Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|16 Februari 2021

Kesempatan Merevisi UU ITE

Presiden Joko Widodo membuka pintu revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berisi pasal karet pidana untuk kritik dan ekspresi masyarakat. Kesempatan membangun kembali demokrasi.

SAAT memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara pada 15 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meminta polisi meningkatkan pengawasan implementasi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik agar berjalan konsisten, akuntabel, dan adil.

Presiden meminta polisi lebih selektif dalam menerima pengaduan yang memakai pasal-pasal dalam UU ITE karena prosesnya acap tak memenuhi rasa keadilan. “Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE,” kata Presiden.

Jokowi menyebut UU ITE berisi pasal-pasal karet, yang penafsirannya bisa berbeda-beda dan sepihak. Menurut dia, jika setelah ada pedoman itu pelaksanaannya masih tak adil, ia akan meminta DPR merevisi pasal-pasal multitafsir tersebut.

Pernyataan dan permintaan presiden ini menggembirakan, sekaligus mencemaskan terutama pembuatan pedoman yang justru menjadi tafsir tunggal sesuatu yang lentur. Keberadaan pasal-pasal dalam UU ITE telah memakan banyak korban, terutama dipakai aparatur hukum untuk memenjarakan masyarakat yang berekspresi di media elektronik. Bahkan, menurut catatan SAFENet, organisasi pemantau aktivitas digital, selama tahun 2020 setidaknya 10 wartawan diadukan memakai pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang ada dalam UU ini.

UU ITE membuat kebebasan sipil mendapat tantang tak mudah. Tak heran jika kebebasan sipil dalam indeks demokrasi Indonesia mendapat skor rendah. Dalam rilis The Economist Intelligence Unit, skor kebebasan sipil hanya 5,59, satu tingkat di atas budaya politik yang mendapatkan nilai paling rendah sebesar 4,38.

Kebebasan, juga kesetaraan, adalah jantung demokrasi. Tanpa keduanya, demokrasi akan cacat, kendati orang bebas mendirikan partai dan tanpa rasa takut berpartisipasi dalam politik. Tanpa kebebasan dan sarana menjadi setara, demokrasi hanya akan jadi tunggangan mereka yang punya kekuasaan, melalui penafsiran sepihak atas pasal pemidanaan, seperti disinggung Presiden Jokowi.

Secara global, skor kebebasan sipil anjlok selama 2020. Di Indonesia, skornya merosot tak hanya karena kebijakan restriksi mencegah pandemi virus corona, juga karena banyaknya kasus pemidanaan memakai pasal karet pencemaran nama baik.

Penghinaan dan pencemaran nama baik tak punya ukuran yang jelas, kecuali tafsir aparatur negara atau mereka yang mendengar dan membacanya. Ketidakjelasan ini, tak hanya membatasi kebebasan berekspresi, lebih jauh dari itu, negara berpotensi menerapkan hukum yang tak adil dan tak setara.

Aparatur hukum bisa secara bebas menafsirkan pernyataan seseorang dalam ranah penghinaan dan pencemaran nama baik. Artinya, ketentuan ini membuat kekuasaan tak memiliki batas dalam mengatur hak-hak sipil masyarakat. Dalam praktiknya, pasal penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, acap menyasar wartawan, pejuang lingkungan, bahkan masyarakat adat yang mempertahankan wilayah adat mereka dari okupasi industri kehutanan dan perkebunan. 

Wartawan yang mengungkap korupsi kekuasaan dan modal dalam merusak lingkungan akan dianggap menghambat pembangunan karena di Indonesia kata pembangunan dimaknai sebagai eksploitasi sumber daya alam untuk menumbuhkan ekonomi. Begitu juga dengan aktivis lingkungan dan masyarakat adat dengan mudah dikriminalisasi memakai pasal ini karena dianggap menghambat program pemerintah.

Memang, ada problem mendasar membedakan kritik dengan penghinaan atau ujaran kebencian. Kritik warga negara terhadap kebijakan yang buruk bisa ditafsirkan sebagai ujaran kebencian kepada penguasa karena perbedaan politik. Seseorang yang tak terima tindakannya ditulis oleh orang lain bisa menggugat ke polisi memakai pasal pencemaran nama baik.

Dalam hal kritik terhadap kebijakan, suara apa pun seharusnya ditempatkan sebagai kritik dan masukan. Dalam demokrasi, bahkan menghina dan meledek adalah hak berekspresi, sepanjang tak menyinggung hal-hal prinsip dalam keyakinan, ras, kepercayaan. Di Amerika Serikat, penghinaan dengan rasa benci sekali pun dianggap bagian dari kebebasan berpendapat, sepanjang tak diikuti dengan tindakan fisik seperti meneror, menyerang, merusak.

Juga penyebaran berita bohong. Berita bohong dan hoax setua usia manusia. Akan ada selalu orang yang senang menyebarkan berita bohong. Bahkan disinformasi dan misinformasi diproduksi secara sadar untuk membentuk opini publik. Karena itu humas dan public relations kini jadi bisnis yang sah.

Cara terbaik membendung kabar bohong adalah keterbukaan dan akses pada informasi. Berita bohong akan meruyak jika saluran informasi ditutup dan dibatasi. Sebaliknya, informasi yang benar dan faktual akan dengan sendirinya meluruskan berita bengkok.

Karena itu memenjarakan penyebar berita palsu tak akan membuat hoax berhenti. Dalam kasus-kasus tertentu, penyebaran berita palsu justru didasari oleh niat baik menyebarkan informasi. Menyediakan hukum untuk memidanakan penyebarnya berakhir pada penghakiman niat yang tak bisa diukur.

Koalisi Masyarakat Sipil, dalam rilis mereka pada 16 Februari 2021, mencatat pada periode 2016-2020 kasus-kasus penghinaan dan pencemaran nama baik yang berujung pada penghukuman mencapai 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan 88%. Kasus-kasus itu terutama memakai pasal 27, 28, dan 29 UU ITE yang tafsirnya ada di tangan aparatur hukum, bukan dibatasi secara rigid oleh peraturan yang adil terhadap semua orang.

Demokrasi Indonesia akan beranjak dewasa dan matang jika hukum menjamin kebebasan sipil dan individu dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Perbedaan dan kritik adalah cara terbaik warga negara terbiasa mencari informasi yang benar. Seperti kata Jokowi, sebagai negara hukum, Indonesia mesti berpedoman pada aturan yang adil dan kepentingan yang lebih luas.

Meski tak terucapkan, kepentingan luas itu adalah demokrasi. Dan ciri demokrasi adalah kebisingan pendapat. Karena itu secara resmi demokrasi mengakui oposisi sebagai saluran kritik dan ekspresi publik. Ketika kritik dan ekspresi itu dibatasi dengan pasal karet, tak mengherankan jika indeks demokrasi Indonesia melorot selama 14 tahun terakhir. 

Para ilmuwan telah membuktikan korelasi kuat antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Negara demokrasi biasanya tertatih di awal tapi bertumbuh secara stabil dalam jangka panjang dibanding negara-negara autokrasi. Maka, jika Jokowi ingin mewariskan kemakmuran, ia sudah tepat dengan memulainya dari memperbaiki kualitas demokrasi melalui keterbukaan dan kebebasan berekspresi.

Redaksi

Bagikan

Komentar

Artikel Lain