan, juga peternakan.

Menurut Anuraga, perhutanan sosial akan meningkatkan produktivitas seluruh tapak, meningkatkan pendapatan jangka panjang masyarakat, serta dapat menguntungkan lingkungan sebagai penyerap karbon, jika menerapkan pelbagai disiplin ilmu.

“Transdisiplin dapat meningkatkan ekonomi,” kata Anuraga dalam webinar “Mewujudkan Perhutanan Sosial Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Melalui Pendekatan Transdisiplin” pada 28 Agustus 2021. “Tantangannya adalah bagaimana kita mengombinasikan semua elemen.”

Menurut dia, caranya pertama-tama memakai pendekatan kearifan lokal masyarakat. Sebab pengelolaan tapak tiap daerah berbeda-beda. Setelah itu pengembangan tapak mengacu kepada riset para peneliti, agar terjamin produksinya. Lalu melakukan model yang dinamis agar dapat beradaptasi dengan alam. 

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Supriyanto menambahkan bahwa transdisiplin memang tecermin dalam pengelolaan hutan sosial yang berhasil. Ia mencontohkan hutan sosial di Lumajang, terutama di KTH Wono Lestari.

Di sini, petani hutan sosial menghasilkan produk olahan seperti susu sapi, kopi, kripik pisang, kripik talas, hingga paket ekowisata yang dikelola mandiri oleh masyarakat. “Ada sebelas sektor yang terlibat,” katanya. Produk-produk KTH Wono Lestari sudah masuk ke pasar karena ada semacam off taker perusahaan yang mengakses pasar dan perusahaan besar yang mengolahnya menjadi produk massal.

Di Kalimantan, Kepala Balai PSKL Wilayah Kalimantan Nurhasnih juga bercerita penerapan transdisiplin yang lebih beragam, mulai dari budidaya lebah madu (apikultur), ekowitasa, peternakan, perikanan, pangan, serta usaha air minum kemasan. Semua itu, kata Nurhasnih, tersebar dalam Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

KUPS di wilayah Kalimantan berjumlah 1.244-unit. Kalimantan Barat ada sebanyak 306 unit, Kalimantan Tengah 370 unit, Kalimantan Selatan 371 unit, Kalimantan Timur 113 unit, dan Kalimantan Utara 84 unit. 

“Kami memberikan fasilitas meningkatkan produktivitas masyarakat seperti bantuan sarana dan prasarana untuk produksi lebah madu, ekowisata, domba, serta bibit tanaman kehutanan,” kata Nurhasnih.

Dari usaha tersebut, salah satu yang sukses adalah KUPS Hutan Desa Gohong di Pulang-Pisau, Kalimantan Tengah. Petani di sini membuat siklus usaha transdisiplin yaitu mengembangkan ekowisata edukasi tentang orang utan, rusa, dan tenggiling. Selain itu, mereka juga mengembangkan rekreasi pemancingan dan pemanenannya melalui wana mina atau silvofishery.

Rasio produksi komoditas perhutanan sosial dibanding kebutuhan nasional

Agar produk-produk perhutanan bisa mengakses pasar perlu apa yang disebut market access player atau off taker tadi. Tri Nugroho, Direktur Program Multistakeholder Forestry Programme (MFP) 4, menjelaskan bahwa perusahaan pernatara petani dan pasar itu membuat produk perhutanan sosial mencapai skala ekonomi. 

Menurut Tri ada lima keuntungan keberadaan MAP dalam mata rantai bisnis perhutanan sosial:  (1) memfokuskan produk yang dapat diterima oleh pasar, (2) akses pasar menjadi mudah karena tahu kebutuhan konsumen, (3) mengembangkan keahlian pengusaha agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, (4) kemandirian ekonomi menjadi jaminan untuk keberlanjutan usaha, (5) dapat memperluas skala bisnis dengan produk atau komunitas baru.

Liputan lengkap market access player dalam perhutanan sosial ada dalam liputan khusus Forest Digest edisi 20. Klik tautan ini untuk mengaksesnya.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.


Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Bagikan

Komentar

Artikel Lain