Tag 'Perdagangan Karbon'
-
Kabar Baru|25 Juni 2022
Pajak Karbon Ditunda Lagi
Untuk kedua kali pajak karbon ditunda lagi. Dari 1 April ke 1 Juli ke entah kapan tahun ini.
-
Kabar Baru|17 Juni 2022
Multiusaha: Insentif Swasta dalam FOLU Net Sink
Kebijakan FOLU Net Sink memerlukan peran usaha kehutanan. Multiusaha menjadi insentif.
-
Kabar Baru|16 Juni 2022
Anggaran FOLU Net Sink
FOLU Net Sink membutuhkan biaya Rp 204 triliun. Untuk apa saja?
-
Kabar Baru|04 Juni 2022
Mitigasi Iklim Butuh Rp 28.000 Triliun. Dari Mana Anggarannya?
Indonesia sudah menetapkan mitigasi iklim yang membutuhkan biaya lebih dari Rp 28.000 triliun. Dari mana anggarannya?
-
Kabar Baru|29 Mei 2022
Biaya Mencapai FOLU Net Sink
Berapa biaya mencapai target FOLU net sink 2030? Perlu multiusaha kehutanan sebagai insentif kepada industri.
-
Kabar Baru|25 Mei 2022
Pemantauan Target FOLU Net Sink
FOLU net sink mendapatkan porsi terbesar dalam mitigasi krisis iklim. Perlu ada pemantauan mendapatkan kepastian data penurunan emisi gas rumah kaca.
-
Sudut Pandang|April-Juni 2022
Efektivitas Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon di sektor energi akan dimulai seiring penerapan pajak karbon 1 Juli 2022. Efektifkah mencegah krisis iklim?
-
Laporan Utama|April-Juni 2022
Mari Berdagang Karbon
Pemerintah hendak memulai perdagangan karbon di sektor energi pada 1 Juli 2022. Memakai skema cap and trade, carbon off set, serta result based payment, perdagangan emisi Indonesia menempatkan pajak yang murah sebagai pilihan transaksi. Dengan minim partisipasi dan tanpa debat publik, efektifkah perdagangan dan pajak karbon mengurangi emisi gas rumah kaca? Bagaimana agar skemanya tak terpeleset menjadi greenwashing?
-
Laporan Utama|April-Juni 2022
Emisi Negatif Sektor Kehutanan
Sektor kehutanan paling besar menurunkan emisi. Andalannya FOLU net sink, perdagangan karbon, dan multiusaha.
-
Laporan Utama|April-Juni 2022
Bisnis Karbon Eceran
Berdagang karbon tak harus antar lembaga atau negara. Aplikasi Jejak.in mengakomodasi perdagangan karbon personal.
-
Kabar Baru|05 April 2022
Harga Listrik Setelah Pajak Karbon
Seberapa besar pengaruh pajak karbon terhadap harga listrik? Saatnya pembangkit listrik menerapkan tanggung jawab publik.
-
Kabar Baru|03 April 2022
Alasan Penundaan Pajak Karbon Janggal
Komentar Greenpeace atas penundaan pajak karbon ke 1 Juli 2022. Pajak lebih efektif dibanding perdagangan karbon.
-
Kabar Baru|02 April 2022
Pajak Karbon Batal, Perdagangan Karbon Juga Ditunda
Dampak pembatalan pajak karbon berimbas pada perdagangan karbon. Menunggu regulasi.
-
Kabar Baru|01 April 2022
Pajak Karbon Diundur 1 Juli 2022
Pajak karbon diundur 1 Juli 2022. Pemerintah belum siap dengan aturan teknisnya.
-
Kabar Baru|31 Maret 2022
Pajak Karbon Batal Berlaku 1 April 2022
Pemerintah batal menerapkan pajak karbon per 1 April 2022. Ada potensi korupsi dan pencucian uang.
-
Kabar Baru|29 Maret 2022
Konsep Pengelolaan Hutan ke Depan: Pemulihan
Di era krisis iklim konsep pengelolaan hutan ke depan adalah pemulihan. Penopangnya FOLU Net Sink.
-
Sudut Pandang|Oktober-Desember 2021
Mitigasi Krisis Iklim Blah… Blah… Blah
Kebijakan mitigasi krisis iklim baru sebatas retorika. Padahal bumi membutuhkan aksi nyata.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Janji Tanpa Ambisi
Para pemimpin dunia bertemu selama dua pekan dalam Konferensi Iklim ke-26 atau COP26 di Glasgow, Skotlandia. Ketika mereka bertemu dalam pertemuan akbar untuk bernegosiasi mencegah krisis iklim, pemanasan global semakin dekat.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Siap Tak Siap Perdagangan Karbon
Perdagangan karbon menjadi topik pembahasan COP26. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres perdagangan karbon.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Logika dan Perhitungan Emisi dalam NDC
Emisi sektor energi seharusnya lebih tinggi. Mengapa dokumen NDC lebih rendah?
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Jalan Terjal Menurunkan Emisi
Target menurunkan emisi Indonesia mesti diterjemahkan ke dalam program aksi dan kebijakan. Perlu pemahaman semua level.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2021
Pasar Karbon Sebagai Instrumen Menurunkan Emisi
Salah satu mekanisme mitigasi krisis iklim adalah perdagangan karbon. Perlu aturan yang ketat.
-
Kabar Baru|31 Juli 2021
Multiusaha Kehutanan Makin Menjanjikan
Pemerintah mengubah arah baru bisnis kehutanan dengan multiusaha kehutanan. Bakal ada lima jenis bisnis kehutanan ke depan.
-
Kutipan|Juli-September 2021
Apa Kata Jokowi dan Joe Biden dalam Menghadapi Krisis Iklim
Apa kata mereka dalam Konferensi Iklim Leader's Summit 2021
-
Kolom|Juli-September 2021
Potensi Pajak Karbon Indonesia
Pemerintah memasukkan pajak karbon dalam RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berapa potensi pajak karbon Indonesia?
-
Kabar Baru|07 Juli 2021
Beberapa Problem Multiusaha Kehutanan
Tak hanya secara ekonomi penerapan multiusaha kehutanan perlu kajian dalam aspek sosial dan fisik hutan produksi. Juga kesesuaian dengan UU Cipta Kerja.
-
Laporan Utama|April-Juni 2021
Pertaruhan Ekonomi Setelah Pandemi
Dampak pandemi virus corona covid-19 terhadap ekonomi dan bagaimana ekonomi dibangun setelahnya. Artikel ini ditulis bersama Mahawira Dillon dari Yayasan Indonesia Cerah.
-
Pojok Restorasi|10 Februari 2021
Restorasi Masa Depan Pemanfaatan Hutan
Restorasi ekosistem menjadi masa depan manajemen hutan. Belum mendapat dukungan pemerintah.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2021
Hambatan dan Peluang Energi Terbarukan
Salah satu kendala penyediaan energi di daerah yang belum tersedia listrik adalah penetapan wilayah usaha. Apa inovasi dalam UU Cipta Kerja?
-
Pojok Restorasi|22 Desember 2020
Restorasi Ekosistem dalam UU Cipta Kerja
Usaha restorasi ekosistem dalam RPP Kehutanan yang jadi turunan UU Cipta Kerja. Paling cocok dalam pembangunan ekonomi yang bertolak dari perlindungan lingkungan dan janji pemerintah menurunkan emisi.
-
Pojok Restorasi|03 November 2020
Ironi Kebijakan Usaha Restorasi
Restorasi ekosistem menjadi paradigma baru memulihkan sekaligus menjaga hutan tropis Indonesia. Masih banyak masalah dan tantangannya kian berat setelah omnibus law UU Cipta Kerja disahkan 2 November 2020.
-
Sudut Pandang|Oktober-Desember 2020
Adil di Pasar Karbon
Perdagangan karbon adalah satu cara lain mencegah emisi dengan menjaga hutan dan lahan, mengurangi sampah, atau mendorong industri memakai energi terbarukan.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Karbon Kita Siapa Punya
Pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang nilai ekonomi karbon untuk pencapaian kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Ekonomi karbon adalah satu cara mengurangi emisi yang hendak diturunkan sebanyak 41% pada 2030 atau 1,081 Giga ton merujuk emisi 2010. Jika nilai karbon Indonesia sebesar US$ 5 per ton setara CO2, pengurangan emisi itu bernilai US$ 5,4 miliar atau Rp 75,7 triliun. Di pasar global nilai karbon setara Rp 3.871 triliun jika merujuk pada pelepasan emisi pada 2018 sebanyak 55,3 Giga ton. Di luar soal nilainya, perdagangan karbon sebuah cara menjanjikan manajemen lingkungan lestari, untuk mencegah ancaman serius pemanasan global. Akan adilkah skema dan aturannya? Terutama mendorong agar Indonesia nol emisi suatu hari nanti.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Cara Menghitung Karbon
Cara menghitung emisi dalam perdagangan karbon.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Skema Pasar Karbon
Dua skema perdagangan karbon: wajib dan sukarela. Dari dua skema ini diturunkan lagi menjadi banyak jenisnya.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Cara Mereka Memotong Emisi
Teladan perdagangan karbon di banyak negara yang telah lebih dulu menerapkannya. Ekonomi maju emisi terkendali.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Harga Udara Bujang Raba
Lima desa di sekitar hutan lindung Bujang Raba, Jambi, menjadi pelopor penjualan karbon secara sukarela. Karbon menjadi tambahan hasil hutan bukan kayu.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Tunda Tebang Bisnis Berkembang
Konsepnya sederhana: masyarakat diminta tak menebang pohon selama masa kredit. Nilai pinjamannya 80% dari nilai pohon yang dihitung oleh petugas BLU saat verifikasi sesuai memeriksa proposal pinjaman masyarakat yang berhimpun dalam kelompok tani.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Karbon Itu Hak Negara
Wawancara dengan Ruandha Agung Sugardiman, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Biaya Mencegah Gelas Pecah
Pembiayaan mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon domestik menjadi satu opsi. Perlu dilengkapi dengan instrumen yang tepat agar tercipta pasar yang kompetitif dan efisien.
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2020
Masa Depan Manajemen Hutan
Krisis iklim harus menjadi berkah dalam arti melahirkan inovasi-inovasi baru agar planet bumi dan spesies manusia terjaga. Perdagangan karbon salah satu cara menyelamatkan masa depan kita.
-
Ragam|Oktober-Desember 2020
Multiusaha Kehutanan
Multiusaha kini dianggap jalan keluar yang menggabungkan aspek kelestarian, ekonomi, dan sosial. Masalahnya, izin usaha di hutan produksi 99% masih berorientasi pada kayu.
-
Pojok Restorasi|20 Oktober 2020
Satu Peta Merencanakan Dana Desa
Sejak 2015, dana desa lebih banyak terpakai untuk infrastruktur, belum pada program inovatif membangun desa dan masyarakat. Serapan yang masih minim juga menunjukkan ada masalah dalam perencanaan. Perlu atlas desa untuk solusinya.
-
Laporan Khusus|April-Juni 2020
Multiusaha di Kawasan Restorasi
Kebijakan multiusaha segera disahkan. Praktiknya sudah banyak dilakukan pemegang konsesi restorasi ekosistem.
-
Kolom|Januari-Maret 2020
Kebingungan Bisnis Karbon Indonesia
Apakah pemerintah mampu menyediakan pendanaan untuk ambisi menurunkan emisi 29%? Bagaimana cara pemerintah menjaring partisipasi swasta dalam menambah pendanaan perubahan iklim?
-
Laporan Utama|Oktober-Desember 2019
Dari Pohon Turun ke Karbon
Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.
-
Laporan Utama|Juli-September 2019
Usaha Restorasi Belum Stabil Setelah Satu Dekade
Usaha restorasi ekosistem setelah lebih dari satu dekade.
-
Laporan Utama|Juli-September 2019
Hablumminalam di Kalimantan
Untuk bisa menjaga gambut agar menyerap karbon banyak, pertama-tama bekerja sama dengan masyarakat. Sebab ancaman utama gambut adalah kebakaran.
-
Kolom|Juli-September 2019
Pasar Karbon Perhutanan Sosial
Perhutanan sosial memiliki peran strategis bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat, pengelolaan hutan lestari, dan pencapaian target pengurangan emisi nasional.
-
Kolom|April-Juni 2019
Perhutanan Sosial dan Perubahan Iklim
Perhutanan sosial menjadi kunci menurunkan emisi gas rumah kaca. Perlu ditopang bisnis yang berkelanjutan.
-
Laporan Utama|Januari-Maret 2019
Insentif Mengurangi Emisi Berbasis Kinerja
Pemerintah menyiapkan insentif pelaksanaan pengurangan emisi berbasis kinerja. Perlu aturan dan skema turunan yang lebih teknis.
-
Kolom|April-Juni 2018
Restorasi Gambut di Hutan Alam Produksi
Ekosistem gambut menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Di Indonesia tidak kurang dari 55 giga ton karbon tersimpan dalam ekosistem gambut yang tersebar dari Sumatera, Kalimantan dan Papua