Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|18 Agustus 2021

Pakaian Adat Jokowi dan Nasib Masyarakat Adat

Pakaian adat Jokowi dalam pidato kenegaraan di DPR. RUU Masyarakat Adat tak kunjung dibahas.

RAMAI pembahasan pakaian adat Jokowi saat membacakan pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR pada 16 Agustus 2021. Presiden Joko Widodo memakai baju adat suku Badui di Banten berupa pangsi hitam dan ikat kepala plus koja, tas berbahan kulit kayu, yang biasa dipakai masyarakat adat Badui.

Presiden Jokowi menyampaikan APBN dan Nota Keuangan 2022 dengan membacakan sejumlah target tahun depan. Misalnya, pendapatan negara pada tahun 2022 sebesar Rp 1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 333,2 triliun.

Aktivis-aktivis lembaga swadaya masyarakat mengkritik Jokowi yang mereka nilai kebijakannya berkebalikan dengan perlindungan masyarakat adat. “Menghormati masyarakat adat tidak cukup hanya memakai pakaiannya saja,” kata Siti Rahma dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dalam rilis Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat pada 16 Agustus 2021.

Menurut Siti, masyarakat adat lebih memerlukan pengakuan negara terhadap tanah, wilayah, asal-usul, dan budaya mereka yang belum terakomodasi dalam hukum positif. Selama tiga bulan terakhir, kata Siti, YLBHI mengadvokasi masyarakat adat menemukan bahwa 88% konflik menyangkut lahan, ruang, dan sumber daya alam.

UU Cipta Kerja, kata Siti, adalah beleid yang mengancam masyarakat adat karena lebih condong pada investasi yang izin lahannya acap menindih ruang hidup masyarakat adat yang berada di dalam dan sekitar hutan.

Agung Wibowo, Direktur Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa) Indonesia, berpendapat perlu ada dua hal yang dalam konstitusi agar penghormatan terhadap masyarakat adat tak sekadar pencitraan memakai baju adat. “Hal utama adalah pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat atas hak-hak tradisional mereka,” kata dia. “Lalu negara mengelola sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Masalahnya, kebijakan dan undang-undang acap memakai paradigma ruang kosong ketika mendelegasikan pengelolaan sumber daya alam itu kepada investor. Ilmu ekonomi mendorong pengelolaan sumber daya alam agar pemerintah mendapatkan pajak untuk pembangunan. Dengan paradigma ruang kosong, izin investasi acap tak mempedulikan keberadaan masyarakat adat.

Sebelum pemerintah ada, sebelum investasi datang, masyarakat adat sudah ada di sana. Hukum positif yang tak menyentuh keberadaan mereka membuat masyarakat adat tersisih di mata hukum. Sehingga ketika investor datang dan konflik ruang terjadi, mereka acap kalah secara legal karena belum mendapat pengakuan negara.

Untuk itu, mengakui masyarakat adat terlebih dahulu sebelum memberikan izin yang menindih ruang hidup mereka, menjadi sangat penting. Nawacita Jokowi, janji dan program Presiden Joko Widodo dalam kampanye, sudah memasukkan hak-hak masyarakat adat secara hukum.

Praktiknya jalan konstitusi melalui UU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung jadi meski sudah diajukan sejak 2009. Era pemerintahan Jokowi baru bisa memasukkan RUU Masyarakat Adat ke dalam program legislasi nasional DPR. Hingga kini RUU itu tak kunjung dibahas. 

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), menilai belum ada satu pun Nawacita Jokowi yang terealisasi bahkan hingga periode kedua pemerintahannya. “UU Masyarakat Adat terus melemah di DPR,” kata dia. “Yang disahkan malah UU Mineral dan Batu Bara serta UU Cipta Kerja.”

Karena itu, menurut Rukka, pakaian adat Jokowi dalam pidato kenegaraan di DPR tak terlihat dalam implementasi mendorong pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Padahal, secara kontras, masyarakat adat terbukti sebagai penjaga hutan dan lingkungan dibanding industri yang merusaknya.

Agung Wibowo menambahkan sampai saat ini, RUU Masyarakat Adat masih berada dalam tahap pengajuan di Badan Legislatif DPR. Baru tiga tahap dari 12 tahap menuju pengesahan.

RUU Masyarakat Adat terdiri dari 17 bab dan 58 pasal. Menurut Agung, agar bisa melindungi masyarakat adat, RUU tersebut harus ditambahkan dengan beberapa klausul. Agung mengajukan beberapa saran dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat yang berisi LSM hukum dan lingkungan:

Istilah dan definisi masyarakat adat
Koalisi mengusulkan penggunaan istilah masyarakat adat untuk menyatukan dua frasa di UUD 1945 yaitu: “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat” (pasal 18b ayat 2), dan “masyarakat tradisional” (pasal 28I ayat 3)

Pengakuan masyarakat adat
Setelah pengakuan diadopsi dalam konstitusi, tindakan berikutnya adalah pengakuan secara administratif, termasuk penghapusan pengaturan mengenai evaluasi masyarakat adat.

Pemulihan hak
Masyarakat adat adalah kelompok yang dirugikan dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, sehingga RUU ini wajib menyediakan skema pemulihan hak asasi dan hak sebagai warga negara yang telah dilanggar dan/atau dicabut dengan paksa.

Penyelesaian konflik
Dengan memperhatikan pluralisme hukum, perlu pengaturan mengenai peradilan adat, posisinya dalam sistem hukum nasional, dan kewenangan mengadilinya.

Hak anak, pemuda, dan perempuan adat
Termasuk pengaturan mengenai hak kolektif masyarakat adat.

Posisi UU Masyarakat Adat terhadap UU sektoral
Problem masyarakat adat adalah peraturan sektoral. UU Masyarakat Adat mesti mengharmonisasikan pelbagai aturan yang bertentangan dengan prinsip dan perlindungan masyarakat adat. 

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, kata Agung, meminta pemerintah dan DPR segera memastikan pengesahan RUU Masyarakat Adat sesuai dengan aspirasi masyarakat adat. Namun, Koalisi menilai draf RUU Masyarakat Adat yang ada di DPR tidak akan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat adat yang ingin mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara konstitusional.

Walhasil, pakaian adat Jokowi belum terlihat dari usaha serius pemerintah mengakui dan melindungi masyarakat adat. “Pakaian adat itu hanya jadi pembungkus badan saja,” kata Rukka Sombolinggi.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.


Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Bagikan

Komentar

Artikel Lain