Kabar Baru | 08 September 2019

Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK berpotensi melemahkan kewenangan lembaga ini memberantas korupsi.

Redaksi

Redaksi

SEBANYAK 37 guru besar dari pelbagai universitas menyerukan agar DPR menghentikan rencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pekan lalu DPR telah setuju merevisi undang-undang ini. Para guru besar menilai revisi akan melemahkan kewenangan KPK dalam menangani korupsi. Setidaknya ada 7 poin yang akan direvisi yang membuat KPK tak lagi bergigi.

Profesor Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, yang turut mengajukan keberatan di antara para guru besar itu, revisi beleid tersebut menjadi kemenangan oligarki politik dan ekonomi dalam korupsi sumber daya alam. Menurut ahli kebijakan ini, usaha melemahkan KPK terjadi hampir tiap periode. “Tiga tahun lalu kami juga menyurati DPR agar menghentikan revisi itu,” kata Hariadi di Bogor, 6 September 2019.

Berikut ini surat para guru besar, yang substansinya tak beda dengan keberatan mereka tahun ini:

Dengan Hormat,

Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan pernyataan sikap kami sebagai Profesor atau Guru Besar dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia terkait rencana DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016.

Rencana pembahasan Revisi UU KPK pada faktanya menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari berbagai kalangan. Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI pada 22 Februari 2016 lalu akhirnya mensepakati adanya penundaan pembahasan Revisi UU KPK.

Kami berpendapat upaya melakukan Revisi terhadap UU KPK pada saat ini merupakan langkah yang tidak tepat. Hal ini didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, secara substansi Naskah Revisi UU KPK yang ada berpotensi menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan tidak efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Kedua, berdasarkan sejumlah hasil survei,  kepercayaan publik terhadap KPK juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga lain di Indonesia. Melemahkan KPK hanya akan mencederai kepercayaan publik dan bahkan menjadikan pihak yang ingin melemahkan sebagai musuh rakyat.

Ketiga, realitas praktik korupsi di Indonesia yang masih memprihatinkan dan Indonesia yang berada pada peringkat 88 dari 168 negara dalam daftar peringkat korupsi dunia pada tahun 2015 maka keberadaan lembaga antikorupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan diperkuat. Bukan justru sebaliknya dilemahkan atau bahkan dibubarkan.

Bahwa upaya melakukan Revisi UU KPK—yang dinilai melemahkan KPK—tidak saja memperburuk citra DPR RI dimata publik di Indonesia namun juga dapat dinilai negatif dimata internasional. Apalagi parlemen Indonesia saat ini—yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Sdr. Fadli Zon—merupakan Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)—sebuah organisasi internasional parlemen melawan korupsi yang beranggotakan sejumlah parlemen dari perwakilan benua Afrika, Arab, Amerika Latin, Asia Selatan dan Kepulauan Karibia, dan Amerika Utara. Keberadaan parlemen Indonesia harus menjadi contoh baik bagi dunia internasional dalam memerangi korupsi bukan justru menjadi contoh buruk memerangi Komisi yang memberantas korupsi.

Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,

Kami meyakini bahwa KPK masih dibutuhkan negeri ini untuk membersihkan korupsi di Indonesia dan sekaligus membantu mewujudkan gerakan tidak ada korupsi (zero corruption) di parlemen sebagaimana pernah disampaikan oleh Sdr. Pramono Anung saat menjabat sebagai Ketua GOPAC Indonesia pada bulan Agustus 2014 lalu.

KPK selayaknya menjadi mitra bagi DPR RI bukan justru menjadikannya sebagai  musuh yang harus diberantas. Oleh karenanya Kami menaruh harapan tinggi dan meminta DPR RI agar mempertahankan dan memperkuat KPK dengan cara tidak saja dengan menunda proses pembahasan Revisi UU KPK, namun juga menarik Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015-2019.

Demi seluruh Rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jangan ganggu lagi KPK dengan rencana Revisi UU KPK dan berilah kesempatan bagi KPK untuk bekerja lebih tenang memerangi korupsi dengan kewenangan luar biasa yang dimilikinya berdasarkan UU KPK yang sekarang ini berlaku.

Demikian pandangan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan bagi kita semua dan menjadikan Indonesia sebagai negara adil, makmur dan sejahtera serta bebas dari korupsi. 

Hormat Kami,
Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK

Dengan usaha DPR merevisi Undang-Undang KPK, kata Hariadi, keinginan melemahkan upaya memberantas korupsi terus terjadi. Apalagi, seperti dalam rilis para guru besar yang beredar pada 8 September 2019, proses revisi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Ancaman kepada KPK terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” demikian pernyataan mereka.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial 4.0

    Perhutanan sosial memasuki fase ketiga: menjadi solusi konflik tenurial, meningkatkan taraf hidup petani di sekitar hutan, dan tercapai kelestarian ekologi. Prinsip dasarnya adalah mengubah orientasi pemberian akses terhadap hutan, dari paradigma bisnis kepada korporasi selama 1970-2000, menjadi orientasi kepada masyarakat yang secara empiris terbukti lebih mampu menjaga rimba secara berkelanjutan. Dengan targetnya seluas 13,8 juta hektare, perhutanan sosial masih tertatih-tatih sebagai andalan mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat kecil: hanya mengejar target realisasi pemberian izin, prinsip pelibatan masyarakat yang belum ajek, hingga lambatnya mesin birokrasi yang belum simultan mendorong tercapainya tiga tujuan itu.

  • Laporan Utama

    Otokritik Kemitraan Konservasi

    Kurang jelasnya aturan mengenai mitra konservasi juga bisa menjadi pemicu konflik. Padahal, kemitraan konservasi menjadi salah satu cara menyelesaikan konflik masyarakat di kawasan hutan.

  • Laporan Utama

    Atas Nama Keadilan Akses Terhadap Hutan

    Infografik: sebaran dan capaian perhutanan sosial 2019.

  • Laporan Utama

    Konflik Padam Setelah Izin Datang

    Masyarakat lima desa di Mesuji, Sumatera Selatan, tak lagi bersitegang setelah mendapat izin menggarap karet di kawasan hutan Inhutani III. Tak lagi curiga kepada pemerintah.

  • Laporan Utama

    Dari Pohon Turun ke Karbon

    Beberapa skema perhutanan sosial terbukti mengurangi emisi karena hutannya mampu menyerap emisi gas rumah kaca secara signifikan. Belum masif dikembangkan dalam perdagangan karbon.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Sawit: Mungkinkah?

    Sebuah tawaran solusi menyelesaikan konflik lahan di kawasan hutan, terutama areal hutan yang ditanami sawit.

  • Laporan Utama

    Agroforestri Paling Cocok untuk Perhutanan Sosial

    Agroforestri telah dipraktikkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakan ternak dan kayu bakar.  

  • Laporan Utama

    Jadi Petani Asyik Lagi

    Anak muda Garut kembali ke kampung menjadi petani. Lebih menjanjikan dibanding merantau.

  • Laporan Utama

    Dari Problem ke Terobosan

    Sejumlah problem perhutanan sosial sehingga realisasi pemberian akses kepada masyarakat mengelola hutan di sekitar tempat tinggalnya menjadi tersendat. Perlu beberapa terobosan yang lebih masif.

  • Laporan Utama

    Milenial dalam Perhutanan Sosial

    Perlu regenerasi baru petani hutan sehingga perhutanan sosial perlu menggandeng milenial. Rata-rata petani hutan berusia 57 tahun.