Kabar Baru | 08 September 2019

Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK berpotensi melemahkan kewenangan lembaga ini memberantas korupsi.

Redaksi

Redaksi

SEBANYAK 37 guru besar dari pelbagai universitas menyerukan agar DPR menghentikan rencana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pekan lalu DPR telah setuju merevisi undang-undang ini. Para guru besar menilai revisi akan melemahkan kewenangan KPK dalam menangani korupsi. Setidaknya ada 7 poin yang akan direvisi yang membuat KPK tak lagi bergigi.

Profesor Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, yang turut mengajukan keberatan di antara para guru besar itu, revisi beleid tersebut menjadi kemenangan oligarki politik dan ekonomi dalam korupsi sumber daya alam. Menurut ahli kebijakan ini, usaha melemahkan KPK terjadi hampir tiap periode. “Tiga tahun lalu kami juga menyurati DPR agar menghentikan revisi itu,” kata Hariadi di Bogor, 6 September 2019.

Berikut ini surat para guru besar, yang substansinya tak beda dengan keberatan mereka tahun ini:

Dengan Hormat,

Bapak Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan pernyataan sikap kami sebagai Profesor atau Guru Besar dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia terkait rencana DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2016.

Rencana pembahasan Revisi UU KPK pada faktanya menimbulkan kegaduhan dan penolakan dari berbagai kalangan. Presiden Joko Widodo dan Pimpinan DPR RI pada 22 Februari 2016 lalu akhirnya mensepakati adanya penundaan pembahasan Revisi UU KPK.

Kami berpendapat upaya melakukan Revisi terhadap UU KPK pada saat ini merupakan langkah yang tidak tepat. Hal ini didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, secara substansi Naskah Revisi UU KPK yang ada berpotensi menjadikan KPK sebagai lembaga yang tidak independen dan tidak efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Kedua, berdasarkan sejumlah hasil survei,  kepercayaan publik terhadap KPK juga masih sangat tinggi dibandingkan dengan lembaga lain di Indonesia. Melemahkan KPK hanya akan mencederai kepercayaan publik dan bahkan menjadikan pihak yang ingin melemahkan sebagai musuh rakyat.

Ketiga, realitas praktik korupsi di Indonesia yang masih memprihatinkan dan Indonesia yang berada pada peringkat 88 dari 168 negara dalam daftar peringkat korupsi dunia pada tahun 2015 maka keberadaan lembaga antikorupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan diperkuat. Bukan justru sebaliknya dilemahkan atau bahkan dibubarkan.

Bahwa upaya melakukan Revisi UU KPK—yang dinilai melemahkan KPK—tidak saja memperburuk citra DPR RI dimata publik di Indonesia namun juga dapat dinilai negatif dimata internasional. Apalagi parlemen Indonesia saat ini—yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI, Sdr. Fadli Zon—merupakan Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)—sebuah organisasi internasional parlemen melawan korupsi yang beranggotakan sejumlah parlemen dari perwakilan benua Afrika, Arab, Amerika Latin, Asia Selatan dan Kepulauan Karibia, dan Amerika Utara. Keberadaan parlemen Indonesia harus menjadi contoh baik bagi dunia internasional dalam memerangi korupsi bukan justru menjadi contoh buruk memerangi Komisi yang memberantas korupsi.

Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPR RI,

Kami meyakini bahwa KPK masih dibutuhkan negeri ini untuk membersihkan korupsi di Indonesia dan sekaligus membantu mewujudkan gerakan tidak ada korupsi (zero corruption) di parlemen sebagaimana pernah disampaikan oleh Sdr. Pramono Anung saat menjabat sebagai Ketua GOPAC Indonesia pada bulan Agustus 2014 lalu.

KPK selayaknya menjadi mitra bagi DPR RI bukan justru menjadikannya sebagai  musuh yang harus diberantas. Oleh karenanya Kami menaruh harapan tinggi dan meminta DPR RI agar mempertahankan dan memperkuat KPK dengan cara tidak saja dengan menunda proses pembahasan Revisi UU KPK, namun juga menarik Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015-2019.

Demi seluruh Rakyat Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka jangan ganggu lagi KPK dengan rencana Revisi UU KPK dan berilah kesempatan bagi KPK untuk bekerja lebih tenang memerangi korupsi dengan kewenangan luar biasa yang dimilikinya berdasarkan UU KPK yang sekarang ini berlaku.

Demikian pandangan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan perlindungan bagi kita semua dan menjadikan Indonesia sebagai negara adil, makmur dan sejahtera serta bebas dari korupsi. 

Hormat Kami,
Forum Guru Besar Tolak Revisi UU KPK

Dengan usaha DPR merevisi Undang-Undang KPK, kata Hariadi, keinginan melemahkan upaya memberantas korupsi terus terjadi. Apalagi, seperti dalam rilis para guru besar yang beredar pada 8 September 2019, proses revisi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. “Ancaman kepada KPK terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” demikian pernyataan mereka.

Daftarkan alamat email anda untuk berlangganan GRATIS artikel terbaru kami

Bagikan

Komentar

Artikel Lain

  • Laporan Utama

    Citarum Belum Harum

    Banyak program memperbaiki sungai Citarum, sungai terpanjang di Jawa Barat, yang dijuluki sungai terkotor di kolong langit. Tiap gubernur punya program sendiri dengan anggaran tak sedikit. Ada Citarum Bergetar, Citarum Lestari, Citarum Bestari. Semuanya gagal. Kini muncul Citarum Harum. Kali ini perbaikan lebih masif dan bergaung karena kebijakannya langsung di tangan presiden. Tahun pertama Citarum Harum perbaikan sungai yang berakhir di Muara Gembong Bekasi ini belum terlalu signifikan, tapi menjanjikan. Perlu pola pikir menyeluruh di semua lapisan masyarakat.

  • Laporan Utama

    Perang Melawan Kerusakan Citarum

    Perbaikan Citarum dari hulu ke hilir. Butuh komitmen kuat.

  • Laporan Utama

    Menengok Mastaka Citarum

    Situ Cisanti, kilometer 0 sungai Citarum, kini bersih dari sampah dan eceng gondok. Tujuh mata air mengalir deras.

  • Laporan Utama

    Nyi Santi dari Bumi Pohaci

    Irma Hutabarat menekuni vetiver untuk menyelamatkan sungai yang porak poranda. Citarum membuatnya jatuh cinta.

  • Laporan Utama

    Citarum, oh, Citarum

    Citarum dalam angka.

  • Laporan Utama

    Merusak Lingkungan Belum Jadi Pidana

    Wawancara dengan Taruna Jaya, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum-Ciliwung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  • Laporan Utama

    Mengatasi Tuna Daya Mengelola Citarum

    Petani di bagian hulu DAS Citarum perlu didorong dalam konteks transformasi komoditas yang lebih menguntungkan secara finansial, yaitu mengganti tanaman hortikultura menjadi kopi dan pohon buah.

  • Laporan Utama

    Perhutanan Sosial untuk Perbaikan Hulu Sungai

    Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari sehingga program ini dapat mendukung pemulihan kondisi DAS Citarum melalui pelaksanaan perhutanan sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani di Provinsi Jawa Barat.

  • Laporan Utama

    Sungai Itu Seperti Tubuh Kita

    Jika wilayah DAS terbagi ke dalam wilayah hulu (atas), tengah dan hilir (bawah), maka tubuh manusia pun terdiri dari bagian atas, tengah dan bawah.

  • Laporan Utama

    Solusi untuk Citarum

    Slogan mempertahankan Citarum bebas limbah dan kotoran wajib dilaksanakan mulai dari setiap RT, RW, desa dan kecamatan yang berinteraksi dengan Citarum. Bentuk forum Kiai Peduli Citarum.