Topik 'state capture corruption'
-
Surat dari Darmaga|26 Februari 2024
Agenda Menghadirkan Peran Negara
Istilah negara hadir di tengah masyarakat sangat populer. Bagaimana mewujudkannya?
-
Surat dari Darmaga|29 Januari 2024
Korupsi Politik Pemanfaatan Sumber Daya Alam
Pemanfaatan sumber daya alam terkait dengan korupsi politik. Apa itu?
-
Surat dari Darmaga|25 Desember 2023
Pembangunanisme dalam Cengkeraman Oligarki
Sistem politik yang mahal membuka celah penguasaan oligarki dalam rantai ekonomi. Pembangunanisme yang meresahkan perlindungan lingkungan.
-
Surat dari Darmaga|18 Desember 2023
Hiperrealitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Pengelolaan sumber daya alam perlu cara baru memandang realitas. Berangkat dari ata kelola.
-
Surat dari Darmaga|31 Juli 2023
Cara Efektif Mencegah Korupsi
Korupsi di Indonesia kian menjadi kejahatan yang normal. Perlu cara efektif mencegahnya.
-
Surat dari Darmaga|08 Mei 2023
Kebijakan Kehutanan yang Adil dan Berpihak
Kebijakan kehutanan cenderung berpihak kepada usaha besar. Bagaimana agar adil?
-
Surat dari Darmaga|13 Maret 2023
Pemikiran Kelompok dalam Pengambilan Keputusan
Mengapa sekelompok orang pintar bisa membuat keputusan salah? Gejala dan bias groupthink.
-
Surat dari Darmaga|13 Februari 2023
Korupsi dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Ada korelasi antara indeks korupsi dan kerusakan lingkungan hidup. Melemah menjelang tahun politik.
-
Surat dari Darmaga|26 Desember 2022
Kepentingan Politik pada Birokrasi
Mengapa birokrasi tak merespons studi-studi mendalam tentang kebijakan publik? Tekanan dan kepentingan politik.
-
Buku|Juli-September 2022
Dari Ekologi Manusia ke Ekologi Politik
Ekologi manusia berkembang menjadi ekologi politik. Lebih komprehensif melihat hubungan manusia dan alam yang melahirkan kebudayaan.
-
Surat dari Darmaga|19 September 2022
Ekopedagogi dan Krisis Pendidikan Lingkungan
Di tengah laju kerusakan alam kita perlu ekopedagogi dalam pendidikan lingkungan. Apa itu?
-
Kabar Baru|01 April 2022
Nilai Kejahatan Lingkungan Rp 4.074 triliun
Kejahatan lingkungan masuk tiga besar setelah narkotika dan peredaran barang palsu. Lintas negara.
-
Surat dari Darmaga|07 Februari 2022
Penyebab Korupsi: Aturan dan Benturan Norma
Rupanya penyebab korupsi Indonesia akibat aturan membuka peluangnya. Ditambah benturan norma individu dan umum membuat korupsi Indonesia makin meruyak.
-
Surat dari Darmaga|17 Januari 2022
Benang Kusut Korupsi: Dari Mana Mulai Mencegahnya?
Korupsi sudah jadi penyakit sistemik politik dan birokrasi Indonesia. Bagaimana mencegahnya?
-
Surat dari Darmaga|15 November 2021
Kekayaan Alam Indonesia: Berkah atau Kutukan
Bagaimana mencegah berkah kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi kutukan?
-
Kabar Baru|01 Oktober 2021
Keluar dari Cengkeraman State Capture Corruption
Korupsi politik memakai peran negara disebut state capture corruption. Bagaimana memutusnya?
-
Kabar Baru|29 September 2021
Demokrasi Indonesia Merusak Lingkungan
Klientelisme menjadikan demokrasi Indonesia merusak lingkungan. Bagaimana prosesnya?
-
Surat dari Darmaga|19 Oktober 2020
Korupsi Pembuatan Amdal
Kita berharap studi amdal membuat lingkungan tak jadi rusak. Tapi statistik menunjukkan kerusakan makin parah seiring makin banyaknya jenis usaha wajib amdal. Korupsi membuat harapan itu musnah. UU Cipta Kerja tak memperbaikinya.
-
Surat dari Darmaga|20 April 2020
Peluang Korupsi dari Penghapusan SVLK
Industri selalu ingin monopoli dengan melemahkan kekuatan politik dan institusi negara. Penghapusan SVLK dalam industri kayu bisa jadi model membuat peluang korupsi.
-
Kabar Baru|21 September 2019
RUU Pertanahan Berpihak pada Korporasi Besar
Rekomendasi Fakultas Kehutanan IPB kepada pemerintah agar memperbaiki Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sudah diajukan ke DPR.
-
Kabar Baru|03 September 2019
RUU Pertanahan: Agenda Siapa?
Draf baru RUU Pertanahan tak beranjak dari draf lama yang mengancam kelestarian sektor kehutanan. Tanah masih dianggap sebagai komoditas ekonomi.
-
Kabar Baru|21 September 2019
RUU Pertanahan dari Kacamata Rimbawan
Ada kekhawatiran Undang-Undang Pertanahan melonggarkan perubahan hutan untuk tujuan lain: perkebunan, pertambangan. Forum Dekan Fakultas Kehutanan minta DPR menunda pembahasannya.