Kabar Baru | 31 Juli 2020

Kembalinya Satwa Endemik Indonesia

Pemerintah Filipina mengembalikan 91 satwa endemik Indonesia yang disita dari hasil selundupan perdagangan liar. Repatriasi satwa membutuhkan proses panjang.

Siti Sadida Hafsyah

Anggota redaksi, wartawan radio di Jakarta.

TAK mudah mengembalikan barang yang hilang, kata sebuah pepatah. Maka menjaganya lebih baik dibanding mencarinya.

Pemerintah Indonesia butuh lebih dari satu tahun mengembalikan satwa endemik selundupan dari Filipina. Baru pada 30 Juli 2020, sebanyak 91 hewan yang diselundupkan ke negara itu bisa dikembalikan melalui Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani yang menerima satwa-satwa tersebut. Ia didampingi Wali Kota Bitung Maximiliaan J. Lomban dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara Noel Layuk Allo.

Informasi hewan selundupan dari Indonesia datang ke Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati KLHK Indra Exploitasia dari Management Authority (MA) CITES Indonesia bahwa MA CITES Filipina menyita satwa berupa reptil, mamalia, dan burung pada 8 April 2019. Komunikasi kedua pihak berlangsung intens hingga muncul kesepakatan untuk mengembalikannya ke Indonesia.

Repatriasi satwa ini merupakan tindak lanjut putusan pengadilan Matic City pada tanggal 14 Oktober 2019. Hakim memerintahkan pemerintah Filipina mengembalikan 134 satwa yang diselundupkan dari perdagangan ilegal yang masih hidup kepada pemerintah Indonesia.

Sayangnya tidak semua satwa berhasil dikembalikan ke Indonesia. Mereka sakit atau mati ketika proses pengembalian. Tingkat kematian tinggi terutama pada jenis-jenis burung.

Menurut Sani, dalam keterangan tertulis, repatriasi satwa kali ini merupakan pengembalian satwa selundupan dalam jumlah terbesar. Dalam catatan Sani, beberapa tahun terakhir lebih dari 300 kasus kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa berhasil ditindak KLHK. Ia mengakui tak mudah dalam proses pengembalian tersebut.

“Kejahatan perdagangan satwa ilegal ini merupakan kejahatan transnasional melibatkan aktor lintas negara," kata dia. "Untuk itu berbagai kerja sama Internasional kita lakukan, termasuk terkait dengan pemulangan satwa ini."

Keberhasilan repatriasi ini atas kerja sama banyak pihak seperti Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan di Jenewa, Manila, Davao, serta Direktorat Asia Tenggara, Kementerian Keuangan, Badan Karantina Hewan dan Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Pemerintah Kota Bitung, dan Yayasan Masarang (PPS Tasikoki).

Satwa endemik hasil repatriasi ini berasal dari wilayah timur Indonesia, antara lain walabi, kasuari, dan julang Papua. Usai tiba di tanah air, satwa-satwa tersebut akan diobservasi di Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tasikoki di Bitung, sebelum dilepasliarkan kembali ke alam.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain