BUKAN hanya mahasiswa yang memprotes kebijakan dan harga energi. Sebagian masyarakat pun senewen manakala harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis Pertamak naik hingga 32 persen, dari semula Rp 12.230 menjadi Rp 16.250 per liter. Wujud konkret protes masyarakat sebagai pengguna adalah dengan migrasi ke BBM subsidi yakni Pertalite, yang harganya jauh lebih murah, Rp 10.000 per liter.

Meski tak semasif kegelisahan pengguna Pertamak, banyak pengguna listrik juga gundah. Soalnya, pada Juni tagihan listrik naik rata-rata 30-50 persen, bahkan ada yang mendekati 100 persen. Manajemen PLN berdalih tak ada kenaikan tarif pada Mei 2026. Usut-punya usut, kenaikan tagihan listrik tersebab diduga oleh fenomena suhu/cuaca yang panas, sehingga masyarakat lebih aktif menyalakan alat pendingin ruangan (AC) dan kipas angin. Apalagi dipicu  banyak libur panjang pada bulan Mei lalu.

Adapun harga BBM nonsubsidi dipicu oleh memanasnya geopolitik di Timur Tengah. Selain itu kurs rupiah yang makin remuk redam menyundul Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat, menjadi triger signifikan. Indonesia adalah nett importer minyak mentah hingga lebih dari 900 ribu barel per hari. Impor minyak ini dilakukan untuk menambal kebutuhan nasional yang mencapai kisaran 1,5 juta barel per hari.

Bagaimana memitigasi jika harga energi naik terus?

Pertama, masyarakat perlu punya kesadaran dan keberpihakan baru bahwa energi yang kita gunakan masih didominasi oleh energi fosil, baik itu minyak bumi dan atau batu bara. Kedua jenis energi fosil ini stok dan cadangan terbuktinya makin terbatas, makin menipis. Selain itu, kedua jenis energi fosil ini punya dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan yang sangat serius, bahkan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Masyarakat, dalam konteks energi yang berbasis fosil, musti mengembangkan perilaku konsumsi yang berkelanjutan, bukan hanya concern soal pasokan/ketersediaan, harga dan kualitas saja, tetapi juga punya kesadaran dan perspektif yang lebih meluas, yakni perspektif ekologis.

Kedua, baik karena perang, kurs mata uang, atau faktor lain, ke depan harga komoditas energi fosil akan semakin mahal, bahkan berpotensi langka mengingat jumlah populasi manusia yang saat ini mencapai 8,3 miliar manusia di muka bumi. Masing masing negara berebut, bejibaku untuk memasok energi untuk rakyatnya. Sementara upaya mengembangkan energi baru terbarukan terseok-seok.

Di Indonesia janji mewujudkan bauran energi primer sebesar 25 persen di sektor listrik, masih jauh panggang dari api. Sehingga tidak aneh jika banyak negara saat ini mengarah kepada krisis energi. Puluhan bahkan ratusan negara terdampak oleh perang di Timur Tengah, bahkan beberapa negara sudah menyatakan darurat energi, seperti di Vietnam, Banglades, Korea, bahkan Australia.

Untuk mitigasinya, pemerintah Australia menggratiskan tarif angkutan masal bagi warganya. Dalam batas tertentu, saat ini Indonesia relatif masih lebih aman tersebab hingga kini tidak/belum ada gangguan pasokan energi primer, walau dari sisi anggaran (untuk subsidi energi), APBN pertengahan 2026 tampak makin megap-megap.

Ketiga, melakukan efisiensi bahkan audit dalam menggunakan energi. Misalnya, dalam menggunakan energi listrik. Ini bisa dilakukan dengan peremajaan untuk menggunakan infrastruktur energi listrik (seperti lampu, alat elektronik) yang lebih hemat listrik. Khususnya alat elektronik yang cukup tinggi pemakaian listriknya, misalnya kulkas, dan pendingin udara (AC). Penghematan penggunaan AC,  bukan hanya sekadar menaikkan derajad suhunya, tetapi jenis AC yang digunakan. Saat ini, berdasar mandat regulasi dari Kementerian ESDM, produk AC ditandai dengan “pembintangan” sebagai indikator AC hemat energi, yakni satu-lima bintang. Semakin banyak tanda bintangnya, AC tersebut lebih efisien dari sisi penyerapan energi listrik, dan sebaliknya.

Keempat, menggunakan angkutan umum. Dari sisi ekonomi, pemakaian angkutan publik menghemat pengeluaran untuk bahan bakar, tarif tol dan bahkan tarif parkir. Apalgi tarif jalan tol dan tarif parkir makin mahal.  Selain itu menggunakan angkutan masal juga  akan mereduksi potensi polusi, menekan kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Saat ini infrastruktur angkutan masal di Jakarta dan Bodetabek, sudah terakses dengan angkutan umum masal yang cukup andal, seperti MRT, LRT Jabodebek, LRT Jakarta, Commuter Line/KRL, dan Transjakarta yang kian meluas rutenya. Subsidi yang digelontorkan pun untuk angkutan masal tersebut sangatlah signifikan, misalnya Transjakarta subsidinya mencapai Rp 3,7 triliun. Bahkan total subsidi untuk angkutan umum masal di Jakarta pada 2026 mencapai 5,8 persen dari total APBD Jakarta yang mencapai Rp 81 triliun. Pemerintah daerah lain belum terlihat adanya concern untuk revitalisasi dan subsidi angkutan umum.

Kelima, menginisasi tewujudnya energi baru terbarukan. Misalnya memasang/menginstalasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), baik untuk keperluan rumah tangga, atau bahkan untuk perkantoran. Potensi sinar matahari di Indonesia cukup melimpah, sebagai sumber energi PLTS.

Energi sinar matahari adalah disruptif di bidang energi, yang hingga saat ini belum dikembangkan secara optimal. Memang perlu investasi terlebih dahulu untuk memasang PLTS, namun selanjutnya pengeluaran untuk tagihan listriknya bisa turun hingga 30-60 persen per bulannya. Menurut Kementerian ESDM, kapasitas PLTS yang terpasang saat ini di seluruh Indonesia mencapai 1,5 GW. Regulasi untuk memasang PLTS juga sudah lebih mudah, walau kebijakan ekspor impor energi di sektor PLTS sudah dihilangkan. Masyarakat bisa memanfaatkan peluang tersebut.

Keenam, menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Selain tagihan listrik yang berpotensi melambung, kini sebagian masyarakat pengguna pertamaks dibuat gundah gulana, tersebab kenaikan harganya yang signifikan, yakni 32 persen. Merespon hal itu sebagian pengguna pertamaks migrasi ke BBM jenis pertalite, yang lebih murah. Sejatinya, mesin kendaraan bermotor produksi tahun 2000 ke atas, harus menggunakan jenis BBM RON 92. Sementara BBM pertalite RON-nya hanya 90. Semakin rendah RON/cetan number, makin kurang andal kualitasnya, dan berdampak lebih buruk terhadap lingkungan. Klimaksnya konsumen malah boncos, karena biaya untuk perawatan mesin akan meningkat, karena terdampak BBM yang tidak cocok dengan spesifikasi mesinnya.

Ketujuh, kaji ulang untuk pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan. Inilah yang paling krusial, walau kelihatannya sederhana. Masyarakat juga musti melakukan maping pengeluaran, ada skala prioritas, mana yang sangat penting, penting dan mana pula yang tidak perlu.

Jika pengeluaran untuk energi sudah dirasa berat (listrik, bbm, gas) maka pengeluaran lain (yang tidak perlu) bisa dimigrasikan untuk membayar/membeli produk energi tersebut. Misalnya berapa alokasi untuk membeli rokok?

Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, rerata rumah tangga perokok di Indonesia minimal menghabiskan satu bungkus rokok per harinya, alias sekitar Rp 500-600 ribuan per bulan. Pengeluaran sebanyak itu tentu sangat signifikan manfaatnya jika dimigrasikan untuk biaya energi. Sangat cukup untuk membayar tagihan listrik dan gas elpiji dalam satu bulan.

Untuk mmemitigasi keamanan pasokan energi di Indonesia; pemerintah, dalam jangka pendek, adalah mengamankan pasokan impor energi, seperti dari Rusia, Amerika dan negara lain. Pemerintah juga bermanuver hendak melakukan migrasi dari gas elpiji menjadi menggunakan CNG, yang katanya lebih aman, lebih murah dan  lebih ramah lingkungan. Namun apa yang dilakukan pemerintah hanyalah skala mikro, jangka pendek, bahkan instan.

Pada batas tertentu tidak adil jika kita hanya mengandalkan kebijakan dan mitigasi yang dilakukan pemerintah saja. Apalagi yang dilakukan pemerintah kadang lebih banyak berkomplot dengan oligarki ekonomi, dan endingnya adalah destruktif terhadap lingkungan.

Masyarakat, sebagai pengguna energi juga secara moral ekonomi dan moral ekologis, bertanggung jawab untuk melakukan mitigasi secara menyeluruh. Mitigasi tersebut bukan hanya untuk penghematan pengeluaran untuk membeli/membayar produk energi, tetapi sebagai bentuk pengendalian konsumsi, guna memitigasi dampak eskternalitas negatif energi fosil bagi lingkungan.

Tulus Abadi

Pegiat perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, anggota Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), pendiri dan pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dan Ketua Pengurus Harian YLKI, 2015-2025

Topik :