Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru| 11 Agustus 2023

Problem Hilirisasi Sektor Kehutanan

Hilirisasi sektor kehutanan terganjal banyak masalah. Apa saja?

Pulp dan kertas

ISTILAH hililirisasi kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo menyebutnya ketika memberikan sambutan dan pengarahan kepada peserta rapat pimpinan TNI- Polri beberapa waktu lalu. Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak mengandalkan konsumsi masyarakat, sebanyak 58%.

Hilirisasi sumber daya alam, kata Jokowi, akan memberikan nilai tambah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) nilai tambah adalah nilai selisih antara biaya produksi (output) maupun input. Sementara Jokowi mendeskripsikan nilai tambah sebagai industrialisasi pengolahan bahan setengah jadi ataupun bahan jadi sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.

Dalam sambutannya pada pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028 akhir Juli lalu, Jokowi kembali mengulang soal hilirisasi. Menurut Jokowi, Indonesia menjadi penghasil kelapa terbesar sebanyak 16,8 juta ton per tahun yang melibatkan 4,1 juta petani. Hilirisasi kelapa menjadi nata de coco memberi nilai tambah 3,6 kali, kelapa parut 6 kali, arang batok 4,5 kali, dan virgin coconut oil 11 kali.

Indonesia juga menjadi penghasil rumput laut terbesar kedua di dunia dengan melibatkan 63.000 keluarga yang menghasilkan 10,2 juta ton per tahun. Ekspor rumput laut mentah paling banyak ke Filipina.

Sementara hilirisasi sektor kehutanan juga tak kalah banyak. Buku “The State of Indonesia’s Forest (SOIFO) 2020” melansir luas kawasan hutan 120,3 juta hektare. Dari itu itu, hutan yang bisa diusahakan untuk kegiatan ekonomi 68,8 juta hektare.

Dari tahun 1970 hingga 1997 ekspor kayu bulat terus meningkat 10.899.000 m3 menjadi 29.520.000 m3 pada 1998. Alhasil, pada 1990-1995 produksi kayu lapis Indonesia menguasai pasar kayu tropis dunia. Kinerja produksi industri kayu lapis (plywood) pada 1992 mencapai 10.860.000 m3, tertinggi yang pernah terjadi.

Sektor kehutanan pun menyumbangkan devisa US$ 16 miliar per tahun. Kejayaan itu pelan-pelan meredup seiring runtuhnya Orde Baru. Pada 2010, jumlah HPH masih 304 unit dengan luas areal kerja 25,05 juta hektare. Sementara HTI sebanyak 284 unit dengan luas areal kerja 12,35 juta hektare.

Kinerja HPH pada 2007-2012 turun. Produksi kayu hanya 19,8% dari kebutuhan pada 2007, turun menjadi 14,6% pada 2008. Pemerintah coba memperbanyak HTI di lahan bekas HPH yang mencapai 9,63 juta hektare. Hilirisasi HTI adalah kayu pertukangan dan bubur kertas (pulp). Hingga akhir 2020 jumlah perusahaan HTI tidak meningkat signifikan, dari 292 unit perusahaan yang menguasai lahan 11,19 juta hektare.

Mengapa hutan tanaman industri tak diminati investor? Menurut Zufri Hamzah, guru besar kehutanan IPB, usaha hutan tanaman bersifat voluminous (memerlukan lahan luas) dan perishable (cepat rusak/busuk). Sehingga secara ekonomis kurang menguntungkan apabila dilihat dari proses dan waktu menghasilkan kayu tersebut. 

Modal HTI juga lumayan besar. Apalagi jika ditambah dengan investasi pembuatan pabrik industri pengolah hutan tanaman seperti pabrik bubur kayu (pulp). Dulu, untuk menarik minat investor mengelola HTI, pemerintah memberikan insentif pinjaman dana reboisasi dengan bunga rendah. Sayangnya modal pinjaman dana reboisasi banyak yang diselewengkan hingga skema pinjaman ini dihentikan.

Akibat HPH yang ditinggalkan dan menjadi areal perambahan, konflik sosial sangat tinggi. Perusahaan restorasi yang meneruskan manajemen hutan yang ditinggalkan HPH atau HTI berkutat memenuhi biaya menyelesaikan konflik sosial. Pemerintah daerah tak bisa menolong dan menyelesaikan konflik ini untuk mendorong perusahaan restorasi berkembang.

HTI yang menjadi upaya mencegah hutan menjadi tidak berguna setelah ditinggalkan HPH pun tak menarik minat para investor. Mereka lebih senang memakai areal itu untuk usaha pertambangan atau membuka HPH baru di hutan alam primer seperti Papua. Setelah hutan Sumatera dan Kalimantan tak lagi menarik dimanfaatkan, usaha HPH dan HTI bergeser di timur Indonesia.

Dengan pelbagai problem itu, hilirisasi sektor kehutanan berjalan lambat.

Ikuti perkembangan tentang hilirisasi di tautan ini

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.




Pernah bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Topik :

Translated by  

Bagikan

Komentar



Artikel Lain