Untuk bumi yang lestari

Kabar Baru | 20 November 2026

Adakah Cara Efektif Mencegah Kebakaran Ekosistem Gambut

Kebakaran ekosistem gambut diprediksi bakal berlanjut sampai 2027. Kuncinya di pengelolaan air.

Lahan gambut di Indonesia (foto: UNOPS)

SEKALI terbakar, api di rawa gambut sulit padam. Menurut Bambang Hero Saharjo, guru besar perlindungan hutan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, kebakaran rawa gambut acap disebut ground fire: api merambat di dalam tanah, tidak terlihat, dan sulit dimatikan. Jenis ini berbeda dengan surface fire on peat yang hanya melahap vegetasi di atas permukaan. Dua jenis kebakaran ini mempengaruhi cara penghitungan emisi karbon dan dampak ekologinya .

Kerumitan dalam menangani api di bawah permukaan gambut menjadi alasan mengapa ancaman jerubu masih terus membayangi hingga 2027. Peringatan itu mengemuka dalam diskusi terfokus Fores Digest “Gambut di Era Krisis Iklim” di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu 14 November 2026.

Menurut Bambang, kebakaran 2026 belum usai. Per 24 Oktober, asapnya telah menjangkau sekitar 80 persen luas Indonesia. Citra satelit Himawari pada hari yang sama di tahun 2015 menampilkan pola yang nyaris serupa: asap di mana-mana.

Gambut, kata Bambang, merupakan ekosistem yang tersusun dari tumpukan sisa tumbuhan dan hewan selama ratusan ribu tahun. Dalam kondisi basah, ia menjadi penyimpan karbon yang besar dan aman. Karena itu, begitu dikeringkan dan rusak, karbon terlepas ke atmosfer yang memicu krisis iklim. Setiap hektare gambut yang terbakar melepaskan sekitar 100 ton emisi gas rumah. Akibatnya, sepanjang 2026 saja, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tercatat telah melepas 20,4 juta ton emisi ke atmosfer, angka yang disebut Bambang bahkan melampaui emisi kebakaran di Rusia dan Brasil.

Dampaknya tak berhenti pada pelepasan emisi. Asap yang ditimbulkannya pun bukan sekadar jerubu biasa. Udara di Kalimantan Tengah mengandung sekitar 90 jenis zat kimia dengan dua senyawa paling berbahaya, yaitu furan dan hidrogen sianida.

Di permukaan tanah, unsur kimia dan biologi tanah gambut membutuhkan waktu sangat lama untuk kembali ke kondisi semula setelah terbakar. “Gambut setebal 10 sentimeter saja memerlukan waktu sekitar 100 tahun untuk pulih secara alami. Tanpa upaya pemulihan serius, lahan gambut Indonesia terancam mengalami subsiden atau penurunan permukaan tanah secara permanen” kata Bambang.

Kerusakan ekologis yang begitu masif ini sebenarnya sudah diprediksi para ahli. Fenomena Super El Niño, kemarau superkering, sudah terdeteksi sejak 2025 melalui data suhu muka laut yang akan berlangsung hingga 2027.

Langkah pemulihan gambut rusak memiliki tantangan besar. Edy Nugroho Santoso, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup, memaparkan dari total 13,36 juta hektare gambut di Indonesia, sekitar 3,31 juta hektare di antaranya telah mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun aktivitas pertambangan. Kementerian Lingkungan Hidup telah meminta 131 perusahaan membasahi area penyangga di di Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Tengah, serta menyasar 541 desa.

Pembasahan melalui pembuatan sekat kanal, bendungan kecil untuk menahan air di dalam parit agar gambut tetap basah dan lembap. Hingga kini, sekitar 46 ribu unit sekat kanal telah terbangun di area gambut. Menurut Edy, ada korelasi positif antara sekat kanal dengan kebakaran gambut, ketika dicocokkan dengan peta titik panas (hotspot), jumlah titik api terbukti berkurang di wilayah yang telah dipasangi sekat kanal. Kendati demikian, belum efektif mencegah api karena sekitar 80 persen sekat kanal di area kebakaran ternyata berjarak lebih dari satu kilometer dari titik panas, dan hanya sebagian kecil yang berada dalam radius ideal 300 meter.

Apabila muka air gambut turun lebih dari 40 sentimeter, pembasahan area gambut wajib segera dilakukan dengan mengoptimalkan kanal-kanal yang sudah, bukan membuka kanal baru. Dalam praktiknya, air dari kanal dipompa langsung ke lokasi kebakaran sebuah opsi yang ia nilai lebih efektif sebagai alternatif pengganti water bombing untuk titik api yang sulit dijangkau dari udara. Tak hanya itu, di dalam satu Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), perusahaan-perusahaan yang memiliki konsesi gambut diminta "berbagi air" dengan desa-desa sekitar yang rentan tersulut api.

Tak semua orang senang kanal gambuut ditutup. Warga desa umumnya khawatir penutupan sekat kanal memicu banjir atau, sebaliknya, mengosongkan sungai sebagai jalur transportasi. Purwadi Soeprihanto dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menekankan perlunya pembagian zona tata air berdasarkan kontur, bendung dengan struktur by-pass, serta pemantauan rutin. Menurutnya, penanganan juga harus menjangkau radius 5 kilometer di sekitar konsesi, karena menutup kanal bisa menimbulkan masalah sosial baru.

Di lapangan, kenyataannya jauh lebih keras. Suluh Uning dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah menyebutkan 99 persen kebakaran dipicu oleh ulah manusia. Meski koordinasi telah berjalan sejak Januari 2026, kemarau panjang serta luasnya hamparan gambut di tiga kabupaten di Pulang Pisau, Katingan, dan Kapuas membuat upaya pengendalian menjadi kurang efektif.

Menurut Suluh, aturan dan prosedur pengendalian kebakaran memang terlihat rapi di atas kertas, tetapi menghadapi kebakaran gambut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Api dalam satu petak kecil gambut mustahil padam dalam hitungan jam tanpa dukungan peralatan yang memadai. “Hanya Tuhan yang bisa memadamkan api yang ada di gambut,” ujarnya. "Yaitu, hujan."

Akar masalah kebakaran gambut

Purwadi menambahkan kebakaran hutan tak pernah tuntas karena penanganannya tak menyentuh akar masalahnya. Aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola masih berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, 86 persen titik api muncul di area non-konsesi atau Area Penggunaan Lain (APL). Tantangan terbesar bagi perusahaan, katanya, ketika mereka dibebani tanggung jawab di luar areal izin, padahal kewenangan dan kepemilikan lahan berada di tangan pihak lain. Kendati demikian, ia tak berkelit soal penegakan aturan: “Kebakaran hutan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Siapa pun yang melanggar regulasi harus legowo menerima sanksi,” katanya.

Perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab tersebut memantik kritik tajam dari kelompok masyarakat sipil. Roni Saputra dari Auriga Nusantara menyodorkan pertanyaan mendasar: apakah negara benar-benar mau menempatkan perlindungan gambut sebagai prioritas utama atau terus mengobral izin di atasnya?

Menurut dia, pemerintah sebagai pemberi izin memanfaatkan gambut, semestinya menjadi pihak terdepan dalam upaya pencegahan. Ia juga mempertanyakan aktor di balik pembakaran lahan, yang bukan masyarakat adat.

Untuk menciptakan efek jera, Roni mendesak agar struktur kepemilikan saham perusahaan dibuka ke publik dan sanksi administratif diumumkan secara transparan. Ia pun menyinggung ironi sebuah perusahaan yang sudah diperintahkan memulihkan lahan akibat bencana ekologis sejak 2013, tetapi baru bergerak pada 2025 itu pun dengan menanam kelapa sawit sebagai tanaman pemulihan.

Edy memberikan penjelasan sekaligus memaparkan sejumlah keterbatasan pemerintah. Terkait penegakan hukum, prosesnya masih berada dalam tahap penyidikan sehingga tak bisa dibuka ke publik. Sementara itu, keberadaan sawit di lahan pemulihan berkaitan dengan putusan pengadilan atas penanaman yang sudah telanjur dilakukan sebelum terbitnya putusan Mahkamah Agung. Ia memastikan bahwa untuk pemulihan gambut, pemerintah berpegang pada urutan yang jelas: memperbaiki tata kelola hidrologi terlebih dahulu, disusul pembangunan infrastruktur pembasahan, barulah tahap revegetasi.

Di alur pidana, Bambang melihat adanya kemajuan secara signifikan dalam penanganan kebakaran hutan. Beberapa kepolisian daerah yang selama ini pasif mulai aktif mengusut pidana kebakaran. Di Sumatera Selatan, dalam catatan Bambang, ada 20 korporasi yang tengah diproses hukum. Masalahnya ada di jalur perdata yang lamban menangani denda.

Mekanisme pasar mencegah kebakaran hutan

Menurut Purwadi, sertifikasi hutan dan komoditas seharusnya menjadi instrumen pasar mencegah kebakaran hutan karena konsumen yang akan menghukum produk sebuah usaha yang merusak ekosistem. Masalahnya, sertifikasi bersifat sukarela sehingga tak banyak perusahaan yang mengikuti pola ini.

Edy menambahkan, skema insentif melindungi fungsi kawasan lewat perdagangan karbon bisa menjadi alternatif. Masalahnya, perdagangan karbon menjadi disinsentif jika nilai sawit jauh lebih besar dibanding memelihara ekosistem.

Bambang mengingatkan insentif dan komitmen di atas kertas belum cukup mencegah kerusakan hutan. Tahun 2011 pernah ada penandatanganan pakta integritas mencegah pembakara. Nyatanya, ketika diaudit, realisasinya minim. Ia menganjurkan audit kepatuhan yang berujung pada denda besar untuk membuat korporasi yang area konsesinya terbakar menjadi jeri.

BERSAMA MELESTARIKAN BUMI

Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.

Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.




Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Topik :

Bagikan

Komentar



Artikel Lain