Kabar Baru | 15 November 2026 php// print_r($id_edition) ?>
Kerusakan Gambut Tidak Dimulai dari Kebakaran Hutan
BULAN November sudah masuk pertengahan, Indonesia sudah mulai diguyur hujan. Namun, api kebakaran hutan dan lahan masih berkobar di sejumlah titik yang tersebar di berbagai provinsi. Api tidak hanya menyala di permukaan, melainkan merambat ke lapisan bawah rawa gambut. Hujan yang turun belum dapat memadamkan api secara keseluruhan. Kejadian ini memperlihatkan suatu hal yang kerap terjadi dalam penanganan kebakaran lahan, yaitu kebakaran gambut selalu sulit dikendalikan.
Seluruh perhatian tertuju pada kerusakan gambut pada lahan yang terbakar. Padahal, kerusakan gambut telah berlangsung jauh sebelum kebakaran terjadi. Perubahan tata air, pembukaan lahan, dan pengelolaan kawasan yang tidak sesuai dengan karakteristik gambut dapat menciptakan kondisi yang membuat kebakaran semakin mudah terjadi dan sulit dipadamkan.
Itulah intisari diskusi Forest Digest dengan guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Bambang Hero Saharjo, Purwadi Soeprihanto dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, Edy Nugroho dari Kementerian Lingkungan, dan Thomas Nifinluri dari Kementerian Kehutanan pada 14 November 2026 di Bogor.
Menurut Bambang Hero, rawa gambut bukan sekedar lapisan tanah basah yang terbentuk dari tumpukan vegetasi. Ekosistem ini memiliki fungsi ekologis yang penting bagi keseimbangan lingkungan. Proses pembentukan gambut berlangsung sangat lambat melalui penumpukan bahan organik yang mengalami penguraian tidak sempurna dalam kondisi jenuh air. Karena pembentukannya membutuhkan waktu yang panjang, gambut menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Ketika gambut tetap basah, karbon tersebut tersimpan dalam lapisan tanah. Sebaliknya, ketika dikeringkan gambut melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Pelepasan emisi karbon ke atmosfer terjadi ketika gambut dikeringkan. Secara alamiah, ia tak bisa kering sendiri. Gambut kering memungkinkan api cepat merembet ketika terjadi kebakaran.
Gambut juga berperan dalam mengatur tata air. Lapisan gambut mampu menyerap dan menyimpan air, kemudian melepaskannya secara perlahan sesuai kondisi lingkungan. Fungsi tersebut membantu menjaga kestabilan hidrologi kawasan dan mengurangi risiko banjir maupun kekeringan. Selain itu, gambut juga menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang bergantung pada kondisi lingkungan khusus. Kerusakan gambut tidak hanya berarti hilangnya tutupan vegetasi, tapi juga terganggunya penyimpanan karbon, pengaturan air, dan keberlangsungan keanekaragaman hayati.
Karena itu, salah satu penyebab utama degradasi lahan gambut adalah pengelolaan tata air yang tidak sesuai dengan karakteristik ekosistem. Pembangunan kanal dan drainase untuk mengeringkan lahan dapat mengubah kondisi hidrologi gambut secara signifikan. Air yang seharusnya tersimpan di dalam kawasan justru dialirkan keluar untuk mendukung aktivitas pemanfaatan lahan. Apabila tidak disertai pengaturan tinggi muka air yang memadai, pengeringan tersebut dapat meluas melampaui area yang secara langsung dimanfaatkan.
Pembukaan dan alih fungsi lahan turut memperbesar tekanan terhadap ekosistem. Penghilangan tutupan vegetasi mengurangi perlindungan permukaan gambut dan mengubah keseimbangan lingkungan. Aktivitas pembalakan liar juga dapat merusak struktur vegetasi dan membuka akses terhadap kawasan yang sebelumnya terlindungi. Kegiatan ilegal seperti pertambangan berpotensi mengubah bentang lahan dan mengganggu sistem aliran air. Berbagai aktivitas tersebut saling berkaitan. Kanal yang dibangun untuk membuka akses dapat mempercepat pengeringan, sementara hilangnya vegetasi membuat kawasan semakin rentan terhadap gangguan. Kebakaran sering kali merupakan tahap akhir dari rangkaian proses kerusakan yang telah berlangsung sebelumnya.
Besarnya kerusakan gambut di Indonesia menunjukkan persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai masalah lokal. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, luas ekosistem gambut yang rusak diperkirakan mencapai 3,3–3,4 juta hektare. Luas tersebut menggambarkan besarnya kawasan yang memerlukan perhatian, pengendalian, dan pemulihan. Kerusakan dalam skala jutaan hektare menunjukkan bahwa tekanan terhadap gambut tidak dimulai saat kebakaran. Perubahan tata air, pembukaan lahan, dan pemanfaatan kawasan yang tidak sesuai dapat menyebabkan degradasi secara bertahap. Bahkan, sebagian kawasan mungkin telah mengalami penurunan fungsi ekologis sebelum akhirnya terbakar.
Angka kerusakan gambut perlu dibaca secara lebih menyeluruh. Data tersebut sebaiknya tidak hanya menunjukkan luas lahan yang terbakar, tapi juga kondisi hidrologi, tingkat degradasi, tutupan vegetasi, dan fungsi ekosistemnya. Perbedaan antara luas gambut yang rusak dan luas gambut yang terbakar juga penting agar kebijakan pemulihan tidak hanya berfokus pada bekas kebakaran. Kawasan yang belum terbakar, tapi telah mengalami pengeringan dan gangguan hidrologis tetap membutuhkan tindakan pencegahan.
Status penguasaan lahan juga menjadi aspek penting dalam memahami persebaran kerusakan. Lahan gambut berada di dalam wilayah konsesi perusahaan dan areal penggunaan lain (APL). Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembagian tanggung jawab. Pemetaan kerusakan perlu dilakukan secara rinci dengan menghubungkan kondisi ekosistem, batas administrasi, serta status fungsi lahan. Tanpa informasi tersebut, penanganan berisiko hanya menyasar lokasi yang terbakar tanpa menyelesaikan persoalan tata kelola yang melatarbelakanginya.
Kerusakan gambut merupakan persoalan yang multipihak. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, mengatur pemanfaatan ruang, melakukan pengawasan, serta memastikan perlindungan fungsi ekologis gambut. Perencanaan pembangunan juga perlu mempertimbangkan karakteristik hidrologi kawasan agar kegiatan pemanfaatan lahan tidak menyebabkan pengeringan secara berlebihan.
Korporasi yang memiliki izin pemanfaatan lahan bertanggung jawab mengelola wilayah kerjanya sesuai kaidah pengelolaan gambut. Tanggung jawab tersebut mencakup pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, pemantauan kondisi lahan, dan pelaksanaan kewajiban pemulihan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam menjaga gambut melalui praktik pengelolaan lahan yang tidak merusak lingkungan. Pembukaan lahan dengan cara membakar dan aktivitas ilegal perlu dicegah karena dapat meningkatkan risiko kebakaran serta memperluas kerusakan.
Penetapan pihak yang bertanggung jawab atas suatu kejadian kebakaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Lokasi kebakaran saja tidak cukup untuk membuktikan siapa yang menyebabkan atau membiarkan terjadinya kebakaran. Penegakan aturan perlu berjalan seiring dengan pengawasan dan pembenahan tata kelola kawasan.
Mencegah kerusakan gambut berarti menjaga agar air tetap berada di dalam ekosistem. Upaya tersebut dapat dimulai dengan mempertahankan neraca air dan menjaga tinggi muka air tanah pada tingkat yang sesuai dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan gambut. Pengelolaan tata air tidak cukup dilakukan secara terpisah pada setiap petak lahan. Gambut memiliki hubungan hidrologis dalam satu kesatuan bentang alam sehingga perubahan pada satu bagian kawasan dapat memengaruhi bagian lainnya.
Pengelolaan Infrastruktur Pembasahan Gambut (IPG) perlu direncanakan secara terpadu. Pemantauan tinggi muka air tanah dan kondisi kelembapan gambut juga perlu dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi pengeringan sejak dini. Ketika kondisi lahan mulai mengering, pengelola kawasan dapat segera melakukan pembasahan sebelum muncul titik api. Pengawasan dan audit kepatuhan perusahaan juga perlu diperkuat untuk memastikan kewajiban perlindungan dan pengelolaan gambut benar-benar dijalankan.
Masyarakat perlu dilibatkan melalui penguatan kelembagaan lokal, seperti kelompok masyarakat peduli api. Keterlibatan tersebut dapat mendukung patroli, pemantauan, pelaporan, dan pencegahan pembakaran lahan. Pencegahan yang berjalan secara konsisten akan mengurangi kemungkinan gambut mengalami pengeringan dan kebakaran berulang.
Pemulihan lahan gambut perlu dilakukan dengan memperhatikan penyebab utama degradasinya. Pemulihan hidrologi menjadi langkah awal karena kondisi air menentukan keberlangsungan fungsi ekosistem gambut. Salah satu upayanya adalah pembasahan kembali atau rewetting melalui pengendalian aliran air dan penyekatan kanal yang menyebabkan lahan kering. Langkah ini bertujuan menaikkan kembali tinggi muka air tanah agar lapisan gambut tetap lembap. Namun, pemulihan hidrologi perlu disesuaikan dengan kondisi bentang alam dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan air yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan baru, seperti genangan pada lahan yang digunakan masyarakat.
Revegetasi juga perlu dilakukan untuk memulihkan tutupan vegetasi. Pemilihan jenis tumbuhan perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan kondisi gambut dan karakteristik ekosistem setempat. Pemulihan juga tidak boleh berhenti pada penanaman pohon. Pemerintah perlu memastikan pemegang izin dan pihak lain yang memiliki kewajiban pemulihan melaksanakan tanggung jawabnya.
Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Indonesia menjadi pengingat bahwa persoalan gambut tidak dapat diselesaikan hanya dengan memadamkan api. Segala upaya pemadaman api akan terus menghadapi tantangan apabila penyebab degradasi gambut tidak ditangani. Kebakaran yang berulang menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dari penanganan setelah kejadian menuju pencegahan sebelum kebakaran muncul.
Perlindungan gambut, kata Bambang Hero, harus dimulai dengan menjaga tata air, mengendalikan pemanfaatan lahan, memperkuat pengawasan, dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Sementara itu, lahan yang telah rusak membutuhkan pemulihan hidrologi dan revegetasi secara berkelanjutan. Para stakeholder perlu menjalankan tanggung jawabnya secara terkoordinasi.
Pada akhirnya, gambut yang terlindungi bukan hanya gambut yang tidak terbakar, melainkan gambut yang tetap memiliki fungsi ekologisnya. Kerusakan gambut tidak dimulai dari api. Api hanya salah satu tanda bahwa ekosistem tersebut telah kehilangan keseimbangannya.
BERSAMA MELESTARIKAN BUMI
Ketika informasi makin marak, peristiwa-peristiwa tak lagi berjarak, jurnalisme kian penting untuk memberikan perspektif dan mendudukkan soal-soal. Forest Digest memproduksi berita dan analisis untuk memberikan perspektif di balik berita-berita tentang hutan dan lingkungan secara umum.
Redaksi bekerja secara voluntari karena sebagian besar adalah mahasiswa dan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang bekerja di banyak profesi. Dengan visi "untuk bumi yang lestari" kami ingin mendorong pengelolaan hutan dan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dukung kami mewujudkan visi dan misi itu dengan berdonasi atau berlangganan melalui deposit Rp 50.000.
Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University
Topik :