Kabar Baru | 06 Juni 2020

Kebijakan Ekonomi Menahan Dampak Pandemi Menurut IPB

Riset IPB University memetakan dampak pandemi virus corona terhadap ekonomi: merosot berat. Cara menahannya melalui stimulus.

Redaksi

Redaksi

UNTUK mengetahui dampak ekonomi dan pangan akibat pandemi virus corona di Indonesia, IPB University melakukan riset memakai pendekatan computable general equlibrium (CGE) recursive dynamic. Tim peneliti dipimpin Dr. Widyastutik dengan anggota Dikky Indrawan, PhD, Dr. Heti Mulyati, dan Syarifah Amaliah, MAppEc.

Hasil kajian dibedah dalam seminar virtual The 13th IPB Strategic Talk pada 5 Juni 2020. Studi tersebut ditanggapi Guru Besar Universitas Lampung Profesor Bustanul Arifin dan Profesor Hermanto Siregar. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa hadir memberi sambutan.

Menurut Dr. Widyastutik ada empat skenario yang dikaji dalam model CGE: skenario berat, skenario sangat berat, skenario sangat berat dengan dampak pesimistis dari pemberian stimulus ekonomi, dan skenario sangat berat dengan dampak optimistis dari pemberian stimulus ekonomi.

Simulasi menangkap ada guncangan dari sisi penawaran dan permintaan berupa penurunan produktivitas di sektor pertanian, manufaktur dan jasa. Juga risiko jika terjadi fenomena iklim ekstrem seperti El Nino yang membuat kemarau panjang, guncangan permintaan ekspor, stimulus jaringan pengaman sosial, transfer payment serta fenomena ruralisasi—berpindahnya orang kota ke desa. Empat skenario itu memprediksi dampak terhadap ekonomi melalui indikator makro, indikator sektoral, sektor pertanian, distribusi pendapatan rumah tangga dan dampak pada wilayah produsen dan konsumen pangan.  

Hasilnya penurunan ekonomi yang cukup berat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Riset itu merekomendasikan agar pemerintah menahannya melalui bantuan sosial terutama untuk masyarakat di perdesaan. Stimulus ekonomi di perdesaan juga diperlukan untuk menyelamatkan sektor pangan.

Sebab, sektor pangan memenuhi kebutuhan akhir bagi rumah tangga sekaligus menjadi input bagi sektor lain dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) makanan olahan. Karena itu pemerintah juga perlu menyiapkan ketersediaan input pertanian berupa pupuk, obat-obatan dan sarana prasarana pertanian untuk menjamin operasional sektor pertanian.

Selain bantuan sosial, Widyastutik menyarankan pemerintah melakukan relaksasi kredit dan memberikan subsidi bunga kredit untuk input di sektor pertanian. Agar tetap memenuhi protokol penanganan covid-19, distribusinya bisa secara digital. Pada sektor peternakan dan perikanan, kebijakan yang disarankan peneliti IPB adalah bantuan pakan ternak, alat tangkap, dan sarana dan prasarana perikanan. Sektor tanaman pangan perlu digenjot untuk menyerap tenaga kerja. “Optimalisasi kartu prapekerja menjadi mitigasi terhadap penurunan konsumsi dan pendapatan rumah tangga di perdesaan maupun perkotaan,” kata Widyastutik.

Alternatif kebijakan lain, menurut Widyastutik, adalah jaringan pengaman sosial dan pengalihan dana desa. Menurut dia, dana desa bisa menjadi program padat karya. Tanpa stimulus ekonomi, dalam simulasi itu terlihat bahwa wilayah-wilayah sentra dan non-sentra produksi pangan menurun cukup besar.

Profesor Bustanul Arifin memprediksi stok beras kita mulai menipis mulai Juni 2020, yakni tinggal 1,5 juta ton. Ia memperkirakan hingga Agustus stok beras akan terus menurun di masyarakat dan mencapai titik kritis pada November 2020-Januari 2021. Karena itu Prof Hermanto Siregar menyarankan masyarakat memanfaatkan semua potensi ruang tanam seperti pekarangan rumah, lahan pasang surut, dan lahan tidak produktif. Pemerintah bisa masuk melalui penyediaan benih dan pupuk bagi petani.

“Skenario menyerap tenaga kerja adalah menumbuhkan sektor pertanian di desa dengan menggunakan inovasi dan teknologi padat karya, melakukan pengolahan dan prosesing untuk menambah nilai tambah di setiap komoditas,” kata Hermanto.

Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi riset itu dengan mengatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi penurunan ekonomi dengan menyiapkan stimulus. “Terutama pada kelompok rentan dan dunia usaha sehingga penurunan tidak melebihi batas toleransi,” katanya. Di tempat lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi akibat pandemi ini ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 1 persen—dari perencanaan tahun lalu 5,1 persen.

Menurut Suharso, ada empat tahap kebijakan menghadapi pandemi: penguatan fasilitas kesehatan, melindungi kelompok masyarakat rentan dan dunia usaha, mengurangi tekanan sektor keuangan dan program pemulihan ekonomi pasca pandemi. “Arah kebijakan setelah pandemi di antaranya revitalisasi sistem pangan, pemenuhan kebutuhan pasar dan pemulihan lapangan kerja di sektor pertanian dan perikanan,” katanya.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain