Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru|03 Desember 2020

Cina Batasi Kredit Proyek Batu Bara

Lembaga think tank pemerintah Cina memasukkan proyek pengerukan dan pembangkit batu bara dalam Belt and Road Initiative dalam kelompok merah. Pembatasan fasilitas keuangan.

KOALISI Pembangunan Hijau Internasional Belt and Road Initiative (BRIGC), lembaga think tank pemerintah Cina yang diluncurkan Presiden Xi Jinping pada 2017, membuat daftar proyek hijau yang akan didanai oleh lembaga-lembaga keuangan negara itu dalam Belt and Road Initiative. BRI adalah proyek mercusuar Cina dari selatan dunia hingga ke utara sejak 2013. 

Mayoritas BRI adalah proyek-proyek infrastruktur di 70 negara Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika. Xi Jinping memulai proyek ini setelah menganggap ada ketimpangan infrastruktur seusai berkunjung ke Kazakhstan dan Indonesia pada Oktober 2013. Untuk Asia, hingga 2023 proyek infrastruktur yang akan dibiayai investor dan pemerintah Cina senilai US$ 900 miliar atau Rp 13.050 triliun.

Akhir tahun lalu, Indonesia menawarkan 28 proyek pariwisata untuk kawasan industri kepada pengusaha Cina senilai US$ 9,1 miliar. Proyek-proyek tersebut masuk dalam daftar proyek strategis nasional hingga 2024. Pembiayaan proyek BRI berasal dari Asian Infratructure Investment Bank.

Dalam laporan pada 1 Desember 2020, BRIGC memilah tiga jenis proyek dalam BRI. Proyek pembangkit batu bara, tenaga air, petrokimia, pertambangan mineral, dan pabrik pengolahan baja sebagai proyek “merah”. Sementara proyek infrastruktur kategori “kuning”, dan proyek “hijau” tersemat pada proyek-proyek pembangkit tenaga angin, surya, serta energi-energi terbarukan lainnya.

BRIGC merekomendasikan agar pemerintah Cina menyetop pembiayaan terhadap proyek “kuning” dan “merah”. Menurut Chistoph Nedopil Wang, Direktur BRI Green dan penulis laporan itu, studi ini dibuat untuk mendorong tranparansi bagi pemerintah Cina, investor, dan negara lokasi proyek.

Selain itu, studi itu juga menyarankan agar pemerintah dan lembaga keuangan Cina memisahkan proyek-proyek pembangkit batu bara dalam daftar khusus karena berdampak buruk bagi lingkungan dengan kerusakan yang tak bisa diperbaiki. Meski begitu, proyek hijau Cina sangat bergantung pada kebijakan lingkungan negara di lokasi proyek.

Jika pemerintah Cina dan lembaga keuangannya setuju dengan saran ini, mereka akan masuk bersama 120 lembaga keuangan lain yang mengusung Prinsip Ekuator, yakni batasan pinjaman investasi yang mengutamakan aspek lingkungan. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah mengumumkan akan mengurangi pinjaman kepada proyek-proyek pengerukan dan pembangkit batu bara.

Menurut Financial Times, Bank Pembangunan Cina dan Bank Impor-Ekspor Cina, belum memberikan pernyataan publik atas saran ini. Kebijakan dua bank ini akan mendukung studi dan saran BRIGC, dan mengubah lanskap proyek BRI di seluruh dunia.

Studi ini juga sejalan dengan tekad Presiden Xi Jinping pada September lalu bahwa Cina menuju pembangunan nol emisi pada 2060. Pernyataan ini mengejutkan karena selama ini Cina menjadi negara produsen emisi terbesar di dunia dengan lebih 10 Gigaton emisi setara CO2 setahun. Dengan tekad itu, pembangkit-pembangkit batu bara akan diganti memakai sumber energi terbarukan.

Pandemi virus corona agaknya menyadarkan banyak negara untuk lebih ramah lingkungan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menulis di Financial Times mengumumkan 10 cara Inggris menuju nol emisi pada 2050. Kendati dikritik karena 10 cara itu terlalu kecil menuju nol karbon, Inggris memulai pembangunan rendah karbon ketika Uni Eropa gagal menyepakati nol emisi pada 2030. 

Dengan kesadaran global seperti itu, alih-alih mengikutinya, pemerintah Indonesia justru akan menggenjot industri ekstraktif dalam 201 proyek strategis nasional. Proyek-proyek ramah lingkungan dihapus dalam perubahan ketiga dalam Peraturan Presiden Nomor 109/2020 pada 17 November 2020. 

Gasifikasi batu bara di Tanjung Enim, misalnya, akan menyedot 6 juta ton batu bara setahun untuk menghasilkan dymethil ether (DME) 1,4 juta ton. DME akan menggantikan gas cair yang pelepasan emisinya lima kali lebih rendah dari produksi DME. Proyek semacam ini membuat target pengurangan emisi 41% pada 2030 terancam tak tercapai. 

Pembangunan rendah karbon syarat mutlak jika dunia ingin menekan suhu bumi di bawah 20 Celsius pada 2100 atau 1,50 Celsius pada 2050. Agar bisa menekan kenaikan suhu dibandingkan tahun 1800 ini, produksi emisi mesti ditekan rata-rata 25 Gigaton setahun agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer tak melewati batas kritis 450 part per million. Menurut PBB, tahun 2018 produksi emisi global mencapai 55,3 Gigaton.

Tahun ini konsentrasi karbon dioksida di atmosfer mencapai rekor baru sebanyak 414,2 ppm yang mengakibatkan suhu bumi naik 0,90 Celsius dalam 200 tahun terakhir. Tanpa perubahan kebijakan dalam sektor industri, transportasi, energi, dan kehutanan, para ahli memprediksi puncak pemanasan global terjadi 40 tahun lagi.

Redaksi

Bagikan

Komentar

Artikel Lain