PEMERINTAH akan kembali memberikan insentif sepeda motor Rp 5 juta. Belum jelas subsidi itu di pembelian akhir pada konsumen atau diskon bagi produsen. Tapi, apa pun itu, insentif untuk mendorong penjualan sepeda motor. Artinya, konsumsi publik untuk menambah pertumbuhan ekonomi digenjot. Insentif meneruskan kebijakan sebelumnya yang memberikan diskon harga Rp 7 juta per unit sepeda motor listrik.

Sepeda motor memang jadi moda transportasi andalan masyarakat Indonesia. Sejak krisis ekonomi 1997, penggunaan sepeda motor terus menanjak hingga kini, karena masyarakat menganggap sepeda motor itu lebih efisien dari sisi ekonomi, bahkan lebih efisien dari sisi waktu tempuh, khususnya untuk area kota aglomerasi, yang tersandera kemacetan.

Sepeda motor menjadi solusi menerobos kemacetan di jalan raya. Saat ini secara nasional kepemilikan sepeda motor di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 132 juta unit, sementara sepeda motor di Kota Jakarta berkisar 22 juta unit sepeda motor.

Selain menjadi ancaman sangat serius terhadap aspek keselamatan, sepeda motor juga menjadi ancaman terhadap lingkungan, baik dari sisi polusi suara, maupun polusi udara. Bentuknya yang kecil, bisa masuk ke dalam gang, menyebabkan distribusi suara, apalagi banyak knalpot sepeda motor yang dimodifikasi sehingga suaranya menjadi keras (knalpot brong).

Juga polusi udara yang ditimbulkan, apalagi mayoritas sepeda motor masih menggunakan jenis bahan bakar minyak yang kadar oktannya masih rendah, dan di sisi lain kandungan sulfurnya masih tinggi; sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan (udara), menjadi polutif.

Keberadaan sepeda motor listrik sejatinya bisa mereduksi terhadap potensi polusi suara dan polusi udara, namun jumlah sepeda motor listrik masih sangatlah minim jika dibandingkan dengan jumlah secara keseluruhan sepeda motor berbasis bahan bakar minyak.

Tingginya kecelakaan lalu lintas sepeda motor dipicu oleh perilaku pengendara. Berkendara melawan arah, zigzag, tidak menggunakan helm, melebihi batas kecepatan, plus melebihi kapasitas angkut. Satu lagi perilaku pengendara sepeda motor adalah berkendara sembari merokok. Sebuah penelitian di Malaysia menyebutkan bahwa mengemudi sembari merokok mengurangi konsentrasi hingga 70 persen.

Mengemudi sepeda motor sembari merokok juga mengancam keselamatan pengguna jalan yang lain, banyak kasus membuktikan hal itu. Terkait hal ini, Syah Wardi menggugat UU Lalu Lintas ke Mahkamah Konstitusi. Wardi meminta sanksi bagi pengemudi yang berkendara sembari merokok diperberat, seperti pencabutan SIM atau melakukan kerja sosial. Sayangnya, permohonan uji materi itu ditolak majelis hakim MK.

Sepeda motor mendapatkan keistimewaan, misalnya, dikecualikan dari aturan ganjil genap, dan dikecualikan juga dari aturan jalan berbayar (road pricing), jika nantinya diberlakukan, khususnya di Kota Jakarta. Sejatinya, walau masih sumir, sudah ada upaya pengendalian kepemilikan sepeda motor dari sisi kebijakan harga, yakni pembelian sepeda motor berbasis leasing (mencicil), down payment (uang muka) minimal 30 persen dari harga jual.

Namun aturan ini diakali oleh pemberi leasing dengan mengizinkan cicil uang muka. Jadi akhirnya kebijakan tersebut tidak efektif untuk pengendalian sepeda motor. Masyarakat tetap melenggang pulang dengan sepeda motor barunya, nyaris tanpa uang muka.

Merujuk data AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) total penjualan sepeda motor pada 2025 mencapai 6.412.769 unit. Capaian tersebut naik 1,3 persen dibandingkan periode 2024 lalu. Masyarakat sebagai calon konsumen dalam melakukan transaksi pembelian mayoritas dengan cara mencicil (via lembaga leasing) yakni 65 persenan.

Pembelian secara mencicil via lembaga keuangan leasing, sepintas memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat. Namun pembelian secara kredit bisa menjadi bumerang. Tingginya kredit sepeda motor adalah salah satu penyebab sulitnya masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset Financial Inclusion Insights menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan sepeda motor dan tingkat penghasilan masyarakat Indonesia, yakni bahwa masyarakat miskin cenderung memiliki jumlah sepeda motor yang lebih banyak dibandingkan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Hasil riset ini memang sangat prematur untuk membangun kesimpulan bahwa kemiskinan disebabkan gara-gara sepeda motor. Tetapi, dengan mempelajari pola perilaku ekonomi masyarakat dan mekanisme kredit kendaraan bermotor di Indonesia, asumsi ini menjadi masuk akal.

Berkelindan dengan fakta sosiologis seperti itu, menjadikan pemerintah kesulitan meninjau kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), sebab pencabutan subsidi membuat harganya naik, yang menghantam pengguna sepeda motor, yang nota bene terperangkap cicilan sepeda motor, dan bahkan berasal dari golongan menegah bawah. Mengurangi ketergantungan pada BBM fosil menjadi salah satu cara mitigasi krisis iklim.

Selain terperangkap cicilan leasing sepeda motor, dari sisi sosio ekonomi, berkisar 12-15 persen pemilik sepeda motor adalah rumah tangga menengah bawah. Mereka menggunakan sepeda notor, tersebab tidak ada akses sarana angkutan umum yang memadai. Pemerintah daerah di Indonesia makin malas mengembangkan angkutan umum, apalagi setelah ada angkutan online. Sehingga jika terjadi kenaikan harga BBM, seperti saat ini oleh adanya dampak perang di Timur Tengah, sebagian pemilik/pengguna sepeda motor akan tergerus sisi daya belinya.

Pada akhirnya, harus ada jalan keluar yang holistik dan komprehensif untuk mengatasi permasalahan sepeda motor, baik dari sisi hulu hingga hilir. Jika fenomena ini dibiarkan, tak ada solusi yang komprehensif, maka akan melahirkan komplikasi persoalan yang sulit diurai, bak benang kusut.

Tulus Abadi

Pegiat perlindungan konsumen dan lingkungan hidup, anggota Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI), pendiri dan pengurus Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, dan Ketua Pengurus Harian YLKI, 2015-2025

Topik :